Bawaslu Sumut: Pencurian Suara Antar Capres Nihil, Kalau Sesama Caleg Jangan Tanya

Ketua Bawaslu Sumatera Utara, Syafrida R Rasahan mengatakan hingga saat ini mereka belum menangani kasus dugaan kecurangan terkait pergeseran suara antar sesama calon presiden. Kasus-kasus pergeseran atau yang sering disebut dengan istilah pencurian suara justru didominasi pada calon legislatif.

"Kecurangan soal bergesernya suara untuk Pilpres baik dari 01 ke 02 atau dari 02 ke 01 kami sampai detik ini belum ada menemukan dan juga belum pernah menerima laporan. Tapi kalau pileg, jangan tanya," katanya, Senin (3/6/2019).

Syafrida mengatakan laporan-laporan mengenai kecurangan dalam bentuk pergeseran suara ini mereka tangani atas masuknya berbagai laporan dari masyarakat. Dalam prosesnya mereka menemukan adanya indikasi kecurangan tersebut misalnya adanya formulir DA1 dengan data yang bermacam-macam pada 1 lokasi. Temuan-temuan ini membuat mereka merekomendasikan adanya perhitungan ulang.

"Sebagai contoh di Nias Selatan kemarin formulir DA ada 3 macam, Tapteng juga begit, belum lagi fomulir C1 yang juga beragam. Ini persoalannya juga ada pada saksi mungkin, saksi ini juga terkadang nakal," ungkapnya.

Seluruh bentuk-bentuk kecurangan ini pada akhirnya menurut Syafrida banyak dipersoalkan pada saat proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang oleh KPU. Bawaslu sendiri dalam setiap masuknya laporan, langsung mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan masalahnya.

"Kami selalu melihat dulu, kalau memang indikasi pelanggarannya kuat maka kita akan rekomendasikan mulai dari membuka kotak suara melihat C1 plano hingga menghitung ulang surat suara," pungkasnya.

Ketua Bawaslu Sumatera Utara, Syafrida R Rasahan mengatakan hingga saat ini mereka belum menangani kasus dugaan kecurangan terkait pergeseran suara antar sesama calon presiden. Kasus-kasus pergeseran atau yang sering disebut dengan istilah pencurian suara justru didominasi pada calon legislatif.

"Kecurangan soal bergesernya suara untuk Pilpres baik dari 01 ke 02 atau dari 02 ke 01 kami sampai detik ini belum ada menemukan dan juga belum pernah menerima laporan. Tapi kalau pileg, jangan tanya," katanya, Senin (3/6/2019).

Syafrida mengatakan laporan-laporan mengenai kecurangan dalam bentuk pergeseran suara ini mereka tangani atas masuknya berbagai laporan dari masyarakat. Dalam prosesnya mereka menemukan adanya indikasi kecurangan tersebut misalnya adanya formulir DA1 dengan data yang bermacam-macam pada 1 lokasi. Temuan-temuan ini membuat mereka merekomendasikan adanya perhitungan ulang.

"Sebagai contoh di Nias Selatan kemarin formulir DA ada 3 macam, Tapteng juga begit, belum lagi fomulir C1 yang juga beragam. Ini persoalannya juga ada pada saksi mungkin, saksi ini juga terkadang nakal," ungkapnya.

Seluruh bentuk-bentuk kecurangan ini pada akhirnya menurut Syafrida banyak dipersoalkan pada saat proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang oleh KPU. Bawaslu sendiri dalam setiap masuknya laporan, langsung mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan masalahnya.

"Kami selalu melihat dulu, kalau memang indikasi pelanggarannya kuat maka kita akan rekomendasikan mulai dari membuka kotak suara melihat C1 plano hingga menghitung ulang surat suara," pungkasnya.