Akademisi: Tidak Akan Ada Perang, Yang Dilanggar China ZEE
Ia menjelaskan perairan yang dimasuki adalah ZEE, bukan teritori yang ditarik 12 mil laut dari garis pangkal pantai. Atas alasan itu, dia memastikan tidak akan ada perang di perairan Natuna.
“Enggak akan ada perang, mau ada kapal perang di sana juga, karena itu bukan di wilayah Indonesia. Yang dilanggar itu ZEE, pelanggarannya hukum, bukan masalah kedaulatan. Ini harus ada penegakkan hukum,” ucap Hikmahanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (6/1).
Pihaknya mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD serta Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
“Saya rasa pemerintah sudah tegas karena sudah ada empat poin dari suara pemerintah melalui Menlu dan Menko juga mengatakan tidak ada perundingan terhadap China,” katanya.
Lebih dari itu, Hikmahanto meminta agar pemerintah pusat segera turun langsung ke Natuna seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 untuk mencegah terjadinya konflik.
“Saya kira ini China mau nyoba-nyoba dengan wajah di kabinet baru ini apakah akan berpihak apa tidak, akan lunak atau tidak. Ini mengenai konsistensi para pejabat ini, 2016 sama 2020 harus sama perlakuannya,” tutupnya.[R]
Ia menjelaskan perairan yang dimasuki adalah ZEE, bukan teritori yang ditarik 12 mil laut dari garis pangkal pantai. Atas alasan itu, dia memastikan tidak akan ada perang di perairan Natuna.
“Enggak akan ada perang, mau ada kapal perang di sana juga, karena itu bukan di wilayah Indonesia. Yang dilanggar itu ZEE, pelanggarannya hukum, bukan masalah kedaulatan. Ini harus ada penegakkan hukum,” ucap Hikmahanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (6/1).
Pihaknya mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD serta Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
“Saya rasa pemerintah sudah tegas karena sudah ada empat poin dari suara pemerintah melalui Menlu dan Menko juga mengatakan tidak ada perundingan terhadap China,” katanya.
Lebih dari itu, Hikmahanto meminta agar pemerintah pusat segera turun langsung ke Natuna seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 untuk mencegah terjadinya konflik.
“Saya kira ini China mau nyoba-nyoba dengan wajah di kabinet baru ini apakah akan berpihak apa tidak, akan lunak atau tidak. Ini mengenai konsistensi para pejabat ini, 2016 sama 2020 harus sama perlakuannya,” tutupnya.
BERITA SEBELUMNYA
Pasukan AS Diusir Dari Irak, Trump Siapkan Sanksi Berat
BERITA BERIKUTNYA
Akhyar Nasution: Naskah Akademik Ranperda Sudah Siap, Tinggal Antar
Berita Terkait
Van Joened
Berita Populer
