Ahmad Yani: Indonesia Semakin Jauh Dari Kedaulatan Politik, Kaum Oligarki Merajalela

Indonesia saat ini semakin jauh dari kedaulatan politik. Hal ini ditandai dengan semakin merajalelanya kaum oligarki. Hal ini disampaikan politisi senior, DR Ahmad Yani dalam diskusi daring 'Obrolan Bareng Bang Ruslan bersama deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Dr. Ahmad Yani', Kamis (6/8). Ia menjelaskan, beberapa indikasi yang memperlihatkan fakta semakin jauhnya kedaulatan politik yakni semakin banyaknya kebijakan-kebijakan yang bertolak belakang dengan kepentingan rakyat. Ironisnya, kalangan DPR RI selaku wakil rakyat juga menyetujui adanya kebijakan yang pada tujuan akhirnya memangkas kewenangan mereka. "Perppu 1 tahun 2020 itu memenggal hak DPR dalam hal budgeting, tapi DPR menyetujui. Ini sulit diterima akal sehat. APBN yang seharusnya lewat DPRD, ini cukup lewat perpres saja," ujarnya. Kondisi ini menurut Ahmad Yani berpotensi memunculkan berbagai persoalan kedepannya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan kebijakan yang menambah adanya kekuasaan oleh kaum oligarki. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan potensi seperti kasus BLBI akan kembali muncul. "Ini belum lagi kalau kita bicara politik dinasti. Benar kata penggagas KAMI lainnya bung Rocky Gerung kemarin. Bagaimana mungkin kita ribut soal prostitusi Hana Hanifah tapi kita diam terhadap prostitusi politik di istana. Banyak hal yang seharusnya dilakukan oleh institusi negara seperti DPR, namun mereka tidak melakukan itu. Justru mereka menjadi pihak yang selalu menyetujui kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat," sebutnya. Atas kondisi inilah menurut Ahmad Yani, beberapa kalangan tokoh bangsa, politisi, akademisi, kalangan ulama berkumpul untuk memberikan sumbangsih pemikiran. Harapannya pemerintah dapat kembali memandang kepentingan rakyat secara menyeluruh.[R]

Indonesia saat ini semakin jauh dari kedaulatan politik. Hal ini ditandai dengan semakin merajalelanya kaum oligarki. Hal ini disampaikan politisi senior, DR Ahmad Yani dalam diskusi daring 'Obrolan Bareng Bang Ruslan bersama deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Dr. Ahmad Yani', Kamis (6/8). Ia menjelaskan, beberapa indikasi yang memperlihatkan fakta semakin jauhnya kedaulatan politik yakni semakin banyaknya kebijakan-kebijakan yang bertolak belakang dengan kepentingan rakyat. Ironisnya, kalangan DPR RI selaku wakil rakyat juga menyetujui adanya kebijakan yang pada tujuan akhirnya memangkas kewenangan mereka. "Perppu 1 tahun 2020 itu memenggal hak DPR dalam hal budgeting, tapi DPR menyetujui. Ini sulit diterima akal sehat. APBN yang seharusnya lewat DPRD, ini cukup lewat perpres saja," ujarnya. Kondisi ini menurut Ahmad Yani berpotensi memunculkan berbagai persoalan kedepannya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan kebijakan yang menambah adanya kekuasaan oleh kaum oligarki. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan potensi seperti kasus BLBI akan kembali muncul. "Ini belum lagi kalau kita bicara politik dinasti. Benar kata penggagas KAMI lainnya bung Rocky Gerung kemarin. Bagaimana mungkin kita ribut soal prostitusi Hana Hanifah tapi kita diam terhadap prostitusi politik di istana. Banyak hal yang seharusnya dilakukan oleh institusi negara seperti DPR, namun mereka tidak melakukan itu. Justru mereka menjadi pihak yang selalu menyetujui kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat," sebutnya. Atas kondisi inilah menurut Ahmad Yani, beberapa kalangan tokoh bangsa, politisi, akademisi, kalangan ulama berkumpul untuk memberikan sumbangsih pemikiran. Harapannya pemerintah dapat kembali memandang kepentingan rakyat secara menyeluruh.