Rasio elektrifikasi di Sumatera Utara memang sudah mencapai 99,86 persen. Namun, akses listrik belum sepenuhnya menjangkau sejumlah wilayah pelosok. Pemerintah masih mencatat 106 lokasi yang masuk program Listrik Perdesaan (Lisdes) pada 2026.
Dari jumlah tersebut, 47 lokasi atau sekitar 44 persen berada di Kepulauan Nias dan Mandailing Natal. Kondisi geografis, akses jalan, perizinan kawasan hutan hingga persoalan lahan menjadi sejumlah kendala yang harus diselesaikan sebelum jaringan listrik dibangun.
Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andriah Feby Misna mengatakan, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi nasional mencapai 100 persen pada 2029. Sumatera Utara menjadi salah satu daerah yang masih membutuhkan penuntasan akses listrik di wilayah terpencil.
"Untuk tahun 2026, terdapat 106 lokasi jaringan Lisdes di Sumatera Utara yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Sekitar 44% atau 47 lokasi di antaranya berada di wilayah Kepulauan Nias dan Mandailing Natal. Kementerian ESDM menerapkan tiga strategi utama, yaitu perluasan jaringan distribusi (grid), pembangunan PLTS Komunal, dan PLTS Individual," ujar Feby.
Menurutnya, pembangunan jaringan tidak hanya bergantung pada kesiapan PLN. Pemerintah daerah juga diminta memastikan akses jalan, kejelasan koordinat lokasi, perizinan pemanfaatan kawasan hutan serta sosialisasi jalur jaringan atau Right of Way (ROW) kepada masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam rapat sinkronisasi usulan lokasi Lisdes, penyiapan lahan dan penyelesaian perizinan yang digelar di Kantor PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumut, Jalan Yos Sudarso, Medan, Rabu, 7 Oktober 2026.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor mengatakan, persoalan administrasi maupun kondisi geografis tidak boleh membuat masyarakat di pelosok semakin lama menunggu akses listrik.
"Terlepas dari kendala, rintangan, dan hambatan yang ada, apakah karena lokasinya sulit, kawasan hutan lindung, atau area konservasi, jangan sampai masalah administrasi menghambat aliran listrik ke dusun-dusun kita. Ini tanggung jawab moral dan tugas pokok kita sebagai pelayan masyarakat," tegas Timur.
Ia menyebut terdapat 117 usulan lokasi program Lisdes yang telah masuk ke Dinas ESDM Sumut. Sebanyak 47 di antaranya berada di lima kabupaten prioritas, yakni Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan dan Mandailing Natal.
Pemprov Sumut mendorong persoalan perizinan dan kesiapan lokasi tersebut diselesaikan agar pembangunan jaringan dapat direalisasikan pada 2027.
Sementara itu, General Manager PLN UID Sumut Rizky Mochamad mengatakan, PLN siap mengerjakan pembangunan infrastruktur listrik di lokasi yang telah memenuhi persyaratan. Namun, kepastian lahan, perizinan dan akses menuju lokasi menjadi faktor penting agar pembangunan tidak tersendat.
"Ukuran keberhasilan program listrik desa bukan sekadar berapa banyak tiang dan jaringan yang terbangun, tetapi berapa banyak masyarakat yang akhirnya dapat menikmati listrik dan merasakan manfaat nyatanya. Kami membutuhkan sinergi dan dukungan pemda untuk fasilitasi lahan, perizinan, serta koordinasi sosial," kata Rizky.
Dengan rasio elektrifikasi yang sudah mendekati 100 persen, pekerjaan berikutnya bukan lagi sekadar mengejar angka, tetapi memastikan warga di dusun-dusun terpencil benar-benar menikmati sambungan listrik. 