Bahas Omnibus Law Ditengah Pandemik Covid 19, Said Iqbal: DPR Jangan Khianati Suara Rakyat

Prealsiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar pemerintah fokua dalam penanggulangan covid 19. Hal ini disampaikannya sekaligus menolak pembahasan UU Omnibus Law yang masih dilakukan oleh DPR RI. "Pimpinan dan anggota DPR seperti telah kehilangan hati nuraninya dan cenderung mengkhianati suara rakyat kecil dan kaum butuh," kata Said Iqbal, Kamis (9/4). "Sekarang daya beli rakyat menurun, upah buruh tidak dibayar, dan terancam tidak mendapat THR 100 persen. Mereka tetap mendapat fasilitas berlimpah dan sekarang justru membahas regulasi yang sejak awal ditolak berbagai elemen masyarakat," lanjutnya. Terakait pembahasan omnibus law yang jalan terus, Said Iqbal menduga, ada kekuatan modal yang memaksakan agar RUU Cipta Kerja segera disahkan. "Sehingga DPR RI tidak lagi mau mendengarkan aspirasi rakyat kecil," tutupnya. Sekjen DPR RI, Indra Iskandar sudah memberikan keterangan terkait fasilitas uang muka pembelian kendaraan pribadi bagi anggota dewan. Disebutkan, fasilitas itu ditunda, dan diklaim sudah dialihkan untuk kepentingan penanganan Covid-19.[R]

Prealsiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar pemerintah fokua dalam penanggulangan covid 19. Hal ini disampaikannya sekaligus menolak pembahasan UU Omnibus Law yang masih dilakukan oleh DPR RI. "Pimpinan dan anggota DPR seperti telah kehilangan hati nuraninya dan cenderung mengkhianati suara rakyat kecil dan kaum butuh," kata Said Iqbal, Kamis (9/4). "Sekarang daya beli rakyat menurun, upah buruh tidak dibayar, dan terancam tidak mendapat THR 100 persen. Mereka tetap mendapat fasilitas berlimpah dan sekarang justru membahas regulasi yang sejak awal ditolak berbagai elemen masyarakat," lanjutnya. Terakait pembahasan omnibus law yang jalan terus, Said Iqbal menduga, ada kekuatan modal yang memaksakan agar RUU Cipta Kerja segera disahkan. "Sehingga DPR RI tidak lagi mau mendengarkan aspirasi rakyat kecil," tutupnya. Sekjen DPR RI, Indra Iskandar sudah memberikan keterangan terkait fasilitas uang muka pembelian kendaraan pribadi bagi anggota dewan. Disebutkan, fasilitas itu ditunda, dan diklaim sudah dialihkan untuk kepentingan penanganan Covid-19.