Diduga Tak Punya Izin, Aktifis Minta Lahan PT Sago Nauli Dikembalikan Ke Rakyat

Konflik lahan masih berlanjut antara Kelompok Tani Batahan Mandiri (KTBM) kembali bergejolak dengan pihak PT Sago Nauli di Kecamatan Batahan, Mandailing Natal. Konflik ini oleh kalangan aktifis sudah dilaporkan ke Polda Sumatera Utara karena dianggap tidak keberadaan lahan perusahaan tersebut tidak mempunyai izin. "Keberadaannya merugikan masyarakat, dan konflik yang terjadi sudah menimbulkan korban. Kami mendesak polisi segera turun tangan menyelesaikan persoalannya," kata Aktifis Pantai Barat, Dafrizal Nasution, Kamis (23/1). Dafrizal menjelaskan indikasi lahan yang tidak memiliki izin milik pereusahaan tersebut sudah lama dipersoalkan warga. Mereka bahkan meminta agar lahan tersebut dikembalikan kepada mereka. "Ironisnya selama bersengketa, perusahaan tersebut terus berproduksi. Dan itu sudah terjadi dalam waktu yang lama," ujarnya. Bukan hanya kalangan penegak hukum, masyarakat menurut Dafrizal juga berharap agar pemerintah daerah hingga pemerintah pusat juga ikut turun tangan menyelesaikan persoalan mereka.[R]

Konflik lahan masih berlanjut antara Kelompok Tani Batahan Mandiri (KTBM) kembali bergejolak dengan pihak PT Sago Nauli di Kecamatan Batahan, Mandailing Natal. Konflik ini oleh kalangan aktifis sudah dilaporkan ke Polda Sumatera Utara karena dianggap tidak keberadaan lahan perusahaan tersebut tidak mempunyai izin. "Keberadaannya merugikan masyarakat, dan konflik yang terjadi sudah menimbulkan korban. Kami mendesak polisi segera turun tangan menyelesaikan persoalannya," kata Aktifis Pantai Barat, Dafrizal Nasution, Kamis (23/1). Dafrizal menjelaskan indikasi lahan yang tidak memiliki izin milik pereusahaan tersebut sudah lama dipersoalkan warga. Mereka bahkan meminta agar lahan tersebut dikembalikan kepada mereka. "Ironisnya selama bersengketa, perusahaan tersebut terus berproduksi. Dan itu sudah terjadi dalam waktu yang lama," ujarnya. Bukan hanya kalangan penegak hukum, masyarakat menurut Dafrizal juga berharap agar pemerintah daerah hingga pemerintah pusat juga ikut turun tangan menyelesaikan persoalan mereka.