Sebanyak 188 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendapat jabatan baru. Wakil Gubernur Sumut Surya meminta mereka membuktikan kepercayaan tersebut melalui kinerja yang bisa dirasakan masyarakat.
Dari 188 pejabat yang dilantik, sebanyak 71 merupakan pejabat administrator dan 117 pejabat pengawas. Mereka ditempatkan di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut.
Surya mengatakan, jabatan bukan sekadar kewenangan, tetapi membawa tanggung jawab yang lebih besar. Karena itu, pejabat yang dilantik dituntut memiliki integritas, kemampuan dan keteladanan dalam menjalankan tugas.
"Saya berharap amanah ini diterima dengan penuh rasa syukur. Sekaligus juga dengan kesadaran bahwa semakin besar tanggung jawab, semakin besar tuntutan integritas, kemampuan dan keteladanan dalam bekerja," sebut Surya usai pelantikan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Senin, 5 Oktober 2026.
Menurutnya, pejabat administrator dan pengawas berada pada posisi yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan, koordinasi pegawai, pengendalian kegiatan hingga pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, Surya meminta para pejabat baru tidak sekadar menjalankan rutinitas birokrasi. Persoalan di masing-masing unit kerja harus segera ditangani dan tidak dibiarkan berlarut.
"Saya ingin para pejabat yang dilantik ini mampu mebuktikan kepercayaan yang diberikan memang tepat. Tentunya dengan kerja nyata serta hasil yang dapat dirasakan. Karena jabatan ini memiliki posisi sangat penting dalam roda pemerintahan," jelasnya.
Surya juga mengingatkan agar komunikasi antarpegawai dan antar-OPD diperkuat. Menurutnya, persoalan di pemerintahan tidak bisa diselesaikan jika masing-masing perangkat daerah bekerja sendiri.
"Bangun komunikasi yang baik, jangan biarkan persoalan kecil menjadi besar. Jika ada hambatan, segera koordinasikan dan cari jalan keluarnya. Dan yang terpenting, jangan bekerja sendiri-sendiri. Kita butuh pemerintahan yang bekerja dalam semagat kolaborasi dan sinergi," katanya.
Ia menegaskan, masyarakat tidak melihat kinerja pemerintah berdasarkan satu OPD saja. Pelayanan yang buruk di satu sektor tetap akan dipandang sebagai bagian dari kinerja Pemprov Sumut secara keseluruhan.
"Mulailah bekerja sungguh-sungguh, responsif, disiplin dan lebih dekat dengan persoalan masyarakat. Mari kita pastikan setiap jabatan memberikan manfaat. Setiap tugas menghasilkan kinerja, dan setiap kebijakan bermuara pada peningkatan kualitas layanan serta kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara," pungkasnya. 