Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sumut, Zulham Hidayah Pardede meminta agar jajaran Polda Sumatera Utara menerapkan SOP standart terkait pengawalan terhadap pasien covid-19. Hal ini mereka sampaikan terkait beredarnya video seorang anggota DPRD Kota Medan yang sempat cekcok dengan pihak kepolisian akibat menilai SOP yang diterapkan polisi berlebihan terhadap jenazah seorang PDP di Medan beberapa waktu lalu. "Patut dipertanyakan bagaimana sebenarnya penerapan SOP dari Polda Sumut terkait penanganan pasien terkait Covid-19 di Sumut. Sebab bila dicermati dari video viral tersebut, pasien yang meninggal tersebut belum statusnya masih PDP, bukan suspect Covid-19" katanya, Rabu (1/4/2020). "Saya pikir ada benarnya oknum DPRD Kota Medan tersebut yang mendesak ingin menjenguk pasien meninggal itu. Karena pasien meninggal tersebut masih dengan status PDP, tidak suspect Covid-19. Dan pada akhirnya pasien meninggal tersebut dimakamkan seperti biasa, tidak seperti pemakamanan pasien suspect Covid-19 sebagaimana mestinya" tambahnya. Ia menilai SOP yang ditetapkan polisi dalam video tersebut seolah menjustifikasi jenazah positif Covid 19. Ini menurutnya akan memberikan dampak yang sangat besar bagi keluarga. "Karena itu kita ingatkan, agar ke depan Polda Sumut mesti lebih hati-hati dalam melakukan pengawalan dan tindakan bagi setiap pasien, apakah statusnya ODP, PDP atau suspect Covid-19. Agar tidak menimbulkan kekacauan informasi di tengah masyarakat," sebutnya. "Polda Sumut juga ada baiknya membantu Pemprov untuk mengadakan alat yang dapat mendeteksi seseorang dengan cepat dan tepat apakah terjangkit atau tidak. Ini akan menjadi prestasi yang sangat baik bagi Polda Sumut bila benar-benar dilaksanakan," dmeikian Zulham Hidayah Pardede.[R]
Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sumut, Zulham Hidayah Pardede meminta agar jajaran Polda Sumatera Utara menerapkan SOP standart terkait pengawalan terhadap pasien covid-19. Hal ini mereka sampaikan terkait beredarnya video seorang anggota DPRD Kota Medan yang sempat cekcok dengan pihak kepolisian akibat menilai SOP yang diterapkan polisi berlebihan terhadap jenazah seorang PDP di Medan beberapa waktu lalu. "Patut dipertanyakan bagaimana sebenarnya penerapan SOP dari Polda Sumut terkait penanganan pasien terkait Covid-19 di Sumut. Sebab bila dicermati dari video viral tersebut, pasien yang meninggal tersebut belum statusnya masih PDP, bukan suspect Covid-19" katanya, Rabu (1/4/2020). "Saya pikir ada benarnya oknum DPRD Kota Medan tersebut yang mendesak ingin menjenguk pasien meninggal itu. Karena pasien meninggal tersebut masih dengan status PDP, tidak suspect Covid-19. Dan pada akhirnya pasien meninggal tersebut dimakamkan seperti biasa, tidak seperti pemakamanan pasien suspect Covid-19 sebagaimana mestinya" tambahnya. Ia menilai SOP yang ditetapkan polisi dalam video tersebut seolah menjustifikasi jenazah positif Covid 19. Ini menurutnya akan memberikan dampak yang sangat besar bagi keluarga. "Karena itu kita ingatkan, agar ke depan Polda Sumut mesti lebih hati-hati dalam melakukan pengawalan dan tindakan bagi setiap pasien, apakah statusnya ODP, PDP atau suspect Covid-19. Agar tidak menimbulkan kekacauan informasi di tengah masyarakat," sebutnya. "Polda Sumut juga ada baiknya membantu Pemprov untuk mengadakan alat yang dapat mendeteksi seseorang dengan cepat dan tepat apakah terjangkit atau tidak. Ini akan menjadi prestasi yang sangat baik bagi Polda Sumut bila benar-benar dilaksanakan," dmeikian Zulham Hidayah Pardede.© Copyright 2024, All Rights Reserved