BUMN Merugi, Hendra Febrizal: Aksi 212 Adalah Momen untuk Mengingatkan Pemerintah

Kita sangat mendukung sekali aksi 212 tersebut dan kalau bisa acara tersebut sebagai momen untuk mengingatkan pemerintah bahwa sudah hampir 23 BUMN saat ini merugi terus. Demikin disampaikan tokoh muda Sumatera Utara Hendra Febrizal menanggapi unjuk rasa dari kelompok massa Front Pembela Islam (FPI), GNPF Ulama, dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang digelar Jumat lalu (21/2). "Ekonomi bukannya makin membaik tapi semakin memburuk, akan tetapi ini tidak berlaku buat dua kategori, yang pertama adalah pejabat negara dan yang kedua adalah penjilat," ujar Hendra yang juga merupakan Koordinator Media GNPF Ulama Sumut kepada Kantor Berita RMOLSumut Jum'at, (21/2). Pejabat negara yang dimaksud Hendra termasuklah pejabat-pejabat yang ditempatkan di BUMN yang menurutnya terdapat pejabat yang pada posisi rangkap jabatan. "Lebih naifnya lagi adalah jabatan-jabatan yang ada di BUMN itu, mereka yang menjabat sebagai pembantu presiden malah mereka juga yang menjabat di BUMN, seolah-olah Indonesia ini tidak punya orang-orang yang mampu dan punya kapasitas untuk mengelola BUMN," paparnya. Hal ini menurutnya berbahaya sekali yang pada akhirnya terbongkar korupsi-korupsi dikalangan BUMN, sehingga menyebabkan semakin lama semakin banyak terungkap BUMN yang mengalami kerugian. "Ekonomi juga tidak membaik, listrik naik BBM semakin hilang subsidinya, BPJS dinaikkan, akhirnya rakyat kecil yang semakin menderita," pungkasnya. [R]

Kita sangat mendukung sekali aksi 212 tersebut dan kalau bisa acara tersebut sebagai momen untuk mengingatkan pemerintah bahwa sudah hampir 23 BUMN saat ini merugi terus. Demikin disampaikan tokoh muda Sumatera Utara Hendra Febrizal menanggapi unjuk rasa dari kelompok massa Front Pembela Islam (FPI), GNPF Ulama, dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang digelar Jumat lalu (21/2). "Ekonomi bukannya makin membaik tapi semakin memburuk, akan tetapi ini tidak berlaku buat dua kategori, yang pertama adalah pejabat negara dan yang kedua adalah penjilat," ujar Hendra yang juga merupakan Koordinator Media GNPF Ulama Sumut kepada Kantor Berita RMOLSumut Jum'at, (21/2). Pejabat negara yang dimaksud Hendra termasuklah pejabat-pejabat yang ditempatkan di BUMN yang menurutnya terdapat pejabat yang pada posisi rangkap jabatan. "Lebih naifnya lagi adalah jabatan-jabatan yang ada di BUMN itu, mereka yang menjabat sebagai pembantu presiden malah mereka juga yang menjabat di BUMN, seolah-olah Indonesia ini tidak punya orang-orang yang mampu dan punya kapasitas untuk mengelola BUMN," paparnya. Hal ini menurutnya berbahaya sekali yang pada akhirnya terbongkar korupsi-korupsi dikalangan BUMN, sehingga menyebabkan semakin lama semakin banyak terungkap BUMN yang mengalami kerugian. "Ekonomi juga tidak membaik, listrik naik BBM semakin hilang subsidinya, BPJS dinaikkan, akhirnya rakyat kecil yang semakin menderita," pungkasnya.