Wacana pemindahan Ibukota dari Jakarta turut ditanggapi mantan Gubernur DKI Jakarta, Letnan Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso. Menurutnya, pemindahan Ibukota yang dicanangkan Presiden Joko Widodo bukan perkara mudah.
Sutiyoso yang pernah menjabat sebagai orang nomor satu di DKI selama dua periode ini menjelaskan bahwa perkara pemindahan Ibukota memerlukan biaya mahal. Hal itu kontras dengan kondisi ekonomi yang tengah lemah.
"Karena memindahkan Ibukota negara itu memerlukan biaya sangat tinggi. Boleh saja kan ada angkanya disebut 460 triliun lebih. Sementara, kondisi ekonomi kita belum baik-baik amat," ujar Sutiyoso kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (2/5).
Ada beberapa faktor yang menjadi alasan Ibukota negara dipindah, salah satunya soal banjir. Namun Bang Yos, sapaan Sutiyoso justru tak sependapat jika alasan tersebut menjadi alasan utama.
Sebab hingga saat ini, nyatanya pemerintahan tetap berjalan normal dan tak ada urgensi untuk dipindahkan.
"Pemerintah masih jalan saat ini, emang amat mendesak pemindahan? Intinya kan begitu. Andai pemerintahan itu tidak jalan karena banjir, kan selama ini Istana, kementerian, dan perumahan menteri tidak pernah banjir. Artinya masih berjalan pemerintah ini, kecuali tidak berfungsi karena banjir," jelasnya.
Jika tetap ngotot dipindahkan, ia pun mengusulkan agar pemindahan tak terlalu jauh dari Jabodetabek.
"Pernah ada pemikuran memindahkan Ibukota ke Jonggol, dengan begitu yang perlu dibangun hanya Istana dan perangkat kementerian yang paling dekat melekat ke Istana. Misalnya Mensesneg, Seskab itu yang melekat di situ saja," paparnya.
"Sementara kantor-kantor kementerian yang sudah ada dan perumahan menteri-menteri masih tetap bisa digunakan," lanjut mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini.
Jika Jonggol benar-benar menjadi kawasan yang dipilih, maka yang harus dipikirkan selanjutnya adalah bagaiman akses transportasi menuju ke sana.
"Yang diperlukan hanyalah membangun jalan dari Jakarta ke Jonggol. Dan juga mungkin jaringan kereta api ke sana gitu. Dengan begitu tujuan tercapai dan tidak memerlukan biaya yang sangat besar," tutup Sutiyoso. [rtw]
Sutiyoso yang pernah menjabat sebagai orang nomor satu di DKI selama dua periode ini menjelaskan bahwa perkara pemindahan Ibukota memerlukan biaya mahal. Hal itu kontras dengan kondisi ekonomi yang tengah lemah.
"Karena memindahkan Ibukota negara itu memerlukan biaya sangat tinggi. Boleh saja kan ada angkanya disebut 460 triliun lebih. Sementara, kondisi ekonomi kita belum baik-baik amat," ujar Sutiyoso kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (2/5).
Ada beberapa faktor yang menjadi alasan Ibukota negara dipindah, salah satunya soal banjir. Namun Bang Yos, sapaan Sutiyoso justru tak sependapat jika alasan tersebut menjadi alasan utama.
Sebab hingga saat ini, nyatanya pemerintahan tetap berjalan normal dan tak ada urgensi untuk dipindahkan.
"Pemerintah masih jalan saat ini, emang amat mendesak pemindahan? Intinya kan begitu. Andai pemerintahan itu tidak jalan karena banjir, kan selama ini Istana, kementerian, dan perumahan menteri tidak pernah banjir. Artinya masih berjalan pemerintah ini, kecuali tidak berfungsi karena banjir," jelasnya.
Jika tetap ngotot dipindahkan, ia pun mengusulkan agar pemindahan tak terlalu jauh dari Jabodetabek.
"Pernah ada pemikuran memindahkan Ibukota ke Jonggol, dengan begitu yang perlu dibangun hanya Istana dan perangkat kementerian yang paling dekat melekat ke Istana. Misalnya Mensesneg, Seskab itu yang melekat di situ saja," paparnya.
"Sementara kantor-kantor kementerian yang sudah ada dan perumahan menteri-menteri masih tetap bisa digunakan," lanjut mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini.
Jika Jonggol benar-benar menjadi kawasan yang dipilih, maka yang harus dipikirkan selanjutnya adalah bagaiman akses transportasi menuju ke sana.
"Yang diperlukan hanyalah membangun jalan dari Jakarta ke Jonggol. Dan juga mungkin jaringan kereta api ke sana gitu. Dengan begitu tujuan tercapai dan tidak memerlukan biaya yang sangat besar," tutup Sutiyoso. [rtw]
Van Joened
Berita Populer
