Demo Di DPRD Sumut, Mahasiswa: Tolak Revisi UU KPK, Jokowi Selesaikan Masalah Kebakaran Hutan

Mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Pergerakan Mahasiswa se-Kota Medan menyerukan penolakan terhadap wacana revisi UU KPK.  Seruan ini mereka sampaikan dengan aksi berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut sembari memblokir jalan, Jumat (20/9/2019). Menurut mereka, revisi undang-undang tersebut akan membuat KPK menjadi lembaga yang tidak memiliki independensi dalam menangani kasus korupsi.

"Selama ini kita melihat apa yang dilakukan oleh KPK sudah baik. Jadi kita menilai tidak perlu ada revisi UU KPK," kata koordinator aksi, Julianda Arisha.

Selain menyerukan penolakan UU KPK, massa juga meminta agar presiden Joko Widodo segera menyelesaikan kasus kebakaran hutan yang membuat Indonesia kembali menjadi sorota dunia. Menurutnya, persoalan kebakaran hutan harus segera diatasi karena sudah sangat mengganggu masyarakat.

"Jokowi agar segera melakukan langkah-langkah cepat dalam mengatasi kebakaran hutan," ujarnya.

Selain dua tuntutan tersebut mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus di Kota Medan ini juga mengkritik kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Menurut mereka kebijakan ini menjadi hal yang tidak populer mengingat kondisi perekonomian masyarakat khususnya di kelas bawah juga masih sangat sulit. Mereka menilai, defisit anggaran BPJS disebabkan kelalaian dalam mengelola jaminan kesehatan tersebut.

"Kekecewaan kami tertumpu pada pimpinan yang menjabat dan menanggungjawabin BPJS kelalaiannya lah membuat BPJS defisit sehingga harus menekan kaum-kaum bawah untuk menutupi defisit dari BPJS," katanya.

Aksi unjuk rasa ini membuat arus lalu lintas menjadi terganggu. Kemacetan pada ruas-ruas jalan di sekitar lokasi tidak terhindarkan. Pihak kepolisian sendiri terlihat turun mengatur lalu lintas untuk mengurai kemacetan yang terjadi.

Mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Pergerakan Mahasiswa se-Kota Medan menyerukan penolakan terhadap wacana revisi UU KPK.  Seruan ini mereka sampaikan dengan aksi berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut sembari memblokir jalan, Jumat (20/9/2019). Menurut mereka, revisi undang-undang tersebut akan membuat KPK menjadi lembaga yang tidak memiliki independensi dalam menangani kasus korupsi.

"Selama ini kita melihat apa yang dilakukan oleh KPK sudah baik. Jadi kita menilai tidak perlu ada revisi UU KPK," kata koordinator aksi, Julianda Arisha.

Selain menyerukan penolakan UU KPK, massa juga meminta agar presiden Joko Widodo segera menyelesaikan kasus kebakaran hutan yang membuat Indonesia kembali menjadi sorota dunia. Menurutnya, persoalan kebakaran hutan harus segera diatasi karena sudah sangat mengganggu masyarakat.

"Jokowi agar segera melakukan langkah-langkah cepat dalam mengatasi kebakaran hutan," ujarnya.

Selain dua tuntutan tersebut mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus di Kota Medan ini juga mengkritik kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Menurut mereka kebijakan ini menjadi hal yang tidak populer mengingat kondisi perekonomian masyarakat khususnya di kelas bawah juga masih sangat sulit. Mereka menilai, defisit anggaran BPJS disebabkan kelalaian dalam mengelola jaminan kesehatan tersebut.

"Kekecewaan kami tertumpu pada pimpinan yang menjabat dan menanggungjawabin BPJS kelalaiannya lah membuat BPJS defisit sehingga harus menekan kaum-kaum bawah untuk menutupi defisit dari BPJS," katanya.

Aksi unjuk rasa ini membuat arus lalu lintas menjadi terganggu. Kemacetan pada ruas-ruas jalan di sekitar lokasi tidak terhindarkan. Pihak kepolisian sendiri terlihat turun mengatur lalu lintas untuk mengurai kemacetan yang terjadi.