Bukan Malaikat, KPK Rawan Digoda Iblis

Orang-orang yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan Malaikat dan sangat rawan digoda oleh Iblis. Karena itulah lembaga yang bertugas mengawasi KPK menjadi salah satu kebutuhan yang sifatnya sangat mendesak.

Demikian disampaikan oleh elemen masyarakat yang menamakan diri Komite Anti Mafia Politik Anti Korupsi-Masyarakat Adil Sejahtera Republik Indonesia (KAMPAK MAS RI) saat berunjuk rasa ke DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (11/9/2019).

Dalam aksi ini mereka menampilkan aksi teatrikal yang menggambarkan betapa rentannya KPK digoda oleh Iblis sehingga lebih memihak kepada kepentingan orang-orang kaya dan meninggalkan rakyat miskin.

"Banyak hal yang bisa membuat KPK tergoda, karena KPK bukan Malaikat jadi sangat rawan digoda Iblis. Dalam situasi seperti inilah perlu ada pihak yang mengawasi KPK," kata Azmil Suhairy.

Indikasi mudahnya KPK tergoda kepentingan lain saat ini menurutnya sudah mulai trlihat dari internal KPK sendiri. Pernyataan dari pimpinan KPK, Alexander Marwata yang menyebut sudah terjadi, ada penyidik yang menolak memberikan berita acara penyidikan kepada pimpinan KPK. Ini membuktikan ada sesuatu yang salah di tubuh KPK.

"Itu menunjukkan telah terjadi pelanggaran disiplin di kalangan pegawai penyidik KPK," tegasnya.

Selain itu, ia menyebut tindakan pelanggaran disiplin itu mencerminkan pimpinan KPK tidak memiliki wibawa di hadapan pegawainya. Dan membuktikan bahwa sistem manajemen kepegawaian, disiplin, profesionalitas dan akuntabilitas KPK patut diragukan.

"Untuk itu kami mendukung revisi UU KPK agar penyidik tidak liar, independen dan tidak bermain politik praktis", pungkasnya.

Aksi KAMPAK MAS RI ini menambah deretan kelompok massa yang mendukung revisi UU KPK dari Sumatera Utara. Sebelumnya beberapa kelompok massa juga melakukan aksi yang sama dalam tiga hari terakhir.

Orang-orang yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan Malaikat dan sangat rawan digoda oleh Iblis. Karena itulah lembaga yang bertugas mengawasi KPK menjadi salah satu kebutuhan yang sifatnya sangat mendesak.

Demikian disampaikan oleh elemen masyarakat yang menamakan diri Komite Anti Mafia Politik Anti Korupsi-Masyarakat Adil Sejahtera Republik Indonesia (KAMPAK MAS RI) saat berunjuk rasa ke DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (11/9/2019).

Dalam aksi ini mereka menampilkan aksi teatrikal yang menggambarkan betapa rentannya KPK digoda oleh Iblis sehingga lebih memihak kepada kepentingan orang-orang kaya dan meninggalkan rakyat miskin.

"Banyak hal yang bisa membuat KPK tergoda, karena KPK bukan Malaikat jadi sangat rawan digoda Iblis. Dalam situasi seperti inilah perlu ada pihak yang mengawasi KPK," kata Azmil Suhairy.

Indikasi mudahnya KPK tergoda kepentingan lain saat ini menurutnya sudah mulai trlihat dari internal KPK sendiri. Pernyataan dari pimpinan KPK, Alexander Marwata yang menyebut sudah terjadi, ada penyidik yang menolak memberikan berita acara penyidikan kepada pimpinan KPK. Ini membuktikan ada sesuatu yang salah di tubuh KPK.

"Itu menunjukkan telah terjadi pelanggaran disiplin di kalangan pegawai penyidik KPK," tegasnya.

Selain itu, ia menyebut tindakan pelanggaran disiplin itu mencerminkan pimpinan KPK tidak memiliki wibawa di hadapan pegawainya. Dan membuktikan bahwa sistem manajemen kepegawaian, disiplin, profesionalitas dan akuntabilitas KPK patut diragukan.

"Untuk itu kami mendukung revisi UU KPK agar penyidik tidak liar, independen dan tidak bermain politik praktis", pungkasnya.

Aksi KAMPAK MAS RI ini menambah deretan kelompok massa yang mendukung revisi UU KPK dari Sumatera Utara. Sebelumnya beberapa kelompok massa juga melakukan aksi yang sama dalam tiga hari terakhir.