Kelompok masyarakat yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Sumatera Utara (AMP-Sumut) melakukan aksi unjuk rasa ke Markas Polda Sumatera Utara, Senin (3/2). Aksi ini mereka lakukan karena mengaku resah dengan berbagai kejadian yang dinilai sangat mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Beberapa persoalan yang mereka sampaikan diantaranya seperti kejadian begal dan jambret yang masih terus muncul, perusakan rumah ibadah dan aksi premanisme. "Jargon Kapolda Sumut yang menyebut 'tidak ada tempat bagi pelaku kejahatan di Sumut' hanya hiasan yang tidak terbukti dalam tindakan," kata koordinator mereka Rozy Albanjari. Dalam aksi ini mereka juga merinci beberapa kejadian yang menurut mereka menunjukkan kinerja Kapolda Sumut Irjen Martuani Sormin dan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Johnny Edison Isir perlu dipertanyakan. Diantaranya perusakan rumah ibadan di Mandala yang diduga dipicu penertiban warung tuak, kemudian kemarahan warga di Langkat yang membakar markas preman karena menyandera ibu dan bayi. Insiden ini menurut mereka juga sangat ironis dimana polisi menetapkan 12 warga menjadi tersangka. "Dan banyak lagi aksi kejahatan yang viral pada media sosial, yang menunjukkan Sumatera Utara dan Kota Medan tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja," ujarnya. Atas kondisi ini mereka menyampaikan beberapa tuntutan yakni Meminta Kapolri Jenderal Idham Aziz mengevaluasi kinerja Kapolda Sumatera Utara Irjen Martuani Sormin dan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Johnny Edison Isir dan copot dari jabatannya. Kemudian meminta kepada Kapoldasu untuk segera menurunkan dan mengganti baliho yang terpampang di seluruh wilayah Sumatera Utara yang bertuliskan “ tidak ada tempat bagi penjahat di sumatera utara” dan foto Kapoldasu yang mengacungkan golok. "Karena kami anggap tidak sesuai dengan keadaan saat ini. Warga butuh karya nyata bukan karya kata," sebut mereka. "Pilkada serentak di Sumut akan terganggu kalau Kriminalitas meningkat, warga akan takut beraktifitas," tambahnya.[R]
Kelompok masyarakat yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Sumatera Utara (AMP-Sumut) melakukan aksi unjuk rasa ke Markas Polda Sumatera Utara, Senin (3/2). Aksi ini mereka lakukan karena mengaku resah dengan berbagai kejadian yang dinilai sangat mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Beberapa persoalan yang mereka sampaikan diantaranya seperti kejadian begal dan jambret yang masih terus muncul, perusakan rumah ibadah dan aksi premanisme. "Jargon Kapolda Sumut yang menyebut 'tidak ada tempat bagi pelaku kejahatan di Sumut' hanya hiasan yang tidak terbukti dalam tindakan," kata koordinator mereka Rozy Albanjari. Dalam aksi ini mereka juga merinci beberapa kejadian yang menurut mereka menunjukkan kinerja Kapolda Sumut Irjen Martuani Sormin dan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Johnny Edison Isir perlu dipertanyakan. Diantaranya perusakan rumah ibadan di Mandala yang diduga dipicu penertiban warung tuak, kemudian kemarahan warga di Langkat yang membakar markas preman karena menyandera ibu dan bayi. Insiden ini menurut mereka juga sangat ironis dimana polisi menetapkan 12 warga menjadi tersangka. "Dan banyak lagi aksi kejahatan yang viral pada media sosial, yang menunjukkan Sumatera Utara dan Kota Medan tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja," ujarnya. Atas kondisi ini mereka menyampaikan beberapa tuntutan yakni Meminta Kapolri Jenderal Idham Aziz mengevaluasi kinerja Kapolda Sumatera Utara Irjen Martuani Sormin dan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Johnny Edison Isir dan copot dari jabatannya. Kemudian meminta kepada Kapoldasu untuk segera menurunkan dan mengganti baliho yang terpampang di seluruh wilayah Sumatera Utara yang bertuliskan “ tidak ada tempat bagi penjahat di sumatera utara” dan foto Kapoldasu yang mengacungkan golok. "Karena kami anggap tidak sesuai dengan keadaan saat ini. Warga butuh karya nyata bukan karya kata," sebut mereka. "Pilkada serentak di Sumut akan terganggu kalau Kriminalitas meningkat, warga akan takut beraktifitas," tambahnya.© Copyright 2024, All Rights Reserved