Keluhan soal pelayanan administrasi hingga jalan rusak dan banjir mencuat dalam pertemuan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dengan warga Medan Deli, Sabtu, 19 September 2026.
Salah satu keluhan datang dari Yusrizal, warga Lingkungan 19 Tanjung Mulia Hilir. Ia mengeluhkan KTP miliknya yang rusak setelah rumahnya terendam banjir. Kondisi kartu identitas itu sudah parah hingga tulisan nama dan data di dalamnya buram.
Yusrizal kemudian menyerahkan langsung KTP tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) saat pertemuan berlangsung.
Tidak lama berselang, KTP pengganti sudah selesai dicetak dan diserahkan langsung kepadanya.
"Alhamdulillah, senang. Bisa langsung siap, enggak sampai 10 menit ya, berapa menit aja udah siap gitu," ujar Yusrizal.
Sebelumnya, Yusrizal juga meminta agar pengurusan dokumen kependudukan maupun surat administrasi lainnya tidak memakan waktu lama.
"Kami ini kan kerja tiap hari, Pak. Kalau bisa urus surat tidak perlu nunggu lama atau disuruh datang lagi siang atau sore. Pengennya begitu dimasukkan, dalam 10-20 menit langsung ditandatangani," katanya.
Menanggapi hal itu, Rico meminta pelayanan administrasi di tingkat kelurahan dan kecamatan tidak dibuat berbelit.
“Saya minta komitmennya, pengurusan surat-surat tidak boleh berbelit-belit. Jika masuk pagi, siang harus sudah selesai. Tidak boleh ada berkas yang menginap,” kata Rico.
Persoalan lain yang mencuat adalah kondisi infrastruktur di kawasan Tanjung Mulia. Wardias, warga Lingkungan 9 Tanjung Mulia, mengeluhkan kondisi Gang Cipto yang rusak, bergelombang dan kerap tergenang ketika hujan.
Menurutnya, persoalan itu sudah beberapa kali disampaikan, termasuk saat Wakil Wali Kota Medan meninjau lokasi.
“Jalan kami paling menyedihkan, Pak. Belum pernah diaspal, bergelombang, dan banjir. Kemarin Wakil Wali Kota sudah datang dan cek langsung, tapi sampai sekarang belum ada pengaspalan. Tolonglah Pak, ditangani serius,” ujar Wardias.
Rico kemudian memastikan perbaikan jalan di kawasan tersebut masuk pekerjaan tahun ini.
“Pengaspalan Jalan Cipto 1 hingga Jalan Cipto Raya kita kerjakan tahun ini. Langsung dikerjakan, tidak lama-lama lagi,” katanya.
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Medan Khairul Azmi menjelaskan, pekerjaan akan dilakukan bertahap. Penanganan mencakup Gang Cipto 1, Gang Cipto 3 dan Gang Cipto Raya.
"Untuk pelaksanaan pekerjaan tahun ini meliputi kawasan Gang Cipto Raya, Gang Cipto 1, dan Gang Cipto 3. Pelaksanaannya dilakukan secara berproses, dimulai dari Cipto 1 dan Cipto 3 terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan ke Cipto Raya," ujar Khairul.
Selain jalan, persoalan drainase juga menjadi keluhan warga. Genangan disebut masih terjadi di sejumlah kawasan Tanjung Mulia Hilir dan Kota Bangun.
Warga meminta pembenahan drainase dan gorong-gorong agar genangan tidak bertahan berjam-jam setelah hujan.
Khairul mengatakan penanganan drainase di kawasan permukiman tersebut dijadwalkan mulai dilakukan pada awal Oktober 2026.
Sementara itu, Rico meminta jajarannya kembali memetakan titik-titik yang menjadi sumber genangan di Medan Deli. Salah satu opsi yang disiapkan adalah pembangunan drainase baru dan penggunaan u-ditch, termasuk normalisasi kawasan di bawah tol jika diperlukan.
“Kita cek dan petakan pembangunan drainase baru, termasuk penggunaan u-ditch. Kalau perlu, normalisasi di area bawah tol juga dilakukan agar aliran air lancar dan tidak menimbulkan genangan seperti kolam,” ujarnya.
Selain infrastruktur dan administrasi, warga juga mempertanyakan pendataan penerima bantuan sosial. Irma, warga Lingkungan 28 Tanjung Mulia, menyoroti warga yang dinilai masih membutuhkan tetapi belum masuk data penerima PKH.
Keluhan serupa disampaikan Yuni, warga Mabar, terkait seorang janda lanjut usia yang disebut tidak lagi menerima bantuan PKH meski masih menanggung biaya pendidikan anak.
Rico mengatakan data penerima bantuan perlu melalui mekanisme pendataan dan verifikasi. Ia meminta Dinas Sosial menindaklanjuti laporan warga tersebut.
Keluhan mengenai ekonomi warga juga muncul dari seorang pelaku usaha pembuatan jilbab yang mengaku kesulitan setelah suaminya tidak lagi bekerja.
Rico meminta Dinas Sosial dan Dinas Koperasi mendata kondisi warga tersebut, termasuk melihat kemungkinan bantuan permodalan dan pendampingan usaha. 