Keterjangkauan masyarakat terhadap akses keuangan atau inklusi keuangan di Indonesia masih belum maksimal. Pemerintah terus berupaya untuk mendorong inklusi keuangan terutama di daerah-daerah.

Tahun ini pemerintah pede inklusi keuangan bisa mencapai 75%. Namun menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sulit untuk mencapai target itu.

“Sebetulnya target pemerintah 75% tapi memang saat ini kalau estimasi kami sekitar 65%,” Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida di sela-sela acara Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 di JCC, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Memang menurut Nurhaida bukan tidak mungkin target itu bisa tercapai. Tapi butuh upaya yang lebih besar untuk mencapai target. Setidaknya estimasi OJK juga sudah jauh lebih tinggi dati posisi inklusi keuangan di 2017 yang hanya 49%.

Dia menilai selama ini yang menjadi kendala belum maksimalnya inklusi keuangan adalah minimnya akses ke layangan keuangan. Pelaku penyedia jasa keuanyan yang konvensional seperti bank selama ini juga tidak semuanya mampu menjangkau masyarakat di daerah.

“Kendalanya mungkin dalam hal infrastrukturnya. Walaupun masyarakat kita yang mendapatkan koneksi internet lebih dari 62% dari ppoluasi atau sekitar 171 juta penduduk. Tapi kan belum tentu mereka memiliki koneksi ke dunia keuangan. Jadi itu bagaimana mereka bisa ditingkatkan askes ke layanan keuangan,” tambahnya.

Dengan adanya akses internet, fintech menjadi salah satu yang diharapkan mampu mendorong meningkatnya inklusi keuangan.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here