Anggota DPRD Sumut dari fraksi PKS, H Jumadi Menolak adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Naiknya iuran BPJS sebesar 100 persen terangkum dalam Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019.

Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa besar iuran yang harus dibayarkan sebesar Rp 42.000 per bulan untuk kelas III, sebesar Rp 110.000 per bulan untuk kelas II, dan sebesar Rp 160.000 per bulan untuk kelas I.

“Kami dari PKS menolak dari awal,kami memperjuangan untuk BPJS tidak naik,kalaupun BPJS ini naik,minta untuk tidak dinaikan di kelas III, yang kelas III ini kan alternatif terakhir untuk masyarakat yang kurang beruntung,” ujarnya kepada kantor berita Rmolsumut.id, Jumat(8/11).

Ia pun mengakui bahwa rencana subsidi ini muncul setelah masyarakat menyampaikan protes atas kenaikan iuran BPJS. Menurut dia, sebagai wakil rakyat harus mendengarkan aspirasi rakyat tersebut. Sebagai anggota DPRD Ia mencoba mendiskusikan untuk tidak menaikan iruan BPJS Kesehatan kelas III, kepada DPR RI.

Jika subsidi ini terlaksana, tarif untuk peserta kelas III akan berkurang dari Rp 42.000 ke Rp 25.500.

Menurut Jumadi jika melihat kronologis yang sesungguhnya masih banyak yang menunggak.

“Yang lama saja banyak yang menunggak dengan iuran BPJS Rp 25.500 saja masih banyak yang menunggak di masyarakat,”katanya.

Baginya alasan masyarakat menunggak iuran BPJS bukan karena tidak mau membayar tetapi tidak ada kemampuan. Jika diperkirakan iuran BPJS Rp 25.500 per orang. Namun jika dihitung dalam satu keluarga memiliki jumlah anak misal 6 orang maka sudah berapa jumlah yang harus dibayarnya. Belum ditambah biaya hidup yang semakin mahal.

Menurut nya kenaikan iuran BPJS tidak berarti menjadi solusi terhadap BPJS anggaran. Ia menuturkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi.

“Karena ini kan banyak faktor juga yang harus di selidiki,administrasinya, juga bagian pengelolaan terhadap BPJS ini,tentu juga rumah sakit,”tuturnya.

Ia pun mengatakan keluhan masyarakat dalam segi pelayanan yang belum puas terhadap yang dilakukan BPJS. Kemudian terdapat manipulasi-manipulasi data seperti pasien umum dimasukan pasien BPJS dan lainya.

“Harusnya di clear kan dulu,internalnya dulu,di audit keuangan nya,apakah betul-betul kerugian BPJS diakibatkan iuran rendah,jangan-jangan iurannya dinaikan ternyata sama juga,” pungkasnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here