Djarot Syaiful Hidayat memiliki riwayat yang sama dengan Akhyar Nasution. Namun, sikap dari PDI Perjuangan berbeda terhadap keduanya ketika menyangkut agenda Pemilu.

Hal ini dibeberkan Ustaz Ade Darmawan atas munculnya statemen dari Djarot Syaiful Hidayat yang menyebut PDI Perjuangan tidak mengusungnya di Pilkada Medan 2020 karena terindikasi bermasalah dengan hukum. Masalah yang disebut Djarot yakni terkait diperiksanya Akhyar dalam penggunaan anggaran pelaksanaan MTQ tahun 2020 di Medan.

Ade kemudian memampangkan berbagai riwayat Djarot yang pernah dipanggil polisi terkait kasus pembelian lahan di cengkareng, kemudian diperiksa dugaan proyek reklamasi pantai Jakarta Utara.

“Kasus itu pada akhirnya tidak terbukti, namun saat itu kan Djarot tetap diusung maju calon Gubernur di Pilgubsu. Nah, kenapa kemudian saat bang Akhyar diperiksa polisi terkait dana MTQ, langsung PDIP membuat statemen begitu? Ini juga kan belum terbukti,” katanya Ade kepada wartawan, Rabu (29/7).

Ustaz Ade menjelaskan, statemen dari Djarot tersebut seolah menggiring opini bahwa Akhyar Nasution sudah terbuki bersalah terkait penggunaan anggaran MTQ Medan 2020. Padahal, Akhyar sudah beberapa kali mengklarifikasi bahwa ia bukan penguasa anggaran dan bukan kuasa oengguna anggaran dalam agenda MTQ tersebut.

“Ini kan jadinya seperti penggiringan opini. Jadi menurut saya, statemen Djarot ini menjadi tidak terbukti bahwa PDIP tidak mengusung Akhyar karena indikasi kasus hukum. Itu terlalu dipaksakan,” ungkapnya.

Ade Darmawan berharap, pilkada Medan 2020 berlangsung dengan fair. Tidak saling menyerang agar masyarakat bisa memilih berdasarkan kapasitas mereka masing-masing.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here