Beathor Suryadi: Saatnya Presiden Jokowi Angkat Adian Napitupulu Jadi Menteri ATR

Salah satu diantara beban Presiden Joko Widodo pada periode kedua adalah masalah tanah untuk rakyat alias konflik agraria.

Mantan Ketua Majelis ProDem, Bambang 'Beathor' Suryadi mengatakan, sejarah indentitas yang dibangun Bung Karno adalah kaum Marhaen yang memiliki tanah sebagai modal hidup. Inilah karekter bangsa Indonesia. Namun, di sisi lain kepemilikan tanah melahirlah kaum borjuasi nasional.

"Sayangnya, UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak terwujud dengan benar," ujar Beathor Suryadi yang saat ini menjabat Direktur Deputi IV Kantor Staf Presiden, Senin (15/7).

Jelas dia, hari ini kita melihat berbagai konflik tentang tanah, HGU kelebihan lahan, pengembang mencaplok lahan warga, instansi pemerintah menggunakan lahan warga, dan pertambangan di kawasan desa warga.

"Konflik ini sudah terjadi puluhan tahun, sudah delapan kali ganti Presiden," terang Beathor Suryadi.

Menurutnya, berbagai kebijakan Presdien Jokowi sudah dilakukan tapi belum juga selesaikan masalah.

Pada sisi lain, lanjut Beathor Suryadi, sejarah panjang Adian Napitupulu sebagai aktivis jalanan, anggota DPR pada Komisi II dan Komisi VII telah membuat dia semakin militan untuk menyelesaikan satu diantara beban Jokowi tersebut.

Adian Dkk berjuang untuk warga korban Sutet, membebaskan Eva Bande aktivis agraria dari penjara, dan banyak kasus tanah yang lain yang diselasakan.

Adian juga ingin mewujudkan tegak lurusnya hukum untuk keadilan dan kemakmuran. Pasalnya, awal kesejahteraan rakyat adalah memenangkan mereka para pemilik tanah dari berbagai konflik.

Adian SH, sosok yang cerdas dan pemberani, memiliki team yang terorganisir dengan rapih saatnya Jokowi mengangkat Adian SH sebagai  Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)," demikian Beathor Suryadi.

Salah satu diantara beban Presiden Joko Widodo pada periode kedua adalah masalah tanah untuk rakyat alias konflik agraria.

Mantan Ketua Majelis ProDem, Bambang 'Beathor' Suryadi mengatakan, sejarah indentitas yang dibangun Bung Karno adalah kaum Marhaen yang memiliki tanah sebagai modal hidup. Inilah karekter bangsa Indonesia. Namun, di sisi lain kepemilikan tanah melahirlah kaum borjuasi nasional.

"Sayangnya, UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak terwujud dengan benar," ujar Beathor Suryadi yang saat ini menjabat Direktur Deputi IV Kantor Staf Presiden, Senin (15/7).

Jelas dia, hari ini kita melihat berbagai konflik tentang tanah, HGU kelebihan lahan, pengembang mencaplok lahan warga, instansi pemerintah menggunakan lahan warga, dan pertambangan di kawasan desa warga.

"Konflik ini sudah terjadi puluhan tahun, sudah delapan kali ganti Presiden," terang Beathor Suryadi.

Menurutnya, berbagai kebijakan Presdien Jokowi sudah dilakukan tapi belum juga selesaikan masalah.

Pada sisi lain, lanjut Beathor Suryadi, sejarah panjang Adian Napitupulu sebagai aktivis jalanan, anggota DPR pada Komisi II dan Komisi VII telah membuat dia semakin militan untuk menyelesaikan satu diantara beban Jokowi tersebut.

Adian Dkk berjuang untuk warga korban Sutet, membebaskan Eva Bande aktivis agraria dari penjara, dan banyak kasus tanah yang lain yang diselasakan.

Adian juga ingin mewujudkan tegak lurusnya hukum untuk keadilan dan kemakmuran. Pasalnya, awal kesejahteraan rakyat adalah memenangkan mereka para pemilik tanah dari berbagai konflik.

Adian SH, sosok yang cerdas dan pemberani, memiliki team yang terorganisir dengan rapih saatnya Jokowi mengangkat Adian SH sebagai  Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)," demikian Beathor Suryadi.