Apresiasi Raihan WTP Pemprovsu, Ini Rekomendasi FPKS DPRD Sumut

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara berikan apresiasi kepada Gubernur Sumut atas perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sekaligus memberikan rekomendasi terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumut Tahun Anggaran (TA) 2019, Rabu (17/06) di Ruang Paripurna DPRD Sumut. Melalui ketua Fraksi PKS Sumut Drs.Misno Adisyah Putra, PKS menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur Sumut beserta jajarannya yang baru saja memperoleh Opini WTP dari BPK di tahun pertama ia menjabat dan Opini WTP itu diperoleh karena laporan keuangan dan penggunaan anggaran di Sumut dinilai transparan, akurat, jelas, dan tepat, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). “Selamat kepada Gubsu atas diperolehnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, jadi genap selama 6 kali berturut-turut pemprov sumut meraih opini WTP. Hal ini merupakan langkah baik dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Governance pemrovsu.” ujar Misno. Lebih lanjut, pada sidang paripurna DPRD Sumut, Fraksi PKS memberikan rekomendasi terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumut Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumut, fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara atas beberapa capaian yang hampir memenuhi dan melampaui target capaian yang telah ditetapkan. “Gubernur telah meletakkan pondasi-pondasi dasar pembangunan Sumatera Utara yang berkelanjutan pada posisi yang tepat.” terang Misno. Disamping itu fraksi juga menyoroti beberapa realisasi capaian yang masih jauh dari target yang ditetapkan. Misno menjelaskan diantaranya ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan. Pertama, di bidang ekonomi fraksi PKS berpandangan bahwa gubernur harus lebih serius membuat langkah-langkah taktis dalam upaya pemenuhan target PAD yang telah dicanangkan, serta menutup celah-celah kebocoran. Kedua, di bidang kesehatan PKS merekomendasikan kepada gubernur dan jajarannya untuk segera mengevaluasi program-program di bidang kesehatan yang terkait dengan perbaikan gizi masyarakat Sumatera Utara, terkhusus balita. Ketiga, di bidang pendidikan PKS memberikan catatan terkait ketersediaan SMA dan SMK yang masih sangat kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Idealnya minimal ada 1 SMA/SMA Negeri di setiap kecamatan. Selanjutnya PKS juga menyoroti soal nilai tukar petani Sumut. Fraksi PKS memandang bahwa pemerintah daerah harus lebih serius dalam hal ini dan tidak boleh ada monopoli perdagangan atas komoditas yang sebenarnya dikuasai oleh rakyat. Mengingat bahwa mayoritas penduduk Sumut mengggantungkan hidupnya sebagai pelaku usaha tani. Kemudian berdasarkan laporan dan rekomendasi panitia khusus LKPJ, fraksi PKS menyoroti dan memberikan beberapa catatan penting untuk ditindak lanjuti. Diantaranya adalah penyajian data capaian kerja dan fakta di lapangan yang menjadi temuan pansus LKPJ harus valid serta teruji kebenarannya, perlu upaya konkrit untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan aman serta mengurangi kawasan kumuh, upaya lebih komprehensif dalam mengatasi pencemaran air Danau Toba sehingga dapat mendukung program pariwisata nasional. Disamping itu, sambung Misno, perlu ada upaya evaluasi terhadap banyaknya PLT dan rangkap jabatan di lingkungan pemerintah, evaluasi terkait MOU dengan beberapa perusahaan tambang yang beroperasi di Sumut, serta memperhatikan kesejahteraan guru yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Terakhir, fraksi PKS berharap seluruh saran, masukan, dan pertanyaan yang disampaikan bisa mempertajam gambaran pelaksaaan program dan kegiatan yang telah dilakukan pemerintah Sumatera Utara seperti yang tercermin dalam LKPJ Gubernur tahun anggaran 2019 ini. “Kepada masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang kami cintai, kami telah berupaya sepenuh hati dan tenaga mewakili aspirasi rakyat, semoga Allah Swt. memberikan petunjuk dan jalan yang terbaik bagi kita semuanya,” tutup Misno.[R]

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara berikan apresiasi kepada Gubernur Sumut atas perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sekaligus memberikan rekomendasi terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumut Tahun Anggaran (TA) 2019, Rabu (17/06) di Ruang Paripurna DPRD Sumut. Melalui ketua Fraksi PKS Sumut Drs.Misno Adisyah Putra, PKS menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur Sumut beserta jajarannya yang baru saja memperoleh Opini WTP dari BPK di tahun pertama ia menjabat dan Opini WTP itu diperoleh karena laporan keuangan dan penggunaan anggaran di Sumut dinilai transparan, akurat, jelas, dan tepat, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). “Selamat kepada Gubsu atas diperolehnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, jadi genap selama 6 kali berturut-turut pemprov sumut meraih opini WTP. Hal ini merupakan langkah baik dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Governance pemrovsu.” ujar Misno. Lebih lanjut, pada sidang paripurna DPRD Sumut, Fraksi PKS memberikan rekomendasi terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumut Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumut, fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara atas beberapa capaian yang hampir memenuhi dan melampaui target capaian yang telah ditetapkan. “Gubernur telah meletakkan pondasi-pondasi dasar pembangunan Sumatera Utara yang berkelanjutan pada posisi yang tepat.” terang Misno. Disamping itu fraksi juga menyoroti beberapa realisasi capaian yang masih jauh dari target yang ditetapkan. Misno menjelaskan diantaranya ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan. Pertama, di bidang ekonomi fraksi PKS berpandangan bahwa gubernur harus lebih serius membuat langkah-langkah taktis dalam upaya pemenuhan target PAD yang telah dicanangkan, serta menutup celah-celah kebocoran. Kedua, di bidang kesehatan PKS merekomendasikan kepada gubernur dan jajarannya untuk segera mengevaluasi program-program di bidang kesehatan yang terkait dengan perbaikan gizi masyarakat Sumatera Utara, terkhusus balita. Ketiga, di bidang pendidikan PKS memberikan catatan terkait ketersediaan SMA dan SMK yang masih sangat kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Idealnya minimal ada 1 SMA/SMA Negeri di setiap kecamatan. Selanjutnya PKS juga menyoroti soal nilai tukar petani Sumut. Fraksi PKS memandang bahwa pemerintah daerah harus lebih serius dalam hal ini dan tidak boleh ada monopoli perdagangan atas komoditas yang sebenarnya dikuasai oleh rakyat. Mengingat bahwa mayoritas penduduk Sumut mengggantungkan hidupnya sebagai pelaku usaha tani. Kemudian berdasarkan laporan dan rekomendasi panitia khusus LKPJ, fraksi PKS menyoroti dan memberikan beberapa catatan penting untuk ditindak lanjuti. Diantaranya adalah penyajian data capaian kerja dan fakta di lapangan yang menjadi temuan pansus LKPJ harus valid serta teruji kebenarannya, perlu upaya konkrit untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan aman serta mengurangi kawasan kumuh, upaya lebih komprehensif dalam mengatasi pencemaran air Danau Toba sehingga dapat mendukung program pariwisata nasional. Disamping itu, sambung Misno, perlu ada upaya evaluasi terhadap banyaknya PLT dan rangkap jabatan di lingkungan pemerintah, evaluasi terkait MOU dengan beberapa perusahaan tambang yang beroperasi di Sumut, serta memperhatikan kesejahteraan guru yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Terakhir, fraksi PKS berharap seluruh saran, masukan, dan pertanyaan yang disampaikan bisa mempertajam gambaran pelaksaaan program dan kegiatan yang telah dilakukan pemerintah Sumatera Utara seperti yang tercermin dalam LKPJ Gubernur tahun anggaran 2019 ini. “Kepada masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang kami cintai, kami telah berupaya sepenuh hati dan tenaga mewakili aspirasi rakyat, semoga Allah Swt. memberikan petunjuk dan jalan yang terbaik bagi kita semuanya,” tutup Misno.