Menurut Gus Irawan, tentu saja dalam kesempatan bertemua FUI semua dijelaskannya. Jadi dana itu berasal dari DPP Gerindra ditujukan ke DPD Gerindra lalu disalurkan ke DPC. Dengan alokasi penyaluran tiap petugas koordinator desa memperoleh Rp300 ribu yang mengkoordinir 10 TPS. Kemudian ada saksi kecamatan yang mengkoordinir desa-desa tersebut sebesar Rp1 juta per kecamatan.
\"Di Sumut kita alokasikan pada 444 kecamatan dan 6.110 desa. Lalu alokasi lainnya adalah Rp150.000 untuk dapur umum yang ada di 42.649 TPS. Jadi totalnya Rp9 miliar. Semua bukti penyerahan uangnya dan bukti transfer ada. Kami ini seperti petugas pos sebenarnya. Setiap titipan itu kita sampaikan kepada yang berhak,\" ungkapnya.
\"Tentu posisi saya sebagai ketua BPP berbeda dengan kedudukan sebagai ketua DPD Gerindra Sumut. BPP itu kepanjangan tangan BPN (badan pemenangan nasional), sementara di DPD Gerindra tentu tunduk kepada DPP Gerindra.\"
\"Memang benar ada dana sebesar Rp9 miliar yang dialokasikan oleh DPP Gerindra ke DPD Gerindra untuk disalurkan kepada kordinator saksi di kecamatan dan desa. Jadi bukan dari BPN ke BPP. Lalu dana itu kita salurkan semuanya ke DPC Gerindra di kabupaten/kota karena merekalah yang merekrut para saksi dan relawan,\" tuturnya.
Saat bertemu FUI Gus Irawan juga mengajak bendahara DPD Gerindra Sumut Kamsir Aritonang untuk menunjukkan aliran dananya. \"Kita tunjukkan semua bukti transfer dan pertanggungjawaban dana tersebut. Begitu ada dananya langsung disalurkan jadi tidak ada yang mengendap di DPD. Kalau BPP sama sekali memang tidak dibekali dana dari BPN.\"
Gus Irawan mengatakan semua operasional BPN dihandle-nya sendiri. \"Ya seperti apa yang bapak ibu lihat, begitulah saya mengcover semua kebutuhan BPP. Pasti banyak kekurangannya. Dan saya minta maaf untuk semua kekurangan yang tak bisa secara maksimal saya layani. Karena memang tidak ada dana dari BPN,\" ungkapnya.
Dia menyatakan para relawan yang ikut dalam BPN dianggapnya orang yang tulus dan ikhlas dalam berjuang. \"Kalau misalnya betul-betul ada dana yang tidak disalurkan tentu mereka akan marah atau komplen. Nyatanya memang tidak ada. Nanti kalau misalnya bapak ibu dan para relawan masih ada yang kurang puas atas penjelasan tersebut kita bahas lagi di dalam setelah selesai shalat tarawih,\" jelasnya.
Terkait operasional BPP Sumut, menurut Gus Irawan, itulah support pribadinya yang bisa dilakukannya untuk menyukseskan Pileg dan Pilpres di Sumut dari jauh-jauh hari. \"Jadi semua kita handle sendiri,\" pungkasnya. " itemprop="description"/>
Menurut Gus Irawan, tentu saja dalam kesempatan bertemua FUI semua dijelaskannya. Jadi dana itu berasal dari DPP Gerindra ditujukan ke DPD Gerindra lalu disalurkan ke DPC. Dengan alokasi penyaluran tiap petugas koordinator desa memperoleh Rp300 ribu yang mengkoordinir 10 TPS. Kemudian ada saksi kecamatan yang mengkoordinir desa-desa tersebut sebesar Rp1 juta per kecamatan.
\"Di Sumut kita alokasikan pada 444 kecamatan dan 6.110 desa. Lalu alokasi lainnya adalah Rp150.000 untuk dapur umum yang ada di 42.649 TPS. Jadi totalnya Rp9 miliar. Semua bukti penyerahan uangnya dan bukti transfer ada. Kami ini seperti petugas pos sebenarnya. Setiap titipan itu kita sampaikan kepada yang berhak,\" ungkapnya.
\"Tentu posisi saya sebagai ketua BPP berbeda dengan kedudukan sebagai ketua DPD Gerindra Sumut. BPP itu kepanjangan tangan BPN (badan pemenangan nasional), sementara di DPD Gerindra tentu tunduk kepada DPP Gerindra.\"
\"Memang benar ada dana sebesar Rp9 miliar yang dialokasikan oleh DPP Gerindra ke DPD Gerindra untuk disalurkan kepada kordinator saksi di kecamatan dan desa. Jadi bukan dari BPN ke BPP. Lalu dana itu kita salurkan semuanya ke DPC Gerindra di kabupaten/kota karena merekalah yang merekrut para saksi dan relawan,\" tuturnya.
Saat bertemu FUI Gus Irawan juga mengajak bendahara DPD Gerindra Sumut Kamsir Aritonang untuk menunjukkan aliran dananya. \"Kita tunjukkan semua bukti transfer dan pertanggungjawaban dana tersebut. Begitu ada dananya langsung disalurkan jadi tidak ada yang mengendap di DPD. Kalau BPP sama sekali memang tidak dibekali dana dari BPN.\"
Gus Irawan mengatakan semua operasional BPN dihandle-nya sendiri. \"Ya seperti apa yang bapak ibu lihat, begitulah saya mengcover semua kebutuhan BPP. Pasti banyak kekurangannya. Dan saya minta maaf untuk semua kekurangan yang tak bisa secara maksimal saya layani. Karena memang tidak ada dana dari BPN,\" ungkapnya.
Dia menyatakan para relawan yang ikut dalam BPN dianggapnya orang yang tulus dan ikhlas dalam berjuang. \"Kalau misalnya betul-betul ada dana yang tidak disalurkan tentu mereka akan marah atau komplen. Nyatanya memang tidak ada. Nanti kalau misalnya bapak ibu dan para relawan masih ada yang kurang puas atas penjelasan tersebut kita bahas lagi di dalam setelah selesai shalat tarawih,\" jelasnya.
Terkait operasional BPP Sumut, menurut Gus Irawan, itulah support pribadinya yang bisa dilakukannya untuk menyukseskan Pileg dan Pilpres di Sumut dari jauh-jauh hari. \"Jadi semua kita handle sendiri,\" pungkasnya. "/>
Menurut Gus Irawan, tentu saja dalam kesempatan bertemua FUI semua dijelaskannya. Jadi dana itu berasal dari DPP Gerindra ditujukan ke DPD Gerindra lalu disalurkan ke DPC. Dengan alokasi penyaluran tiap petugas koordinator desa memperoleh Rp300 ribu yang mengkoordinir 10 TPS. Kemudian ada saksi kecamatan yang mengkoordinir desa-desa tersebut sebesar Rp1 juta per kecamatan.
\"Di Sumut kita alokasikan pada 444 kecamatan dan 6.110 desa. Lalu alokasi lainnya adalah Rp150.000 untuk dapur umum yang ada di 42.649 TPS. Jadi totalnya Rp9 miliar. Semua bukti penyerahan uangnya dan bukti transfer ada. Kami ini seperti petugas pos sebenarnya. Setiap titipan itu kita sampaikan kepada yang berhak,\" ungkapnya.
\"Tentu posisi saya sebagai ketua BPP berbeda dengan kedudukan sebagai ketua DPD Gerindra Sumut. BPP itu kepanjangan tangan BPN (badan pemenangan nasional), sementara di DPD Gerindra tentu tunduk kepada DPP Gerindra.\"
\"Memang benar ada dana sebesar Rp9 miliar yang dialokasikan oleh DPP Gerindra ke DPD Gerindra untuk disalurkan kepada kordinator saksi di kecamatan dan desa. Jadi bukan dari BPN ke BPP. Lalu dana itu kita salurkan semuanya ke DPC Gerindra di kabupaten/kota karena merekalah yang merekrut para saksi dan relawan,\" tuturnya.
Saat bertemu FUI Gus Irawan juga mengajak bendahara DPD Gerindra Sumut Kamsir Aritonang untuk menunjukkan aliran dananya. \"Kita tunjukkan semua bukti transfer dan pertanggungjawaban dana tersebut. Begitu ada dananya langsung disalurkan jadi tidak ada yang mengendap di DPD. Kalau BPP sama sekali memang tidak dibekali dana dari BPN.\"
Gus Irawan mengatakan semua operasional BPN dihandle-nya sendiri. \"Ya seperti apa yang bapak ibu lihat, begitulah saya mengcover semua kebutuhan BPP. Pasti banyak kekurangannya. Dan saya minta maaf untuk semua kekurangan yang tak bisa secara maksimal saya layani. Karena memang tidak ada dana dari BPN,\" ungkapnya.
Dia menyatakan para relawan yang ikut dalam BPN dianggapnya orang yang tulus dan ikhlas dalam berjuang. \"Kalau misalnya betul-betul ada dana yang tidak disalurkan tentu mereka akan marah atau komplen. Nyatanya memang tidak ada. Nanti kalau misalnya bapak ibu dan para relawan masih ada yang kurang puas atas penjelasan tersebut kita bahas lagi di dalam setelah selesai shalat tarawih,\" jelasnya.
Terkait operasional BPP Sumut, menurut Gus Irawan, itulah support pribadinya yang bisa dilakukannya untuk menyukseskan Pileg dan Pilpres di Sumut dari jauh-jauh hari. \"Jadi semua kita handle sendiri,\" pungkasnya. "/>
Gus Irawan Pasaribu, Ketua Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Sumatera Utara Capres 02 Prabowo Subianto menggelar acara buka puasa bersama di rumahnya Komplek Taman Setia Budi Indah, Sabtu (18/5/2019). Dia sengaja mengundang semua relawan yang terlibat dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 17 April lalu.
Di hadapan relawan, Gus Irawan Pasaribu membuka semua informasi yang kerap menyudutkan keberadaan BPP. Hadir dalam acara itu para anggota DPR-RI terpilih dari wilayah Sumut seperti Prof. Djohar Arifin Husin dan M. Husni kemudian untuk DPR Provinsi Harun Mustafa, Azmi (Jemek), Yantoni Purba, dan Sri Kumala. Kemudian juga para relawan, emak-emak serta kaum millennial.
Saat memberi sambutan Gus Irawan langsung menyampaikan klarifikasinya soal opini dan isu yang menyudutkan BPP.
"Dalam beberapa hari ini BPP dituding tidak menyalurkan uang saksi kepada relawan senilai Rp9 miliar yang diberikan oleh BPN. Saya bersyukur informasi ini kemudian dikonfirmasi oleh Forum Umat Islam (FUI) Sumut terkait keberadaannya. Mereka datang ke BPP dan tabayyun ke saya. Mereka bertanya apakah benar ada dana dari BPN dan tidak disalurkan," jelasnya.
Menurut Gus Irawan, tentu saja dalam kesempatan bertemua FUI semua dijelaskannya. Jadi dana itu berasal dari DPP Gerindra ditujukan ke DPD Gerindra lalu disalurkan ke DPC. Dengan alokasi penyaluran tiap petugas koordinator desa memperoleh Rp300 ribu yang mengkoordinir 10 TPS. Kemudian ada saksi kecamatan yang mengkoordinir desa-desa tersebut sebesar Rp1 juta per kecamatan.
"Di Sumut kita alokasikan pada 444 kecamatan dan 6.110 desa. Lalu alokasi lainnya adalah Rp150.000 untuk dapur umum yang ada di 42.649 TPS. Jadi totalnya Rp9 miliar. Semua bukti penyerahan uangnya dan bukti transfer ada. Kami ini seperti petugas pos sebenarnya. Setiap titipan itu kita sampaikan kepada yang berhak," ungkapnya.
"Tentu posisi saya sebagai ketua BPP berbeda dengan kedudukan sebagai ketua DPD Gerindra Sumut. BPP itu kepanjangan tangan BPN (badan pemenangan nasional), sementara di DPD Gerindra tentu tunduk kepada DPP Gerindra."
"Memang benar ada dana sebesar Rp9 miliar yang dialokasikan oleh DPP Gerindra ke DPD Gerindra untuk disalurkan kepada kordinator saksi di kecamatan dan desa. Jadi bukan dari BPN ke BPP. Lalu dana itu kita salurkan semuanya ke DPC Gerindra di kabupaten/kota karena merekalah yang merekrut para saksi dan relawan," tuturnya.
Saat bertemu FUI Gus Irawan juga mengajak bendahara DPD Gerindra Sumut Kamsir Aritonang untuk menunjukkan aliran dananya. "Kita tunjukkan semua bukti transfer dan pertanggungjawaban dana tersebut. Begitu ada dananya langsung disalurkan jadi tidak ada yang mengendap di DPD. Kalau BPP sama sekali memang tidak dibekali dana dari BPN."
Gus Irawan mengatakan semua operasional BPN dihandle-nya sendiri. "Ya seperti apa yang bapak ibu lihat, begitulah saya mengcover semua kebutuhan BPP. Pasti banyak kekurangannya. Dan saya minta maaf untuk semua kekurangan yang tak bisa secara maksimal saya layani. Karena memang tidak ada dana dari BPN," ungkapnya.
Dia menyatakan para relawan yang ikut dalam BPN dianggapnya orang yang tulus dan ikhlas dalam berjuang. "Kalau misalnya betul-betul ada dana yang tidak disalurkan tentu mereka akan marah atau komplen. Nyatanya memang tidak ada. Nanti kalau misalnya bapak ibu dan para relawan masih ada yang kurang puas atas penjelasan tersebut kita bahas lagi di dalam setelah selesai shalat tarawih," jelasnya.
Terkait operasional BPP Sumut, menurut Gus Irawan, itulah support pribadinya yang bisa dilakukannya untuk menyukseskan Pileg dan Pilpres di Sumut dari jauh-jauh hari. "Jadi semua kita handle sendiri," pungkasnya.
Gus Irawan Pasaribu, Ketua Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Sumatera Utara Capres 02 Prabowo Subianto menggelar acara buka puasa bersama di rumahnya Komplek Taman Setia Budi Indah, Sabtu (18/5/2019). Dia sengaja mengundang semua relawan yang terlibat dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 17 April lalu.
Di hadapan relawan, Gus Irawan Pasaribu membuka semua informasi yang kerap menyudutkan keberadaan BPP. Hadir dalam acara itu para anggota DPR-RI terpilih dari wilayah Sumut seperti Prof. Djohar Arifin Husin dan M. Husni kemudian untuk DPR Provinsi Harun Mustafa, Azmi (Jemek), Yantoni Purba, dan Sri Kumala. Kemudian juga para relawan, emak-emak serta kaum millennial.
Saat memberi sambutan Gus Irawan langsung menyampaikan klarifikasinya soal opini dan isu yang menyudutkan BPP.
"Dalam beberapa hari ini BPP dituding tidak menyalurkan uang saksi kepada relawan senilai Rp9 miliar yang diberikan oleh BPN. Saya bersyukur informasi ini kemudian dikonfirmasi oleh Forum Umat Islam (FUI) Sumut terkait keberadaannya. Mereka datang ke BPP dan tabayyun ke saya. Mereka bertanya apakah benar ada dana dari BPN dan tidak disalurkan," jelasnya.
Menurut Gus Irawan, tentu saja dalam kesempatan bertemua FUI semua dijelaskannya. Jadi dana itu berasal dari DPP Gerindra ditujukan ke DPD Gerindra lalu disalurkan ke DPC. Dengan alokasi penyaluran tiap petugas koordinator desa memperoleh Rp300 ribu yang mengkoordinir 10 TPS. Kemudian ada saksi kecamatan yang mengkoordinir desa-desa tersebut sebesar Rp1 juta per kecamatan.
"Di Sumut kita alokasikan pada 444 kecamatan dan 6.110 desa. Lalu alokasi lainnya adalah Rp150.000 untuk dapur umum yang ada di 42.649 TPS. Jadi totalnya Rp9 miliar. Semua bukti penyerahan uangnya dan bukti transfer ada. Kami ini seperti petugas pos sebenarnya. Setiap titipan itu kita sampaikan kepada yang berhak," ungkapnya.
"Tentu posisi saya sebagai ketua BPP berbeda dengan kedudukan sebagai ketua DPD Gerindra Sumut. BPP itu kepanjangan tangan BPN (badan pemenangan nasional), sementara di DPD Gerindra tentu tunduk kepada DPP Gerindra."
"Memang benar ada dana sebesar Rp9 miliar yang dialokasikan oleh DPP Gerindra ke DPD Gerindra untuk disalurkan kepada kordinator saksi di kecamatan dan desa. Jadi bukan dari BPN ke BPP. Lalu dana itu kita salurkan semuanya ke DPC Gerindra di kabupaten/kota karena merekalah yang merekrut para saksi dan relawan," tuturnya.
Saat bertemu FUI Gus Irawan juga mengajak bendahara DPD Gerindra Sumut Kamsir Aritonang untuk menunjukkan aliran dananya. "Kita tunjukkan semua bukti transfer dan pertanggungjawaban dana tersebut. Begitu ada dananya langsung disalurkan jadi tidak ada yang mengendap di DPD. Kalau BPP sama sekali memang tidak dibekali dana dari BPN."
Gus Irawan mengatakan semua operasional BPN dihandle-nya sendiri. "Ya seperti apa yang bapak ibu lihat, begitulah saya mengcover semua kebutuhan BPP. Pasti banyak kekurangannya. Dan saya minta maaf untuk semua kekurangan yang tak bisa secara maksimal saya layani. Karena memang tidak ada dana dari BPN," ungkapnya.
Dia menyatakan para relawan yang ikut dalam BPN dianggapnya orang yang tulus dan ikhlas dalam berjuang. "Kalau misalnya betul-betul ada dana yang tidak disalurkan tentu mereka akan marah atau komplen. Nyatanya memang tidak ada. Nanti kalau misalnya bapak ibu dan para relawan masih ada yang kurang puas atas penjelasan tersebut kita bahas lagi di dalam setelah selesai shalat tarawih," jelasnya.
Terkait operasional BPP Sumut, menurut Gus Irawan, itulah support pribadinya yang bisa dilakukannya untuk menyukseskan Pileg dan Pilpres di Sumut dari jauh-jauh hari. "Jadi semua kita handle sendiri," pungkasnya.