RMOLSumut Presiden beserta jajaran kabinetnya dinilai tidak memiliki ideologi yang berpihak kepada rakyat kecil. Hal ini lantaran kebijakan yang dikeluarkan justru banyak menyengsarakan masyarakat.
"Persoalannya presiden enggak ada sense of crisis, ditambah pembantu-pembantunya di ekonomi semuanya, mulai dari Menkonya enggak ada yang punya ideologi memihak kepada rakyat kecil. Itu tercermin dari semua kebijakannya," ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pro Demokrasi (ProDem), Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (5/9).
Ia melanjutkan, kebijakan yang dimaksud antara lain rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat. Padahal masalah defisit BPJS harusnya dibereskan pemerintah sebagai pengelola.
"Persoalan salah urus BPJS itu akhirnya kok kenapa dibebankan kepada masyarakat dengan menambah iuaran?" herannya.
Yang lebih miris, pemerintah saat ini sudah menganggarkan untuk pengadaan mobil baru bagi menteri kabinet kerja Jilid II periode 2019-2024 mendatang. Hal ini kontras dengan utang Indonesia yang sudah menumpuk.
Apalagi, kebijakan Presiden Jokowi akan memberikan mobil mewah kepada menteri baru nantinya juga dianggap kebijakan yang tidak tepat di saat Indonesia saat ini memiliki hutang yang sangat banyak.
"(pembelian mobil baru) Enggak tepatlah ya. Sekarang pemerintah untuk bisa menaikkan APBN saja sudah megap-megap, injak sana injak sini, utang sana utang sini," tutupnya.[top]
"Persoalannya presiden enggak ada sense of crisis, ditambah pembantu-pembantunya di ekonomi semuanya, mulai dari Menkonya enggak ada yang punya ideologi memihak kepada rakyat kecil. Itu tercermin dari semua kebijakannya," ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pro Demokrasi (ProDem), Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (5/9).
Ia melanjutkan, kebijakan yang dimaksud antara lain rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat. Padahal masalah defisit BPJS harusnya dibereskan pemerintah sebagai pengelola.
"Persoalan salah urus BPJS itu akhirnya kok kenapa dibebankan kepada masyarakat dengan menambah iuaran?" herannya.
Yang lebih miris, pemerintah saat ini sudah menganggarkan untuk pengadaan mobil baru bagi menteri kabinet kerja Jilid II periode 2019-2024 mendatang. Hal ini kontras dengan utang Indonesia yang sudah menumpuk.
Apalagi, kebijakan Presiden Jokowi akan memberikan mobil mewah kepada menteri baru nantinya juga dianggap kebijakan yang tidak tepat di saat Indonesia saat ini memiliki hutang yang sangat banyak.
"(pembelian mobil baru) Enggak tepatlah ya. Sekarang pemerintah untuk bisa menaikkan APBN saja sudah megap-megap, injak sana injak sini, utang sana utang sini," tutupnya.[top]
BERITA SEBELUMNYA
Semua Fraksi Setuju Revisi UU, Pakar Hukum: DPR Ingin Lemahkan KPK!
BERITA BERIKUTNYA
Mendagri: Semua Menteri Jokowi Dilarang Bicara Papua
Van Joened
Berita Populer
