Awas, Bansos Covid-19 Rawan  Disusupi Kepentingan Pilkada 2020

Ketua Pengurus Besar Ikatan Keluarga Labuhanbatu Selatan (PB-IKLAS) Drs Rivai Nasution MM menilai, penyaluran bantuan besar-besaran dari pemerintah kepada masyarakat di masa pandemi Covid-19, rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik, khususnya jelang Pilkada 2020. Karenanya, dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memonitor proses pendistribusian dana bantuan Covid 19 dari APBN maupun APBD Sumut dan APBD Labusel  jangan sampai ada penyimpangan dan tidak tepat sasaran, sesuai intruksi presiden Jokowi. Rivai mencontohkan kasus yang terjadi di Klaten, Jawa Tengah, ada penempelan stiker bupati petahana di kemasan bantuan yang disalurkan kepada masyarakat. "Jangan sampai kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat disalahgunakan pihak tertentu. Selain itu, terkesan ada pembohongan publik terhadap warga penerima," kata Rivai. Di Sumatera Utara kata Rivai, penyaluran Bansos juga perlu diselidiki. Misalnya di Labusel dimana disinyalir dipercayakan kepada relawan yang mewakili dua lembaga binaan istri bupati petahana, Hasnah Harahap yang diketahui bakal mencalonkan diri dalam Pilkada Labusel mendatang. "Selain KPK, kita juga meminta Bawaslu memantau indikasi pelanggaran-pelanggaran terkait penyalahgunaan bantuan. Karena rawan akan kembali terulang hingga masa tahapan Pilkada 2020, mengingat pandemi Covid-19 belum dapat dipastikan kapan akan berakhir," sebut Rivai yang juga tokoh pemekaran Kabupaten Labuhanbatu. Dia menilai, petahana yang maju kembali cenderung berusaha memanfaatkan segala momentum bantuan dari pemerintah pusat atau daerah untuk warga, dengan mengatasnamakan pribadi. "Sangat tidak etis secara politik dan mal administrasi jika ada kepala daerah menunggangi bansos untuk kepentingan dan ambisi politik pribadi," tegasnya. Menurut Rivai, jika Pilkada serentak jadi digelar 9 Desember 2020, maka beberapa bulan menjelang pencoblosan, pihak terkait harus proaktif mengawasi penyaluran bansos agar tepat sasaran. Baik itu panitia pengawas pemilu, LSM, media maupun masyarakat secara luas. "Masyarakat juga jangan terlena atas bantuan yang disalurkan. Masyarakat harus kritis, jangan mau diperdaya oleh oknum-oknum yang ingin mengambil kesempatan dalam pandemi Covid-19 untuk kepentingan politiknya," pungkasnya.

Ketua Pengurus Besar Ikatan Keluarga Labuhanbatu Selatan (PB-IKLAS) Drs Rivai Nasution MM menilai, penyaluran bantuan besar-besaran dari pemerintah kepada masyarakat di masa pandemi Covid-19, rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik, khususnya jelang Pilkada 2020. Karenanya, dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memonitor proses pendistribusian dana bantuan Covid 19 dari APBN maupun APBD Sumut dan APBD Labusel  jangan sampai ada penyimpangan dan tidak tepat sasaran, sesuai intruksi presiden Jokowi. Rivai mencontohkan kasus yang terjadi di Klaten, Jawa Tengah, ada penempelan stiker bupati petahana di kemasan bantuan yang disalurkan kepada masyarakat. "Jangan sampai kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat disalahgunakan pihak tertentu. Selain itu, terkesan ada pembohongan publik terhadap warga penerima," kata Rivai. Di Sumatera Utara kata Rivai, penyaluran Bansos juga perlu diselidiki. Misalnya di Labusel dimana disinyalir dipercayakan kepada relawan yang mewakili dua lembaga binaan istri bupati petahana, Hasnah Harahap yang diketahui bakal mencalonkan diri dalam Pilkada Labusel mendatang. "Selain KPK, kita juga meminta Bawaslu memantau indikasi pelanggaran-pelanggaran terkait penyalahgunaan bantuan. Karena rawan akan kembali terulang hingga masa tahapan Pilkada 2020, mengingat pandemi Covid-19 belum dapat dipastikan kapan akan berakhir," sebut Rivai yang juga tokoh pemekaran Kabupaten Labuhanbatu. Dia menilai, petahana yang maju kembali cenderung berusaha memanfaatkan segala momentum bantuan dari pemerintah pusat atau daerah untuk warga, dengan mengatasnamakan pribadi. "Sangat tidak etis secara politik dan mal administrasi jika ada kepala daerah menunggangi bansos untuk kepentingan dan ambisi politik pribadi," tegasnya. Menurut Rivai, jika Pilkada serentak jadi digelar 9 Desember 2020, maka beberapa bulan menjelang pencoblosan, pihak terkait harus proaktif mengawasi penyaluran bansos agar tepat sasaran. Baik itu panitia pengawas pemilu, LSM, media maupun masyarakat secara luas. "Masyarakat juga jangan terlena atas bantuan yang disalurkan. Masyarakat harus kritis, jangan mau diperdaya oleh oknum-oknum yang ingin mengambil kesempatan dalam pandemi Covid-19 untuk kepentingan politiknya," pungkasnya.