Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar mengapresiasi respon cepat Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto dan jajarannya dalam menyikapi kasus dugaan pengucuran dana desa ke desa-desa yang tidak berpenghuni alias desa siluman. Diketahui, kasus dugaan desa siluman tersebut mencuat setelah Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara mengungkapkan datanya kepada media.

Desa-desa tersebut terdapat di Kabupaten Nias Barat.

“Ya, Alhamdulillah, Polda Sumut sudah merespon kasus yang diungkap Ombudsman RI soal dana desa. Tadi pagi, tim penyidik dari Tipikor Poldasu sudah datang ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut untuk koordinasi. Kita saling berbagi informasi dan data,\" kata Abyadi, Rabu (13/11).

Abyadi sangat optimis, kasus ini akan cepat ditangani dan pihak-pihak yang terlibat dugaan penyelewenangan dana desa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Kita optimis, kasus dugaan permainan dana desa yang selama ini heboh di Indonesia, akan dibongkar dari Provinsi Sumut. Kita tunggu saja,” ucap Abyadi optimis.

“Bayangkan saja, selama ini satu desa minimal dapat dana desa Rp700 juta lebih setiap tahun. Itu angka minimal. Berapa desa yang dikucurkan di Nias Barat. lumayan banyak,” pungkasnya.[R]

" itemprop="description"/> Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar mengapresiasi respon cepat Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto dan jajarannya dalam menyikapi kasus dugaan pengucuran dana desa ke desa-desa yang tidak berpenghuni alias desa siluman. Diketahui, kasus dugaan desa siluman tersebut mencuat setelah Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara mengungkapkan datanya kepada media.

Desa-desa tersebut terdapat di Kabupaten Nias Barat.

Abyadi sangat optimis, kasus ini akan cepat ditangani dan pihak-pihak yang terlibat dugaan penyelewenangan dana desa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Kita optimis, kasus dugaan permainan dana desa yang selama ini heboh di Indonesia, akan dibongkar dari Provinsi Sumut. Kita tunggu saja,” ucap Abyadi optimis.

“Bayangkan saja, selama ini satu desa minimal dapat dana desa Rp700 juta lebih setiap tahun. Itu angka minimal. Berapa desa yang dikucurkan di Nias Barat. lumayan banyak,” pungkasnya.[R]

"/> Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar mengapresiasi respon cepat Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto dan jajarannya dalam menyikapi kasus dugaan pengucuran dana desa ke desa-desa yang tidak berpenghuni alias desa siluman. Diketahui, kasus dugaan desa siluman tersebut mencuat setelah Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara mengungkapkan datanya kepada media.

Desa-desa tersebut terdapat di Kabupaten Nias Barat.

Abyadi sangat optimis, kasus ini akan cepat ditangani dan pihak-pihak yang terlibat dugaan penyelewenangan dana desa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Kita optimis, kasus dugaan permainan dana desa yang selama ini heboh di Indonesia, akan dibongkar dari Provinsi Sumut. Kita tunggu saja,” ucap Abyadi optimis.

“Bayangkan saja, selama ini satu desa minimal dapat dana desa Rp700 juta lebih setiap tahun. Itu angka minimal. Berapa desa yang dikucurkan di Nias Barat. lumayan banyak,” pungkasnya.[R]

"/>

Abyadi Siregar Apresiasi Respon Cepat Polisi Soal "Desa Siluman'

LAPORAN : Jonris Purba

Rabu, 13 November 2019 | 09:37

Desa-desa tersebut terdapat di Kabupaten Nias Barat.

Abyadi sangat optimis, kasus ini akan cepat ditangani dan pihak-pihak yang terlibat dugaan penyelewenangan dana desa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Kita optimis, kasus dugaan permainan dana desa yang selama ini heboh di Indonesia, akan dibongkar dari Provinsi Sumut. Kita tunggu saja,” ucap Abyadi optimis.

“Bayangkan saja, selama ini satu desa minimal dapat dana desa Rp700 juta lebih setiap tahun. Itu angka minimal. Berapa desa yang dikucurkan di Nias Barat. lumayan banyak,” pungkasnya.[R]

Desa-desa tersebut terdapat di Kabupaten Nias Barat.

Abyadi sangat optimis, kasus ini akan cepat ditangani dan pihak-pihak yang terlibat dugaan penyelewenangan dana desa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Kita optimis, kasus dugaan permainan dana desa yang selama ini heboh di Indonesia, akan dibongkar dari Provinsi Sumut. Kita tunggu saja,” ucap Abyadi optimis.

“Bayangkan saja, selama ini satu desa minimal dapat dana desa Rp700 juta lebih setiap tahun. Itu angka minimal. Berapa desa yang dikucurkan di Nias Barat. lumayan banyak,” pungkasnya.