RMOLSumut Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta pemerintah membatalkan rencana pemindahan ibukota yang menghabiskan dana hingga Rp 500 triliun. PKS menyarankan lebih baik dana itu digunakan untuk kebutuhan lain yang mendesak, salah satunya adalah kerugian yang menimpa Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Lebih baik dana sebesar itu dialihkan untuk menutupi kerugian yang dialami BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan sebesar Rp 28,5 triliun," ungkap Mardani melalui twitternya pada Rabu (4/9) .
Selain itu Mardani juga meminta pemerintah untuk melakukan reformasi terhadap direksi BPJS kesehatan. "Langkah pertama dengan mendalami enam akar masalah utama yang ditemukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," tegas Mardani.
"Kritik jangan dicuekin, jadikan masukan, dibahas, dievaluasi, diselidiki, lakukan analisa, data BPKP itu kuat sekali untuk jadi bahan," sambungnya.
Mardani berharap pemerintah bisa membuka hati dan jangan keras kepala. "Atau jangan - jangan 'ndableg'," sindirnya.
Politikus PKS ini menambahkan, seharusnya negara punya komitmen membuat masyarakatnya sehat dan sejahtera, "Maka negara punya tanggungjawab bantu rakyat sesuaikan tarif (BPJS). Gini aja kok enggak paham sih," pungkas Mardani.
"Negara yabg harus menyesuaikan tarif, jangan rakyat yang disuruh menyesuikan," tutup Mardani.[top]
"Lebih baik dana sebesar itu dialihkan untuk menutupi kerugian yang dialami BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan sebesar Rp 28,5 triliun," ungkap Mardani melalui twitternya pada Rabu (4/9) .
Selain itu Mardani juga meminta pemerintah untuk melakukan reformasi terhadap direksi BPJS kesehatan. "Langkah pertama dengan mendalami enam akar masalah utama yang ditemukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," tegas Mardani.
"Kritik jangan dicuekin, jadikan masukan, dibahas, dievaluasi, diselidiki, lakukan analisa, data BPKP itu kuat sekali untuk jadi bahan," sambungnya.
Mardani berharap pemerintah bisa membuka hati dan jangan keras kepala. "Atau jangan - jangan 'ndableg'," sindirnya.
Politikus PKS ini menambahkan, seharusnya negara punya komitmen membuat masyarakatnya sehat dan sejahtera, "Maka negara punya tanggungjawab bantu rakyat sesuaikan tarif (BPJS). Gini aja kok enggak paham sih," pungkas Mardani.
"Negara yabg harus menyesuaikan tarif, jangan rakyat yang disuruh menyesuikan," tutup Mardani.[top]
BERITA SEBELUMNYA
Disertasi Sesat Abdul Aziz Harus Dibatalkan
Berita Terkait
Van Joened
Berita Populer
