Ahmad Doli Kurnia: Keputusan Pilkada Digelar Desember Sudah Terukur

Komisi II DPR RI menampung masukan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat yang menolak penyelenggaraan Pilkada Serentak digelar pada 9 Desember 2020 nanti. Kepada mereka yang menolak, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung memastikan bahwa pengambilan keputusan sudah terukur untuk sebuah kepastian. Sebab ada dampak sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik. "Pandemik Covid-19 tidak bisa lagi dilihat dari satu perspektif kesehatan saja. Oleh karena itu, seluruh agenda dari setiap dimensi itu harus terus tetap berlangsung," kata Doli Kurnia. Doli Kurnia mengatakan, keputusan menetapkan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 bukan hal yang mudah. Namun dalam situasi yang serba tidak pasti menghadapi pandemik Covid-19 seperti saat ini, juga tidak bisa berlama-lama larut dan dikalahkan oleh keadaan. Kata Doli Kurnia, dunia hampir satu suara bahwa Covid-19 ini tidak dapat ditaklukkan dalam waktu dekat. Bahkan WHO mengatakan bahwa virus ini akan bisa bersama kita hingga 2 tahun sampai 5 tahun ke depan, bahkan mungkin selamanya tetap ada. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, hal terpenting dalam setiap pengambilan keputusan Pilkada 9 Desember 2020 itu harus ada indikator dan penanggung jawabnya. Pemerintah, kata Doli Kurnia, sebagai penanggung jawab utama dalam hal ini. "Termasuk pemetaan, skenario, antisipasi, dan konsep pelaksanaan Pilkada Serentak di 9 Desember 2020. Dan KPU pun juga seperti itu," tuturnya. Selain itu, gelaran Pilkada Serentak di 9 Desember 2020 nanti juga tetap harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat sekaligus tetap menjaga kualitas demokrasi. "Tinggal kembali kepada kita semua, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang memang mungkin benar-benar “baru” buat kita, dengan disiplin yang tinggi terhadap protokol kesehatan dan komitmen kita untuk selalu merawat pertumbuhan demokrasi kita," ujarnya. "Atas dasar itulah saya mengajak kawan-kawan penggiat demokrasi, pemerhati pemilu bersama-sama masyarakat untuk menjalankan kehidupan demokrasi kita dengan “pendekatan baru” melalui Pilkada Serentak di 9 Desember 2020 secara baik," demikian Doli Kurnia. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat sempat mendesak agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 agar ditunda ke 2021. Mereka menilai jika pilkada digelar pada 9 Desember terlalu berisiko mengingat pandemi Covid-19 belum diketahui pasti kapan berakhir. "Desember 2020 membawa kerentanan dan risiko tersendiri bagi keselamatan dan kesehatan warga negara Indonesia, sehingga mestinya risiko itu tidak kita ambil," kata salah satu anggota koalisi, Titi Anggraini dalam diskusi daring, Rabu (27/5) lalu. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat ini terdiri dari beberapa elemen antara lain; Netgrit, Netfid, Perludem, PUSaKO FH Universitas Andalas, Puskapol Universitas Indonesia, Rumah Kebangsaan, Kopel, JPPR, KIPP Indonesia, PPUA Disabilitas, dan lainnya.[R]

Komisi II DPR RI menampung masukan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat yang menolak penyelenggaraan Pilkada Serentak digelar pada 9 Desember 2020 nanti. Kepada mereka yang menolak, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung memastikan bahwa pengambilan keputusan sudah terukur untuk sebuah kepastian. Sebab ada dampak sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik. "Pandemik Covid-19 tidak bisa lagi dilihat dari satu perspektif kesehatan saja. Oleh karena itu, seluruh agenda dari setiap dimensi itu harus terus tetap berlangsung," kata Doli Kurnia. Doli Kurnia mengatakan, keputusan menetapkan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 bukan hal yang mudah. Namun dalam situasi yang serba tidak pasti menghadapi pandemik Covid-19 seperti saat ini, juga tidak bisa berlama-lama larut dan dikalahkan oleh keadaan. Kata Doli Kurnia, dunia hampir satu suara bahwa Covid-19 ini tidak dapat ditaklukkan dalam waktu dekat. Bahkan WHO mengatakan bahwa virus ini akan bisa bersama kita hingga 2 tahun sampai 5 tahun ke depan, bahkan mungkin selamanya tetap ada. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, hal terpenting dalam setiap pengambilan keputusan Pilkada 9 Desember 2020 itu harus ada indikator dan penanggung jawabnya. Pemerintah, kata Doli Kurnia, sebagai penanggung jawab utama dalam hal ini. "Termasuk pemetaan, skenario, antisipasi, dan konsep pelaksanaan Pilkada Serentak di 9 Desember 2020. Dan KPU pun juga seperti itu," tuturnya. Selain itu, gelaran Pilkada Serentak di 9 Desember 2020 nanti juga tetap harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat sekaligus tetap menjaga kualitas demokrasi. "Tinggal kembali kepada kita semua, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang memang mungkin benar-benar “baru” buat kita, dengan disiplin yang tinggi terhadap protokol kesehatan dan komitmen kita untuk selalu merawat pertumbuhan demokrasi kita," ujarnya. "Atas dasar itulah saya mengajak kawan-kawan penggiat demokrasi, pemerhati pemilu bersama-sama masyarakat untuk menjalankan kehidupan demokrasi kita dengan “pendekatan baru” melalui Pilkada Serentak di 9 Desember 2020 secara baik," demikian Doli Kurnia. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat sempat mendesak agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 agar ditunda ke 2021. Mereka menilai jika pilkada digelar pada 9 Desember terlalu berisiko mengingat pandemi Covid-19 belum diketahui pasti kapan berakhir. "Desember 2020 membawa kerentanan dan risiko tersendiri bagi keselamatan dan kesehatan warga negara Indonesia, sehingga mestinya risiko itu tidak kita ambil," kata salah satu anggota koalisi, Titi Anggraini dalam diskusi daring, Rabu (27/5) lalu. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat ini terdiri dari beberapa elemen antara lain; Netgrit, Netfid, Perludem, PUSaKO FH Universitas Andalas, Puskapol Universitas Indonesia, Rumah Kebangsaan, Kopel, JPPR, KIPP Indonesia, PPUA Disabilitas, dan lainnya.