Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah yang melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2020 di Sumatera Utara diminta untuk melakukan konsolidasi ulang anggaran. Hal ini karena adanya potensi penambahan anggaran pilkada jika digelar ditengah pandemi Covid-19. "Kita sudah minta kepada KPU di daerah untuk konsolidasi ulang anggaran yang mereka miliki. Pencermatan ulang, kalau item yang baru tidak bisa ditampung maka harus konsolidasi lagi dengan pemda," kata Ketua KPU Sumatera Utara, Herdensi Adnin usai diskusi secara daring "Pilkada Serentak 2020 ditengah pandemi Covid-19' yang diisi oleh Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, Ketua KPU Sumatera Utara Herdensi Adnin, pengamat politik Dadang Darmawan selaku pembicara, dan Ketua KPU Kota Medan Agussyah R Damanik selaku moderator. Saat ini kata Hardensi, KPU Sumut juga meminta agar KPU kabupaten/kota tetap menjalin komunikasi intensif dengan Pemko/Pemda masing-masing. Hal ini karena adanya kemungkinan penambahan anggaran akibat untuk pengadaan alat pelindung diri seperti masker, handz sanitizer maupun perubahan jumlah TPS untuk mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. "Memang dari diskusi tadi juga mengemuka beberapa alternatif lain jika dimungkinkan seperti bisa saja dananya disupport APBN. Tentu skema-skema ini bisa menjadi jalan keluar," ungkapnya. Sementara itu, Ketua KPU Kota Medan Agussyah R Damanik mengatakan saat ini mereka masih menunggu berbagai keputusan dari pemerintah terkait pandemo covid-19. "Untuk sementara kita merancang kebutuhan saja dulu, nanti apakah konsekwensi penambahan anggaran untuk pengadaan APD pencegahan Covid-19 tersebut bisa bersumber dari APBD atau APBN kita tinggal ajukan," sebutnya.[R]
Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah yang melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2020 di Sumatera Utara diminta untuk melakukan konsolidasi ulang anggaran. Hal ini karena adanya potensi penambahan anggaran pilkada jika digelar ditengah pandemi Covid-19. "Kita sudah minta kepada KPU di daerah untuk konsolidasi ulang anggaran yang mereka miliki. Pencermatan ulang, kalau item yang baru tidak bisa ditampung maka harus konsolidasi lagi dengan pemda," kata Ketua KPU Sumatera Utara, Herdensi Adnin usai diskusi secara daring "Pilkada Serentak 2020 ditengah pandemi Covid-19' yang diisi oleh Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, Ketua KPU Sumatera Utara Herdensi Adnin, pengamat politik Dadang Darmawan selaku pembicara, dan Ketua KPU Kota Medan Agussyah R Damanik selaku moderator. Saat ini kata Hardensi, KPU Sumut juga meminta agar KPU kabupaten/kota tetap menjalin komunikasi intensif dengan Pemko/Pemda masing-masing. Hal ini karena adanya kemungkinan penambahan anggaran akibat untuk pengadaan alat pelindung diri seperti masker, handz sanitizer maupun perubahan jumlah TPS untuk mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. "Memang dari diskusi tadi juga mengemuka beberapa alternatif lain jika dimungkinkan seperti bisa saja dananya disupport APBN. Tentu skema-skema ini bisa menjadi jalan keluar," ungkapnya. Sementara itu, Ketua KPU Kota Medan Agussyah R Damanik mengatakan saat ini mereka masih menunggu berbagai keputusan dari pemerintah terkait pandemo covid-19. "Untuk sementara kita merancang kebutuhan saja dulu, nanti apakah konsekwensi penambahan anggaran untuk pengadaan APD pencegahan Covid-19 tersebut bisa bersumber dari APBD atau APBN kita tinggal ajukan," sebutnya.© Copyright 2024, All Rights Reserved