Balon Kepala Daerah Dukung Penundaan Pilkada 2020

Para tokoh yang sempat menjadi bakal calon (balon) kepala daerah menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang menunda pelaksanaan Pilkada 2020. Dukungan ini disampaikan Swangro Lumbanbatu salah seorang bakal calon yang sempat menyatakan niatnya maju di Pilkada Samosir 2020. "Kita sepenuhnya mendukung kebijakan ini, karena yang penting saat ini adalah keselamatan dari masyarakat," katanya kepada RMOLSumut.id, Rabu (1/4). Swangro menjelaskan, pemerintah harus segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perppu) terkait kebijakan ini. Hal ini agar penundaan ini memiliki payung hukum yang jelas. Dengan menunda pilkada tersebut, Swangro berharap kebijakan lain dari pemerintah yakni realokasi anggaran pilkada untuk penanganan covid 19 dapat segera direalisasikan. Hal ini ikut menjadi bagian penting sebagai tindak lanjut dari kebijakan penundaan tersebut. Soal nantinya seperti apa tahapan Pilkada jika situasi sudah normal, sosok yang kini menjabat Ketua DPP GAMKI Bidang Politik ini mengatakan hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan pemerintah. Meskipun ia berharap semuanya agar diulang lagi. "Soal tahapan yang sudah dilaksanakan KPU ditunda saja dulu, baik tahapan pendftaran perseorangan dengan melihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 yang dibuat pemerintah nantinya," pungkasnya.[R]

Para tokoh yang sempat menjadi bakal calon (balon) kepala daerah menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang menunda pelaksanaan Pilkada 2020. Dukungan ini disampaikan Swangro Lumbanbatu salah seorang bakal calon yang sempat menyatakan niatnya maju di Pilkada Samosir 2020. "Kita sepenuhnya mendukung kebijakan ini, karena yang penting saat ini adalah keselamatan dari masyarakat," katanya kepada RMOLSumut.id, Rabu (1/4). Swangro menjelaskan, pemerintah harus segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perppu) terkait kebijakan ini. Hal ini agar penundaan ini memiliki payung hukum yang jelas. Dengan menunda pilkada tersebut, Swangro berharap kebijakan lain dari pemerintah yakni realokasi anggaran pilkada untuk penanganan covid 19 dapat segera direalisasikan. Hal ini ikut menjadi bagian penting sebagai tindak lanjut dari kebijakan penundaan tersebut. Soal nantinya seperti apa tahapan Pilkada jika situasi sudah normal, sosok yang kini menjabat Ketua DPP GAMKI Bidang Politik ini mengatakan hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan pemerintah. Meskipun ia berharap semuanya agar diulang lagi. "Soal tahapan yang sudah dilaksanakan KPU ditunda saja dulu, baik tahapan pendftaran perseorangan dengan melihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 yang dibuat pemerintah nantinya," pungkasnya.