Anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz mengatakan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) ke DPRD Sumut beberapa waktu lalu merupakan aksi yang salah sasaran. Menurutnya aksi tersebut akan lebih tepat jika dilakukan di Kantor Gubernur Sumatera Utara.
"Aneh saja demonya kok ke DPRD Sumut? Kantor Gubernur gitu kek, jelas posisinya selain kepala daerah juga perpanjangan pemerintah pusat. Gubernur juga bisa kok memanggil semua pimpinan lembaga-lembaga di daerah baik TNI/Polri, KPU/bawaslu sampai DPRD," tulisnya pada akun facebooknya.
Komentar ini menuai berbagai komentar dari para netizen. Sebagian mendukung pernyataan dari Muhri, sementara sebagian lainnya justru menilai pernyataan tersebut kurang tepat mengingat gedung DPRD merupakan tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
"DPRD itu tempat aspirasi rakyat bang setahu saya," kata pemilik akun Lusyana Ginting.
Komentar berbeda disampaikan netizen lain
"Maklum bang..pemikiran yg terbatas pastinya tdk.akan dpt mengeluarkan pemikiran yg cemerlang ..secara ke tata negaraan Gubernur adalah bagian dari Pemerintahan mestinya kantor Gubernur jg hrs didatangi meminta pertanggung jawaban yg katanya curang massif itu.. Sambil diserupt kopinya bg Muhri..," sebut pemilik akun Mist De'manik.
Namun tanggapan yang menyebut Muhri sentimen terhadap gubernur juga muncul. pemilik akun Muhammad Gio bahkan menyebut tulisan Muhri tersebut karena rasa sentimen terhadap Edy Rahmayadi.
"Abg ku tengok sentimen kali sama pak gubernur. Apa yang di buat pak edy selalu salah di mata abg. Udahla,kalau kami mau demo ke situ ya suka suka kami. Kan itu gedung di bangun pake uang kami jadi ya suka suka kami. Selagi gak nyusahi abg,abg gak.perlu kasian atau keberatan sama demo kami di kantor DPRD sumut," tulisnya.
"Mau tepat atau gak sasaran aksinya,paling tidak komentar seperti gak pantas diucapkan seorang wakil rakyat..pantas aja kalah dan gak terpilih lagi..," ujar pemilik akun Chairul Amri Al-Bantani menimpali.
Muhri sendiri berulang kali menjelaskan alasannya menyebut aksi tersebut lebih tepat ke kantor Gubernur Sumut.
"kadang beberapa teman-teman termasuk yang komentar di atas langsung salah paham maksud status ini. Yah, masing-masing punya hak berpendapat, tetapi, sayang saja, kesempatan yang ada dengan militansi yang bagus tetapi diarahkan ke DPRD Sumut?!
Lembaga DPRD kumpulan anggota DPRD dari partai politik, pas Pemilu kemaren juga ikut berkompetisi bahkan jadi TS mau 01 maupun 02. Ketua DPRD itu bukan satu-satunya pimpinan DPRD, masih ada wakil-wakil ketua. Kalau partainya melarang dia mau neken-neken permintaan masyarakat? Dia mau bilang apa?," sebutnya.
Diketahui massa GNKR melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD Sumut pada Jumat (24/5/2019) lalu. Dalam aksi tersebut mereka menyampaikan beberapa tuntutan seperti menolak hasil pemilu 2019 dan meminta agar KPU mendiskualifikasi 01.
"Aneh saja demonya kok ke DPRD Sumut? Kantor Gubernur gitu kek, jelas posisinya selain kepala daerah juga perpanjangan pemerintah pusat. Gubernur juga bisa kok memanggil semua pimpinan lembaga-lembaga di daerah baik TNI/Polri, KPU/bawaslu sampai DPRD," tulisnya pada akun facebooknya.
Komentar ini menuai berbagai komentar dari para netizen. Sebagian mendukung pernyataan dari Muhri, sementara sebagian lainnya justru menilai pernyataan tersebut kurang tepat mengingat gedung DPRD merupakan tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
"DPRD itu tempat aspirasi rakyat bang setahu saya," kata pemilik akun Lusyana Ginting.
Komentar berbeda disampaikan netizen lain
"Maklum bang..pemikiran yg terbatas pastinya tdk.akan dpt mengeluarkan pemikiran yg cemerlang ..secara ke tata negaraan Gubernur adalah bagian dari Pemerintahan mestinya kantor Gubernur jg hrs didatangi meminta pertanggung jawaban yg katanya curang massif itu.. Sambil diserupt kopinya bg Muhri..," sebut pemilik akun Mist De'manik.
Namun tanggapan yang menyebut Muhri sentimen terhadap gubernur juga muncul. pemilik akun Muhammad Gio bahkan menyebut tulisan Muhri tersebut karena rasa sentimen terhadap Edy Rahmayadi.
"Abg ku tengok sentimen kali sama pak gubernur. Apa yang di buat pak edy selalu salah di mata abg. Udahla,kalau kami mau demo ke situ ya suka suka kami. Kan itu gedung di bangun pake uang kami jadi ya suka suka kami. Selagi gak nyusahi abg,abg gak.perlu kasian atau keberatan sama demo kami di kantor DPRD sumut," tulisnya.
"Mau tepat atau gak sasaran aksinya,paling tidak komentar seperti gak pantas diucapkan seorang wakil rakyat..pantas aja kalah dan gak terpilih lagi..," ujar pemilik akun Chairul Amri Al-Bantani menimpali.
Muhri sendiri berulang kali menjelaskan alasannya menyebut aksi tersebut lebih tepat ke kantor Gubernur Sumut.
"kadang beberapa teman-teman termasuk yang komentar di atas langsung salah paham maksud status ini. Yah, masing-masing punya hak berpendapat, tetapi, sayang saja, kesempatan yang ada dengan militansi yang bagus tetapi diarahkan ke DPRD Sumut?!
Lembaga DPRD kumpulan anggota DPRD dari partai politik, pas Pemilu kemaren juga ikut berkompetisi bahkan jadi TS mau 01 maupun 02. Ketua DPRD itu bukan satu-satunya pimpinan DPRD, masih ada wakil-wakil ketua. Kalau partainya melarang dia mau neken-neken permintaan masyarakat? Dia mau bilang apa?," sebutnya.
Diketahui massa GNKR melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD Sumut pada Jumat (24/5/2019) lalu. Dalam aksi tersebut mereka menyampaikan beberapa tuntutan seperti menolak hasil pemilu 2019 dan meminta agar KPU mendiskualifikasi 01.
BERITA SEBELUMNYA
Sofyan Basir Lebaran Di Rutan KPK
BERITA BERIKUTNYA
Gubernur Sampaikan Sejarah Kepahlawanan Datuk Johan Di Langkat
Van Joened
Berita Populer
