Covid-19 Menggila, Tunda Pilkada

Peningkatan jumlah warga yang terpapar covid-19 setiap hari terus menunjukkan peningkatan. Hal ini menjadi alasan untuk meninjau kembali pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Politisi Gerindra, John Sari Haloho mengatakan pelaksanaan Pilkada harusnya ditunda mengingat aktifitas dalam seluruh tahapannya yang sangat berpotensi membuat penyebaran covid-19 semakin meningkat. "Kita mendesak agar menunda pelaksanaan pilkada 2020, dengan alasan jumlah positif covid19 terus naik, hari ini, kasus positif mencapai 111.455 kasus. Dan kecenderungannya meningkat tajam," katanya kepada RMOLSumut, Selasa (3/8). John Sari mengatakan selain pemerintah menurutnya seharusnya lebih fokus pada upaya untuk memastikan masyarakat memahami konsep new normal yang dicanangkan pemerintah. Menurutnya, saat ini terjadi kekeliruan besar di tengah masyarakat terkait new normal. "New normal yang kita lihat sudah dianggap seperti situasi sebelum pandemi covid-19. Protokol kesehatan sudah semakin diabaikan, dan rasa ketakutan terhadap covid-19 sudah semakin rendah. Lihat saja di cafe-cafe, warung, dan tempat keramaian lain, semua sudah seperti biasa dan tidak mengenakan alat pelindung diri sudah semakin menjadi hal yang biasa," ungkapnya. Tahapan pilkada menurutnya sangat berpotensi menjadi ajang bagi masyarakat untuk semakin tidak mematuhi protokol kesehatan. Azas gotong royong yang sangat kental ditengah masyarakat bahkan menjadi salah satu potensi menambah percepatan penyebaran covid-19. "Masing-masing tim sukses akan bergerak, ngumpul-ngumpul dan tidak ada yang bisa menjamin mematuhi protokol kesehatan, ini dampaknya akan semakin membuat parah kondisi yang ada. Dan di Sumatera Utara ada 23 daerah yang menggelar pilkada, kita sangat khawatir ini akan membuat penyebaran covid-19 semakin besar," pungkasnya.[R]

Peningkatan jumlah warga yang terpapar covid-19 setiap hari terus menunjukkan peningkatan. Hal ini menjadi alasan untuk meninjau kembali pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Politisi Gerindra, John Sari Haloho mengatakan pelaksanaan Pilkada harusnya ditunda mengingat aktifitas dalam seluruh tahapannya yang sangat berpotensi membuat penyebaran covid-19 semakin meningkat. "Kita mendesak agar menunda pelaksanaan pilkada 2020, dengan alasan jumlah positif covid19 terus naik, hari ini, kasus positif mencapai 111.455 kasus. Dan kecenderungannya meningkat tajam," katanya kepada RMOLSumut, Selasa (3/8). John Sari mengatakan selain pemerintah menurutnya seharusnya lebih fokus pada upaya untuk memastikan masyarakat memahami konsep new normal yang dicanangkan pemerintah. Menurutnya, saat ini terjadi kekeliruan besar di tengah masyarakat terkait new normal. "New normal yang kita lihat sudah dianggap seperti situasi sebelum pandemi covid-19. Protokol kesehatan sudah semakin diabaikan, dan rasa ketakutan terhadap covid-19 sudah semakin rendah. Lihat saja di cafe-cafe, warung, dan tempat keramaian lain, semua sudah seperti biasa dan tidak mengenakan alat pelindung diri sudah semakin menjadi hal yang biasa," ungkapnya. Tahapan pilkada menurutnya sangat berpotensi menjadi ajang bagi masyarakat untuk semakin tidak mematuhi protokol kesehatan. Azas gotong royong yang sangat kental ditengah masyarakat bahkan menjadi salah satu potensi menambah percepatan penyebaran covid-19. "Masing-masing tim sukses akan bergerak, ngumpul-ngumpul dan tidak ada yang bisa menjamin mematuhi protokol kesehatan, ini dampaknya akan semakin membuat parah kondisi yang ada. Dan di Sumatera Utara ada 23 daerah yang menggelar pilkada, kita sangat khawatir ini akan membuat penyebaran covid-19 semakin besar," pungkasnya.