Setelah mendapat atensi dari jajaran pimpinan Polda Sumatera Utara, akhirnya persoalan dugaan penahanan ijazah mahasiswa S2 Universitas Darma Agung (UDA) mendapat titik terang.
Informasi terbaru yang diterima redaksi, mediasi antara pihak mahasiswa dengan pihak Rektor UDA serta Pembina Yayasan Perguruan Darma Agung akan digelar besok.
“Tadi sudah bertemu dengan penyidik, ternyata hari ini mereka akan mengirim undangan mediasi kepada pihak Rektor UDA dan Pembina Yayasan UDA,” kata Gomgom Parlindungan Simbolon didampingi Koordinator Aliansi Keadilan Darma Agung (AKDA) LIston Hutajulu, di Mapolrestabes Medan, Jumat, 13 November 2026.
Gomgom menjelaskan, pengaduan atas dugaan penahanan ijazah 11 mahasiswa pascasarjana (S2) UDA mereka adukan ke Polda Sumatera Utara pada 12 Oktober 2026 lalu. Laporan itu tertuang dalam surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/1733/X/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA terkait dugaan tindak Pidana Penggelapan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 UU1/2023.
“Namun, penanganan perkara tersebut dilimpahkan ke Polrestabes Medan. Makanya kami datang disini untuk berkoordinasi terus dengan penyidik. Karena kami sangat membutuhkan ijazah kami,” ungkapnya.
Gomgom berharap dengan mediasi yang difasilitasi oleh pihak Polrestabes Medan, maka seluruh persoalan ini dapat segera diselesaikan.
“Tentu kami berharap, besok semua persoalan ini sudah selesai dan kami bisa menerima ijazah kami,” sebutnya.
Sementara itu, Koordinator AKDA Liston Hutajulu mengatakan mediasi yang terjadi besok diharapkan akan menjadi puncak penyelesaian masalah. Bahkan, sosok alumni UDA yang selama ini aktif dalam mendampingi para mahasiswa S2 tersebut berharap penyerahan ijazah para mahasiswa S2 dapat langsung dilakukan dalam momen pertemuan tersebut.
“Kita berharap besok itu ada hal-hal baik yang terjadi, dimana pihak rektorat UDA dan juga jajaran petinggi Yayasan Perguruan Darma Agung segera menyerahkan ijazah para mahasiswa S2 ini. Karena hanya itulah akar masalah yang terjadi ini,” pungkasnya.
Diketahui persoalan dugaan penahanan sejumlah ijazah mahasiswa S2 UDA terjadi akibat adanya konflik dualisme kepengurusan yayasan yang juga berimbas pada peralihan pengelolaan kampus. Pihak UDA yang saat ini dipimpin oleh Rektor Prof Dr Suwardi Lubis menahan ijazah para mahasiswa yang sebelumnya sudah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran mereka kepada pihak rektorat sebelumnya.
Hal inilah yang memicu protes dari kalangan mahasiswa karena menilai, dualisme tersebut tidak seharusnya membuat mereka menjadi korban dengan membayar kembali kewajiban seperti uang kuliah, KKL, UMH dan Wisuda yang sebelumnya sudah mereka bayarkan.
“Persoalannya hanya disitu, kami tidak mungkin bayar dua kali,” kata Gomgom saat membuat pengaduan di Polda Sumut, 12 Oktober 2026 lalu.