Pemerintah mengklaim kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dikarenakan negara ingin mengurangi beban subsidi yang mencapai Rp 500 triliun per tahunnya.
Artinya, kenaikan harga BBM tersebut akan mengurangi beban pemerintah dalam hal menalangi subsidi untuk kebutuhan BBM masyarakat.
Politisi Partai Demokrat, Akhyar Nasution mendorong beban subsidi yang semakin ringan agar dibarengi dengan adanya formula baru dalam meningkatkan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
“Selama ini BPJS yang mencapai Rp 100 triliun saja sudah menjadi masalah. Nah, kita mau dengan semakin berkurangnya subsidi BBM, maka pemerintah dapat mengalihkan sebagian untuk menyelesaikan masalah kesehatan,” kata Akhyar saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOLSumut, Jumat (9/9/2022).
Akhyar mengatakan, dari besarnya subsidi yang terpangkas atas kenaikan harga BBM akan sangat bermanfaat bagi masyarakat jika digunakan untuk meningkatkan layanan kesehatan. Ia yakin, salah satu alasan penolakan kenaikan BBM adalah karena masyarakat juga khawatir jika suatu saat harus berobat.
“Saya melihat untuk layanan kesehatan kelas 3 harus ada jaminan yang lebih tidak hanya seperti yang ditangani BPJS Kesehatan saja. Namun pemerintah harus langsung memberikan jaminan bahwa pasien untuk kelas 3 semua ditanggung. Berbeda jika kita kemudian meminta untuk mendapat layanan kelas dua, baru itu kita yang menanggung biaya,” ujarnya.
Pun demikian, hal ini menurut Akhyar masih hanya satu dari sekian banyak sisi kehidupan masyarakat yang harus mendapat perhatian pemerintah pasca kenaikan BBM. Persoalan lainnya seperti ekonomi, pendidikan dan lapangan pekerjaan juga masih menjadi hal yang harus mendapat diperhatikan lebih serius.
© Copyright 2024, All Rights Reserved