Kalangan anggota DPRD Kota Medan menyampaikan kekecewaannya terhadap Pemko Medan terkait penanganan covid 19. Menurut mereka hingga saat ini Pemko Medan gagal dalam mengatasi persoalan wabah global ini meski anggaran yang dialokasikan sangat besar. "Menyedihkan, Pemko Medan bahkan tak mampu melepas predikat zona merah," kata Ketua Pnasus Covid 19 DPRD Medan, Robi Barus. Ia mengakui peraturan walikota sudah ada terkait penanganan covid dan upaya-upaya pencegahan. Akan tetapi pengawalan terhadap perwal tersebut tidak dilakukan maksimal sehingga penyebaran virus tersebut ditengah masyarakat tetap tinggi. "Mereka tidak punya konsep untuk penanganan. Tidak ada ketegasan juga. Bahkan perwal yang sudah dibuat tidak diawasi pelaksanaannya," kata Roby Barus Senin (31/8/2020). Ironisnya kata Robi, Pemko Medan masih terus meminta tambahan anggaran lagi untuk menangani Covid-19. Tak tanggung, Pemko Medan minta tambahan dana hingga nyaris satu triliun. "Kami menerima permintaan tambahan untuk anggaran sekitar Rp900 miliar. Ini jelas belum bisa digubris. Dari anggaran yang sudah ada, Roby bahkan menduga terjadi tindak pidana dalam penyerapan anggaran. "Kami menduga memang ada potensi penyelewengan disini. Jelas kami akan awasi dan minta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Covid-19," kata Robi lagi. Hal senada disampaikan anggota DPRD Medan dari Partai Hanura, Hendra DS. Hendra menyoroti kinerja Pemko Medan dalam penanganan Covid-19. Kata Hendra DS, apa yang dilakukan Pemko Medan tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. "Pemko Medan gamang dalam menangani kasus Covid ini. Terlihat dengan kawasan zona merah yang tak bisa diatasi sampai saat ini. Seluruh kecamatan sekarang masih zona merah," kata Hendra DS. Penggunaan anggaran yang begitu besar itu, harusnya digunakan untuk prioritas sosialisasi kesadaran masyarakat. "Kalau masyarakat sudah ada kesadaran dengan sosialisasi yang dilakukan Pemko, maka akan lebih mudah untuk diarahkan agar lebih waspada dengan bahaya Covid ini. Tapi faktanya untuk sosialisasi saja masih sangat minim, padahal anggaran besar," demikian Hendra DS.[R]
Kalangan anggota DPRD Kota Medan menyampaikan kekecewaannya terhadap Pemko Medan terkait penanganan covid 19. Menurut mereka hingga saat ini Pemko Medan gagal dalam mengatasi persoalan wabah global ini meski anggaran yang dialokasikan sangat besar. "Menyedihkan, Pemko Medan bahkan tak mampu melepas predikat zona merah," kata Ketua Pnasus Covid 19 DPRD Medan, Robi Barus. Ia mengakui peraturan walikota sudah ada terkait penanganan covid dan upaya-upaya pencegahan. Akan tetapi pengawalan terhadap perwal tersebut tidak dilakukan maksimal sehingga penyebaran virus tersebut ditengah masyarakat tetap tinggi. "Mereka tidak punya konsep untuk penanganan. Tidak ada ketegasan juga. Bahkan perwal yang sudah dibuat tidak diawasi pelaksanaannya," kata Roby Barus Senin (31/8/2020). Ironisnya kata Robi, Pemko Medan masih terus meminta tambahan anggaran lagi untuk menangani Covid-19. Tak tanggung, Pemko Medan minta tambahan dana hingga nyaris satu triliun. "Kami menerima permintaan tambahan untuk anggaran sekitar Rp900 miliar. Ini jelas belum bisa digubris. Dari anggaran yang sudah ada, Roby bahkan menduga terjadi tindak pidana dalam penyerapan anggaran. "Kami menduga memang ada potensi penyelewengan disini. Jelas kami akan awasi dan minta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Covid-19," kata Robi lagi. Hal senada disampaikan anggota DPRD Medan dari Partai Hanura, Hendra DS. Hendra menyoroti kinerja Pemko Medan dalam penanganan Covid-19. Kata Hendra DS, apa yang dilakukan Pemko Medan tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. "Pemko Medan gamang dalam menangani kasus Covid ini. Terlihat dengan kawasan zona merah yang tak bisa diatasi sampai saat ini. Seluruh kecamatan sekarang masih zona merah," kata Hendra DS. Penggunaan anggaran yang begitu besar itu, harusnya digunakan untuk prioritas sosialisasi kesadaran masyarakat. "Kalau masyarakat sudah ada kesadaran dengan sosialisasi yang dilakukan Pemko, maka akan lebih mudah untuk diarahkan agar lebih waspada dengan bahaya Covid ini. Tapi faktanya untuk sosialisasi saja masih sangat minim, padahal anggaran besar," demikian Hendra DS.© Copyright 2024, All Rights Reserved