Berkonflik Dengan PT TPL, Masyarakat Adat Sihaporas Mengadu Ke DPP Nasdem

Masyarakat adat Sihaporas melalui Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) mengadukan persoalan konflik agraria dan penangkapan warga yang mereka alami kepada pihak DPP Nasdem. Pengaduan ini diterima langsung oleh Ketua DPP NasDem yang juga anggota DPR RI Fraksi NasDem Martin Manurung di DPP Partai NasDem, Jalan RP Soeroso Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (8/10).

Ketua Lamtoras Judin Ambarita dan Wakilnya Mangi Tua Ambarita,mengungkapkan konflik agraria dan penangkapan warga yang dialami masyarakat Adat Sihaporas dengan perusahaan PT Toba Pulp Lestari.

"Konflik masyarakat kami dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL), tepat tanggal 16 September lalu masyarakat diusir secara paksa, dengan alasan kami tidak boleh menanam jagung di area tersebut, padahal itu adalah lahan kami. Sudah ada surat-surat yang dikeluarkan ATR/BPN," tutur Mangitua Ambarita.

Karena insiden tersebut dua warga Sihaporas ditahan oleh pihak kepolisian. Disayangkan pihak berwajib tidak kooperatif dan melakukan intimidasi kepada masyarakat Sihaporas.

"Kedua anggota masyarakat kami akan dibebaskan dengan syarat harus melepas kepemilikan lahan adat kami dan tidak melakukan pengakuan terhadap tanah tersebut, itu sama saja mengkhianati opung kami," tegasnya dalam menyampaikan kronologi kasus tersebut kepada pihak Partai NasDem.

Terhadap sengketa lahan dan konflik sosial yang terjadi pada masyarakat Sihaporas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara, Partai NasDem akan melakukan tindakan cepat dengan mengadvokasi permasalahan mereka.

"Sebagai langkah awal Partai NasDem akan menugaskan Badan Advokasi Hukum NasDem untuk mendampingi proses hukum bagi masyarakat Adat Sihaporas," kata Martin Manurung.

Hal ini dilakukan agar masyarakat Sihaporas mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dengan adil. Diharapkan ada solusi yang terbaik untuk seluruh pihak yang bersangkutan, pendampingan ini akan dilakukan Partai NasDem sampai kasus ini selesai.

"Pasti prosesnya tidak sebentar. Karena kasus ini bukan hanya insiden semata, melainkan beragam aspek, seperti kebijakan negara yang berdampak kepada masyarakat," pungkasnya.[R]

Masyarakat adat Sihaporas melalui Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) mengadukan persoalan konflik agraria dan penangkapan warga yang mereka alami kepada pihak DPP Nasdem. Pengaduan ini diterima langsung oleh Ketua DPP NasDem yang juga anggota DPR RI Fraksi NasDem Martin Manurung di DPP Partai NasDem, Jalan RP Soeroso Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (8/10).

Ketua Lamtoras Judin Ambarita dan Wakilnya Mangi Tua Ambarita,mengungkapkan konflik agraria dan penangkapan warga yang dialami masyarakat Adat Sihaporas dengan perusahaan PT Toba Pulp Lestari.

"Konflik masyarakat kami dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL), tepat tanggal 16 September lalu masyarakat diusir secara paksa, dengan alasan kami tidak boleh menanam jagung di area tersebut, padahal itu adalah lahan kami. Sudah ada surat-surat yang dikeluarkan ATR/BPN," tutur Mangitua Ambarita.

Karena insiden tersebut dua warga Sihaporas ditahan oleh pihak kepolisian. Disayangkan pihak berwajib tidak kooperatif dan melakukan intimidasi kepada masyarakat Sihaporas.

"Kedua anggota masyarakat kami akan dibebaskan dengan syarat harus melepas kepemilikan lahan adat kami dan tidak melakukan pengakuan terhadap tanah tersebut, itu sama saja mengkhianati opung kami," tegasnya dalam menyampaikan kronologi kasus tersebut kepada pihak Partai NasDem.

Terhadap sengketa lahan dan konflik sosial yang terjadi pada masyarakat Sihaporas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatra Utara, Partai NasDem akan melakukan tindakan cepat dengan mengadvokasi permasalahan mereka.

"Sebagai langkah awal Partai NasDem akan menugaskan Badan Advokasi Hukum NasDem untuk mendampingi proses hukum bagi masyarakat Adat Sihaporas," kata Martin Manurung.

Hal ini dilakukan agar masyarakat Sihaporas mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dengan adil. Diharapkan ada solusi yang terbaik untuk seluruh pihak yang bersangkutan, pendampingan ini akan dilakukan Partai NasDem sampai kasus ini selesai.

"Pasti prosesnya tidak sebentar. Karena kasus ini bukan hanya insiden semata, melainkan beragam aspek, seperti kebijakan negara yang berdampak kepada masyarakat," pungkasnya.