Sebanyak 104.426 siswa di Sumatera Utara tercatat menerima manfaat program sekolah gratis sepanjang 2026. Hingga September, anggaran yang telah disalurkan mencapai Rp49,5 miliar lebih untuk 293 SMA, SMK dan SLB negeri di 10 kabupaten/kota.
Data tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut Terang Dewi Susanti Ujung dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Rabu, 16 September 2026.
Terang mengatakan anggaran yang tersalur tepatnya mencapai Rp49.533.330.000. Program tersebut merupakan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) yang masuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumut.
“Progres pelaksanaan program PHTC bapak Gubernur Sumut yakni PUBG di tahun 2026 sudah menyalurkan anggaran sebesar Rp49.533.330.000 ke 10 kabupaten/kota di Sumut. Jumlah penerima manfaat program ini sebanyak 293 sekolah dan 104.426 siswa,” ujar Terang.
Program ini ditujukan untuk membebaskan biaya SPP siswa di sekolah negeri. Dasarnya adalah Peraturan Gubernur Sumut Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada SMA/SMK/SLB Negeri yang disahkan pada Juni 2026.
Sepuluh daerah yang menjadi penerima pada tahap awal terdiri dari lima wilayah di Kepulauan Nias dan lima daerah yang terdampak bencana. Besaran dana untuk masing-masing daerah ditetapkan melalui keputusan gubernur sebagai tindak lanjut pergub tersebut.
Meski anggaran telah disalurkan, pelaksanaan program di sekolah disebut baru efektif mulai Oktober 2026. Dinas Pendidikan Sumut sebelumnya melakukan sosialisasi kepada sekolah penerima manfaat memasuki tahun ajaran baru.
Sekolah penerima juga mendapat pendampingan dalam penyusunan rencana kegiatan, mulai dari penginputan hingga pencairan dan pengawasan penggunaan dana.
Program tersebut dirancang diperluas secara bertahap hingga 2029. Pada 2027, cakupan penerima ditargetkan bertambah ke wilayah Pantai Barat. Kemudian Pantai Timur pada 2028 dan wilayah Dataran Tinggi pada 2029.
Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdik Sumut, M. Basir S. Hasibuan, mengatakan program tersebut mendapat respons dari masyarakat, terutama di Kepulauan Nias.
“Mereka sangat senang karena siswa tidak lagi dibebankan biaya tambahan, mereka murni tugasnya datang ke sekolah untuk belajar dan meningkatkan kompetensi,” katanya.
Selain pembiayaan pendidikan, Basir menyebut penanganan fasilitas sekolah juga menjadi bagian dari intervensi pemerintah. Sejumlah sekolah dengan kondisi sarana dan prasarana yang rusak mendapat program rehabilitasi ruang kelas maupun pembangunan ruang kelas baru.
Basir mengatakan perluasan program hingga 2029 diarahkan agar seluruh SMA, SMK dan SLB negeri di Sumut masuk dalam cakupan pembiayaan sekolah gratis. 