RMOLSumut. Usulan menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dari PDI Perjuangan terus menuai pro dan kontra di masyarakat.
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengaku setuju dengan wacana tersebut. Menurutnya, GBHN merupakan sesuatu yang diperlukan bagi bangsa dan negara.
Agar arah pembangunan dan perjalanan bangsa selama lima tahun ke depan betul-betul merupakan kesepakatan seluruh warga bangsa, yang diputuskan oleh MPR,†terangnya dalam tulisan berjudul Kembali Ke GBHN Dan MPR Yang Sesuai Staatidea Indonesia†yang disebarluarkan pada Minggu (18/8).
Namun demikian, dia menggarisbawahi bahwa MPR yang dimaksud bukan MPR seperti sekarang, yang dihasilkan oleh amandemen UUD 1945. MPR yang dimaksud harus merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia†yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan daerah-daerah dan golongan-golongan.
MPR seperti itu sesungguhnya lebih sesuai denganstaatsidea†bangsa kita yang didasarkan kepada hukum adat dan ajaran Islam tentang negara daripada konsep MPR sekarang,†tegasnya.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku setuju dengan pernyataan ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu. Menurutnya, pondasi yang tidak boleh dilupakan dalam membangun struktur negara adalah adat dan Islam.
Bukan western minded apalagi American minded.Dalam banyak hal saya setuju,†tegasnya dalam akun twitter pribadi.[top]
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengaku setuju dengan wacana tersebut. Menurutnya, GBHN merupakan sesuatu yang diperlukan bagi bangsa dan negara.
Agar arah pembangunan dan perjalanan bangsa selama lima tahun ke depan betul-betul merupakan kesepakatan seluruh warga bangsa, yang diputuskan oleh MPR,†terangnya dalam tulisan berjudul Kembali Ke GBHN Dan MPR Yang Sesuai Staatidea Indonesia†yang disebarluarkan pada Minggu (18/8).
Namun demikian, dia menggarisbawahi bahwa MPR yang dimaksud bukan MPR seperti sekarang, yang dihasilkan oleh amandemen UUD 1945. MPR yang dimaksud harus merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia†yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan daerah-daerah dan golongan-golongan.
MPR seperti itu sesungguhnya lebih sesuai denganstaatsidea†bangsa kita yang didasarkan kepada hukum adat dan ajaran Islam tentang negara daripada konsep MPR sekarang,†tegasnya.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku setuju dengan pernyataan ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu. Menurutnya, pondasi yang tidak boleh dilupakan dalam membangun struktur negara adalah adat dan Islam.
Bukan western minded apalagi American minded.Dalam banyak hal saya setuju,†tegasnya dalam akun twitter pribadi.[top]
BERITA SEBELUMNYA
Hidupkan GBHN Seperti Menggaruk Di Tempat Yang Tidak Gatal
BERITA BERIKUTNYA
Natalius Pigai: Soal Suku Jangan Coba-coba Masuki Garis Merah
Berita Terkait
Van Joened
Berita Populer
