Akademisi Apresiasi Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) USU, Marlon Sihombing menyampaikan apresiasinya terhadap langkah PDI Perjuangan yang memilih jalur hukum dalam penyelesaian kasus pembakaran bendera partai mereka. Menurut Marlon, menyerahkan sepenuhnya pengusutan dari insiden pembakaran partai tersebut merupakan jalan yang paling baik di tengah situasi pandemi saat ini. "Menurut saya ini merupakan jalan paling baik, elit partai PDIP dapat menahan emosi kadernya hingga akar rumput dan tersulut akibat insiden itu," Sabtu, (4/7/2020). Menurut Marlon, PDIP menjalankan fungsi parpol sebagai salah satu pilar demokrasi untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. "Insiden pembakaran bendera itu sengaja disetting agar ada pihak-pihak yang terpancing. Namun PDIP membalas dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum," tambahnya. Marlon mengungkapkan, partai yang dikomandoi Megawati Sukarno Putri itu telah membuktikan jam terbangnya yang sarat pengalaman di catur perpolitikan Indonesia. "Saya kira langkah ini dapat ditularkan kepada elit politik lainnya dan kepada seluruh elemen bangsa. Semua kita harus cermat menanggapi insiden ini, jangan terpancing dan tetap menaruh rasa hormat," imbuhnya. Hal senada disampaikan Dekan FISIP Universitas Medan Area (UMA) Heri Kusmanto. Bagi Heri, langkah hukum tersebut menunjukkan sebuah kedewasaan berpolitik. "Berpolitik juga memerlukan supremasi hukum, bila hukum tidak tegak maka demokrasi mengalami pembusukan," jelasnya. Demokrasi, kata Heri adalah mengenai kebebasan menyampaikan pendapat, namun tetap dipayungi hukum dengan asas kesamaan di hadapan hukum. "Di dalam berdemokrasi kita perlu sikap kedewasaan, tak perlu laga otot maupun adu kekuatan. Kita harus menghindari konflik horizontal termasuk fisik karena kemacetan dalam berdemokrasi," jelasnya. Ia menjelaskan, semua pihak mesti mengamalkan, sila pancasila termasuk sila ke empat. "Pada sila keempat itu ada kata-kata 'kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan'. Kata-kata hikmat dan kebijaksanaan itu mengandung arti sangat dalam, mengenai nilai religius dan sopan santun," katanya. Heri juga berharap langkah tersebut menjadi tradisi yang patut dicontoh segenap elit politik lainnya. Terlebih menurut Heri, situasi pandemi Covid -19 ini, mestinya membuat seluruh elemen bangsa, bersatu, bersinergi menghadapi segala tantangan. "Kita sedang menghadapi situasi krisis akibat pandemi ini, kita menghadapi masalah ekonomi, masalah sosial lainnya yang harus dihadapi bersama," pungkasnya.[R]

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) USU, Marlon Sihombing menyampaikan apresiasinya terhadap langkah PDI Perjuangan yang memilih jalur hukum dalam penyelesaian kasus pembakaran bendera partai mereka. Menurut Marlon, menyerahkan sepenuhnya pengusutan dari insiden pembakaran partai tersebut merupakan jalan yang paling baik di tengah situasi pandemi saat ini. "Menurut saya ini merupakan jalan paling baik, elit partai PDIP dapat menahan emosi kadernya hingga akar rumput dan tersulut akibat insiden itu," Sabtu, (4/7/2020). Menurut Marlon, PDIP menjalankan fungsi parpol sebagai salah satu pilar demokrasi untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. "Insiden pembakaran bendera itu sengaja disetting agar ada pihak-pihak yang terpancing. Namun PDIP membalas dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum," tambahnya. Marlon mengungkapkan, partai yang dikomandoi Megawati Sukarno Putri itu telah membuktikan jam terbangnya yang sarat pengalaman di catur perpolitikan Indonesia. "Saya kira langkah ini dapat ditularkan kepada elit politik lainnya dan kepada seluruh elemen bangsa. Semua kita harus cermat menanggapi insiden ini, jangan terpancing dan tetap menaruh rasa hormat," imbuhnya. Hal senada disampaikan Dekan FISIP Universitas Medan Area (UMA) Heri Kusmanto. Bagi Heri, langkah hukum tersebut menunjukkan sebuah kedewasaan berpolitik. "Berpolitik juga memerlukan supremasi hukum, bila hukum tidak tegak maka demokrasi mengalami pembusukan," jelasnya. Demokrasi, kata Heri adalah mengenai kebebasan menyampaikan pendapat, namun tetap dipayungi hukum dengan asas kesamaan di hadapan hukum. "Di dalam berdemokrasi kita perlu sikap kedewasaan, tak perlu laga otot maupun adu kekuatan. Kita harus menghindari konflik horizontal termasuk fisik karena kemacetan dalam berdemokrasi," jelasnya. Ia menjelaskan, semua pihak mesti mengamalkan, sila pancasila termasuk sila ke empat. "Pada sila keempat itu ada kata-kata 'kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan'. Kata-kata hikmat dan kebijaksanaan itu mengandung arti sangat dalam, mengenai nilai religius dan sopan santun," katanya. Heri juga berharap langkah tersebut menjadi tradisi yang patut dicontoh segenap elit politik lainnya. Terlebih menurut Heri, situasi pandemi Covid -19 ini, mestinya membuat seluruh elemen bangsa, bersatu, bersinergi menghadapi segala tantangan. "Kita sedang menghadapi situasi krisis akibat pandemi ini, kita menghadapi masalah ekonomi, masalah sosial lainnya yang harus dihadapi bersama," pungkasnya.