Dualisme yang terjadi dalam pengelolaan Kampus Universitas Darma Agung (UDA) Medan tidak boleh membuat kalangan mahasiswa menjadi korban baik dalam hal akademis termasuk dalam hal urusan pembayaran berbagai kewajiban di dalam kampus.
Demikian disampaikan Koordinator Aliansi Keadilan Darma Agung (AKDA), Liston Hutajulu, saat mendatangi Kantor LLDikti Wilayah I Medan, di Jalan Sempurna, Tanjung Sari, Medan, Senin, 14 September 2026.
“Adanya dualisme yang terjadi di Darma Agung tidak boleh merugikan mahasiswa baik itu yang sedang menempuh pendidikan S1 maupun S2,” katanya kepada wartawan.
Liston menjelaskan, kedatangannya ke LLDikti berkaitan dengan keberatan 12 orang mahasiswa S2 yang ijazah mereka masih tertahan di kampus. Padahal, kewajiban mereka untuk membayarkan biaya seminar dan meja hijau sudah selesai dilakukan kepada pihak rektorat yang sebelumnya mengelola kampus tersebut. Namun, pengelola kampus saat ini justru meminta agar mereka kembali membayar kewajiban tersebut.
“Kita menyayangkan sikap yayasan dan rektorat saat ini. Artinya, masalah keuangan diantara dua kubu di Darma Agung biarlah yayasan yang lama dan yang baru saling berkoordinasi. Jangan libatkan mahasiswa S2,” ungkapnya.
Persoalan inilah yang menurut Liston disampaikannya kepada pihak LLDikti. Ia berharap pihak LLDikti selaku lembaga yang memiliki otoritas terhadap kampus swasta di Sumatera Utara dapat turun tangan untuk meminta agar pihak yayasan dan rektorat UDA saat ini segera menyelesaikan persoalan ini.
“Saya sudah antarkan berkas dari 12 mahasiswa S2 tersebut. Jangan lagi minta uang seminar dan meja hijau karena itu sudah dibayarkan mereka kepada pihak yayasan dan rektorat yang sebelumnya. Tinggal uang wisuda yang belum dibayar, nah uang wisuda itu memang harus dibayar agar bisa wisuda,” pungkasnya.