Aksi unjuk rasa 212 dengan tema “Berantas Mega Korupsi, Selamatkan NKRI” yang direncanakan akan digelar pada esok hari, Jumat (21/2/2020) menuai banyak tanggapan.
Salah satu tanggapan positif datang dari seorang tokoh muda Sumatera Utara Sanni Abdul Fatah. Sanni mengapresiasi dan sangat mendukung aksi tersebut.
“Kami sangat mendukung aksi 212 yang mengusung Berantas Mega Korupsi ini,” ujarnya kepada Kantor Berita RMOLSumut, Kamis (20/2) malam.
Menurut Sanni, fenomenal korupsi di Indonesia yang semakin merajalela belakangan ini tidak boleh dibiarkan. Karena sudah berada di luar kewajaran.
“Korupsi akhir-akhir ini sangat luar biasa parah dan semakin merajalela. Ini harus diakhiri. Hal ini terbukti dengan kasus di KPU yang menyeret Harun Masiku, belom lagi selesai kasus Jiwasraya, muncul lagi kasus Asabri dan juga kasus-kasus korupsi besar lainnya yang menelan dana hingga puluhan triliun rupiah,” paparnya.
Sanni menilai pemerintah telah gagal dalam mengurus kasus-kasus tersebut yang sampai hari ini masih mangkrak dan tidak ditindaklanjuti.
“Menurut kami, rezim ini tidak becus mengurus negeri ini, sebab selain mangkraknya kasus-kasus mega korupsi tersebut, masyarakat juga bertambah susah kehidupannya, ini dibuktikan dengan dinaikkannya iuran BPJS,” tegasnya.
Belum lagi sambungnya, kasus-kasus penghinaan terhadap agama yang dilakukan oleh orang-orang di dalam pemerintahan sendiri yang sudah dilaporkan namun sampai hari ini tidak pernah diproses.
“Yang terbaru adalah kasus ocehan si Kepala BPIP, si Yudian itu, oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk hadir dan ikut ambil bagian dalam aksi ini.” pungkasnya. [R]
Aksi unjuk rasa 212 dengan tema “Berantas Mega Korupsi, Selamatkan NKRI” yang direncanakan akan digelar pada esok hari, Jumat (21/2/2020) menuai banyak tanggapan.
Salah satu tanggapan positif datang dari seorang tokoh muda Sumatera Utara Sanni Abdul Fatah. Sanni mengapresiasi dan sangat mendukung aksi tersebut.
“Kami sangat mendukung aksi 212 yang mengusung Berantas Mega Korupsi ini,” ujarnya kepada Kantor Berita RMOLSumut, Kamis (20/2) malam.
Menurut Sanni, fenomenal korupsi di Indonesia yang semakin merajalela belakangan ini tidak boleh dibiarkan. Karena sudah berada di luar kewajaran.
“Korupsi akhir-akhir ini sangat luar biasa parah dan semakin merajalela. Ini harus diakhiri. Hal ini terbukti dengan kasus di KPU yang menyeret Harun Masiku, belom lagi selesai kasus Jiwasraya, muncul lagi kasus Asabri dan juga kasus-kasus korupsi besar lainnya yang menelan dana hingga puluhan triliun rupiah,” paparnya.
Sanni menilai pemerintah telah gagal dalam mengurus kasus-kasus tersebut yang sampai hari ini masih mangkrak dan tidak ditindaklanjuti.
“Menurut kami, rezim ini tidak becus mengurus negeri ini, sebab selain mangkraknya kasus-kasus mega korupsi tersebut, masyarakat juga bertambah susah kehidupannya, ini dibuktikan dengan dinaikkannya iuran BPJS,” tegasnya.
Belum lagi sambungnya, kasus-kasus penghinaan terhadap agama yang dilakukan oleh orang-orang di dalam pemerintahan sendiri yang sudah dilaporkan namun sampai hari ini tidak pernah diproses.
“Yang terbaru adalah kasus ocehan si Kepala BPIP, si Yudian itu, oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk hadir dan ikut ambil bagian dalam aksi ini.” pungkasnya. 
Berita Terkait
Van Joened
Berita Populer
