Bahas Wisata Halal, Salman Alfarisi: Tidak Betul Jika Wisata Halal Akan Hilangkan Budaya dan Kearifan Lokal

Sumatera utara terdiri dari beberapa kota/ kabupaten yang memiliki destinasi wisata dengan daya tarik yang mampu menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun sangat disayangkan, masih banyak kekurangan di sana sini terutama dalam hal pengelolaan kawasan wisata tersebut, sehingga hal ini cukup menghambat perkembangan wisata di Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah daerah perlu melakukan terobosan-terobosan baru untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam menarik minat wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Sumatera Utara. Hal ini menjadi salah satu bahasan dalam kunjungan anggota BULD DPD RI ke kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara, Jum'at (14/2/2020). Salah satu gagasan yang mencuat saat itu adalah menerapkan konsep wisata halal. Menurut Evi Apita Maya anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Barat, wisata halal sama sekali tidak mengkotak-kotakan masyarakat. "Justru wisata halal ditujukan untuk saling melindungi satu sama lain atau antara umat agama yang satu dengan umat agama lainnya", ujarnya di kantor DPRD Sumut. Evi mencontohkan seperti di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah menerapkan konsep wisata halal. Kini PAD NTB dari sektor pariwisata sudah mengalami peningkatan yang pesat dibandingkan dengan sebelum penerapan wisata halal. “Terbukti, PAD NTB dari sektor pariwisata sudah meningkat tajam setelah menerapkan wisata halal. Wisatawan muslim semakin banyak berkunjung ke NTB. Karena kenyamanan mereka telah terpenuhi dengan adanya wisata halal.” paparnya Evi. Dalam pertemuan itu juga, Salman Alfarisi selaku wakil pimpinan DPRD Sumatera Utara menyampaikan beberapa pendapatnya terkait konsep wisata halal. “Mengapa wisata halal menjadi polemik di Sumatera Utara? Padahal di negara-negara maju seperti Jepang, Korea, bahkan Cina , konsep wisata halal selesai di tataran regulasi pemerintah pusat, demikian juga penerapannya. Negara-negara tersebut bukanlah negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim", ujar Salman. Menurut Salman, menjadi pertanyaan bagi kita semua mengapa negara-negara seperti Cina, Jepang, dan Korea serius dalam menerapkan wisata halal sementara Indonesia tidak seserius itu dalam menerapkan gagasan/terobosan wisata halal? “Secara umum konsep wisata halal itu adalah berupa semacam penambahan fasilitas bagi umat muslim untuk beribadah dan makan makanan halal sebagai salah satu kebutuhan asasinya. Tanpa mengeliminir atau menghilangkan adat istiadat, budaya, kearifan lokal, bahkan penyediaan makanan non halal bagi umat yang lain” jelas Salman. Salman menambahkan bahwa jika konsep wisata halal ini diterapkan, maka dirinya yakin wisatawan muslim lokal maupun manca negara seperti wisman asal Malaysia, Brunei, bahkan dari Arab pun akan meningkat. Tentu ini merupakan potensi besar bagi daerah untuk meningkatkan PAD, selain itu perekonomian masyarakat sekitar objek wisata juga otomatis akan terjadi peningkatan. “Tidak betul itu, jika wisata halal dapat menghilangkan adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal masyarakat sekitar daerah wisata. Justru itu semua akan kita jaga dan lestarikan agar tetap ada. Karena adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke Sumatera Utara. Hanya saja bedanya ada penambahan fasilitas halal bagi wisatawan muslim”, tegas Salman. Salman berpendapat bahwa salah satu kunci peningkatan sektor pariwisata adalah peningkatan kenyamanan dan keamanan wisatawan saat berkunjung ke daerah wisata yang dituju. Oleh karena itu upaya-upaya peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah objek wisata harus menjadi fokus yang serius bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. [R]

Sumatera utara terdiri dari beberapa kota/ kabupaten yang memiliki destinasi wisata dengan daya tarik yang mampu menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun sangat disayangkan, masih banyak kekurangan di sana sini terutama dalam hal pengelolaan kawasan wisata tersebut, sehingga hal ini cukup menghambat perkembangan wisata di Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah daerah perlu melakukan terobosan-terobosan baru untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam menarik minat wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Sumatera Utara. Hal ini menjadi salah satu bahasan dalam kunjungan anggota BULD DPD RI ke kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara, Jum'at (14/2/2020). Salah satu gagasan yang mencuat saat itu adalah menerapkan konsep wisata halal. Menurut Evi Apita Maya anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Barat, wisata halal sama sekali tidak mengkotak-kotakan masyarakat. "Justru wisata halal ditujukan untuk saling melindungi satu sama lain atau antara umat agama yang satu dengan umat agama lainnya", ujarnya di kantor DPRD Sumut. Evi mencontohkan seperti di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah menerapkan konsep wisata halal. Kini PAD NTB dari sektor pariwisata sudah mengalami peningkatan yang pesat dibandingkan dengan sebelum penerapan wisata halal. “Terbukti, PAD NTB dari sektor pariwisata sudah meningkat tajam setelah menerapkan wisata halal. Wisatawan muslim semakin banyak berkunjung ke NTB. Karena kenyamanan mereka telah terpenuhi dengan adanya wisata halal.” paparnya Evi. Dalam pertemuan itu juga, Salman Alfarisi selaku wakil pimpinan DPRD Sumatera Utara menyampaikan beberapa pendapatnya terkait konsep wisata halal. “Mengapa wisata halal menjadi polemik di Sumatera Utara? Padahal di negara-negara maju seperti Jepang, Korea, bahkan Cina , konsep wisata halal selesai di tataran regulasi pemerintah pusat, demikian juga penerapannya. Negara-negara tersebut bukanlah negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim", ujar Salman. Menurut Salman, menjadi pertanyaan bagi kita semua mengapa negara-negara seperti Cina, Jepang, dan Korea serius dalam menerapkan wisata halal sementara Indonesia tidak seserius itu dalam menerapkan gagasan/terobosan wisata halal? “Secara umum konsep wisata halal itu adalah berupa semacam penambahan fasilitas bagi umat muslim untuk beribadah dan makan makanan halal sebagai salah satu kebutuhan asasinya. Tanpa mengeliminir atau menghilangkan adat istiadat, budaya, kearifan lokal, bahkan penyediaan makanan non halal bagi umat yang lain” jelas Salman. Salman menambahkan bahwa jika konsep wisata halal ini diterapkan, maka dirinya yakin wisatawan muslim lokal maupun manca negara seperti wisman asal Malaysia, Brunei, bahkan dari Arab pun akan meningkat. Tentu ini merupakan potensi besar bagi daerah untuk meningkatkan PAD, selain itu perekonomian masyarakat sekitar objek wisata juga otomatis akan terjadi peningkatan. “Tidak betul itu, jika wisata halal dapat menghilangkan adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal masyarakat sekitar daerah wisata. Justru itu semua akan kita jaga dan lestarikan agar tetap ada. Karena adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke Sumatera Utara. Hanya saja bedanya ada penambahan fasilitas halal bagi wisatawan muslim”, tegas Salman. Salman berpendapat bahwa salah satu kunci peningkatan sektor pariwisata adalah peningkatan kenyamanan dan keamanan wisatawan saat berkunjung ke daerah wisata yang dituju. Oleh karena itu upaya-upaya peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah objek wisata harus menjadi fokus yang serius bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.