Bobby Zulkarnain: 'Mahar Jabatan' Pemicu Korupsi
"Sepanjang itu masih ada, tentu akan ada dampaknya yaitu upaya pengembalian uang yang dikeluarkannya untuk mendapatkan jabatan tersebut," ujarnya.
Hingga saat ini menurut Bobby, soal mahar-mahar seperti ini masih menjadi salah satu persoalan yang sering ditemukan. Salah satu indikasinya yakni masih banyaknya pejabat pemerintahan yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Itu kan indikasi yang langsung bisa terlihat dan tidak terbantah," ujarnya.
Dampak besar dari perilaku tersebut menurut Bobby yakni pelayanan kepada masyarakat yang tidak maksimal. Berbagai aturan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan pemerintah tidak dijalankan dengan baik dan ironisnya dijadikan celah untuk tetap melakukan praktik korup tersebut.
"Ada banyak program layanan pemerintah yang sifatnya gratis. Tapi apa benar dilaksanakan?, nggak juga. Masyarakat sering dipersulit sehingga ujung-ujungnya ada 'nilai' yang muncul," ungkapnya.
Selain menerapkan hukuman yang tegas bagi para oknum yang melakukan berperilaku korup tersebut, perbaikan dari internal pemerintahan menjadi solusi yang paling tepat.
"Komitmen pejabat pemerintahan untuk menjalankan tugas melayani masyarakat dengan baik harus dipupuk dengan menghapuskan 'mahar-mahar jabatan'," demikian Bobby O Zulkarnain.[R]
"Sepanjang itu masih ada, tentu akan ada dampaknya yaitu upaya pengembalian uang yang dikeluarkannya untuk mendapatkan jabatan tersebut," ujarnya.
Hingga saat ini menurut Bobby, soal mahar-mahar seperti ini masih menjadi salah satu persoalan yang sering ditemukan. Salah satu indikasinya yakni masih banyaknya pejabat pemerintahan yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Itu kan indikasi yang langsung bisa terlihat dan tidak terbantah," ujarnya.
Dampak besar dari perilaku tersebut menurut Bobby yakni pelayanan kepada masyarakat yang tidak maksimal. Berbagai aturan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan pemerintah tidak dijalankan dengan baik dan ironisnya dijadikan celah untuk tetap melakukan praktik korup tersebut.
"Ada banyak program layanan pemerintah yang sifatnya gratis. Tapi apa benar dilaksanakan?, nggak juga. Masyarakat sering dipersulit sehingga ujung-ujungnya ada 'nilai' yang muncul," ungkapnya.
Selain menerapkan hukuman yang tegas bagi para oknum yang melakukan berperilaku korup tersebut, perbaikan dari internal pemerintahan menjadi solusi yang paling tepat.
"Komitmen pejabat pemerintahan untuk menjalankan tugas melayani masyarakat dengan baik harus dipupuk dengan menghapuskan 'mahar-mahar jabatan'," demikian Bobby O Zulkarnain.
BERITA SEBELUMNYA
Menteri Perhubungan Respon Keluhan Luhut Soal Keamanan Laut
BERITA BERIKUTNYA
Kapolrestabes Medan: Keberagaman Kita Adalah Anugerah
Berita Terkait
Van Joened
Berita Populer
