Aswan Jaya: Pemerintah Harus Sampaikan Alasan Perubahan Penyampaian Informasi Jumlah ODP

Pemerintah dalam hal ini gugus Tugas Covid-19 harus menyampaikan alasan yang jelas terkait hanya Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang diumumkan dan jumlah PDP disembunyikan agar masyarakat tidak salah persepsi dan akan menimbulkan dampak psikologi baru ditengah Pandemi. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara Dr. Aswan Jaya, Rabu (20/5/2020). "kalau tidak disebutkan alasannya maka jangan salahkan rakyat jika akan timbul beragam persepsi karena perubahan ini jelas menimbulkan tanda tanya besar," ujar Aswan. Menurut Aswan seharusnya pemerintah tidak perlu menyembunyikan alasannya karena jika di sampaikan secara baik dan rasional rakyat pasti memahami alasan Gugus Tugas yang mengumumkan kasus ODP saja. "Kalau memang untuk kebaikan kenapa harus disembunyikan, kalau ada pro kontra tentu merupakan hal wajar dalam negara demokrasi dan pemerintah tidak perlu kwatir karena selama masa Pandemi, Rakyat sudah cukup memberikan dukungan maksimal terhadap upaya pemerintah dalam menanggulangi Covid-19," Jelas Pendiri Aswaja Institut tersebut. Sebelumnya juru bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto menyampaikan pemerintah hanya akan mengumumkan jumlah kasus orang dalam pemantauan (ODP). Dengan demikian, tak ada lagi pengumuman oleh Jubir terkait jumlah kasus positif, meninggal, maupun pasien sembuh terkait virus corona (covid-19) setiap hari. Kebijakan itu akan dilakukan terkait perubahan metode terhadap penyampaian informasi jumlah ODP dan pasien dalam pengawasan (PDP) virus corona di Indonesia. Meski demikian, Yuri tidak menjelaskan alasan mengenai perubahan metode pemaparan data ODP dan PDP yang dilakukan pihaknya mulai hari ini, Senin (18/5/2020).[R]

Pemerintah dalam hal ini gugus Tugas Covid-19 harus menyampaikan alasan yang jelas terkait hanya Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang diumumkan dan jumlah PDP disembunyikan agar masyarakat tidak salah persepsi dan akan menimbulkan dampak psikologi baru ditengah Pandemi. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara Dr. Aswan Jaya, Rabu (20/5/2020). "kalau tidak disebutkan alasannya maka jangan salahkan rakyat jika akan timbul beragam persepsi karena perubahan ini jelas menimbulkan tanda tanya besar," ujar Aswan. Menurut Aswan seharusnya pemerintah tidak perlu menyembunyikan alasannya karena jika di sampaikan secara baik dan rasional rakyat pasti memahami alasan Gugus Tugas yang mengumumkan kasus ODP saja. "Kalau memang untuk kebaikan kenapa harus disembunyikan, kalau ada pro kontra tentu merupakan hal wajar dalam negara demokrasi dan pemerintah tidak perlu kwatir karena selama masa Pandemi, Rakyat sudah cukup memberikan dukungan maksimal terhadap upaya pemerintah dalam menanggulangi Covid-19," Jelas Pendiri Aswaja Institut tersebut. Sebelumnya juru bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto menyampaikan pemerintah hanya akan mengumumkan jumlah kasus orang dalam pemantauan (ODP). Dengan demikian, tak ada lagi pengumuman oleh Jubir terkait jumlah kasus positif, meninggal, maupun pasien sembuh terkait virus corona (covid-19) setiap hari. Kebijakan itu akan dilakukan terkait perubahan metode terhadap penyampaian informasi jumlah ODP dan pasien dalam pengawasan (PDP) virus corona di Indonesia. Meski demikian, Yuri tidak menjelaskan alasan mengenai perubahan metode pemaparan data ODP dan PDP yang dilakukan pihaknya mulai hari ini, Senin (18/5/2020).