Plt Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, Doli Kurnia Tanjung dimandatkan untuk menyusun panitia pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) X Golkar Sumatera Utara. Mandat ini menjadi keputusan dalam rapat yang digelar oleh pengurus Golkar Sumut di Kantor DPD Golkar Sumatera Utara, Jalan Wahid Hasyim, Medan, Senin (13/7). "Tadi rapat pleno memutuskan dan memberi mandat ke Plt Ketua (Doli) untuk menyusun kepanitiaan musda," kata Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumut Bidang Kepartaian, Rolel Harahap. Disebutkannya, rapat pleno pembentukan panitia musda saat dibuka quorum. Namun ditengah perjalanannya ada perbedaan pandangan diantara sejumlah pengurus hingga terjadinya aksi walk out sejumlah peserta rapat. Namun menurut Rolel, hal itu biasa dan keputusan rapat tetap akan mereka jalankan. "Mahkamah Partai membuat keputusan antara pihak pemohon dan termohon seperti pemberitaan selama ini bahwa musda akan diulang, oleh karena itu putusan mahkamah partai disampaikan ke DPP. Oleh DPP diintruksikan Golkar Sumut merencanakan, dan mempersiapkan Musda," bebernya. Berdasarkan amar putusan, lanjut Rolel, pelaksanaan musda akan diawasi oleh mahkamah partai. Namun, ditegaskan Rolel bahwa rapat pleno hari ini bukanlah Musda sehingga tidak perlu melapor ke Mahkamah Partai. "Saya ingin katakan ini belum Musda, masih pembentukan Panitia. Persetujuan pembentukan panitia suratnya belum tentu setuju dan tidak setuju, makanya kita tidak tembuskan ke Mahkamah Partai Golkar, cukup kepada ketua umum," ungkapnya. Hasil rapat pleno penyusunan panitia musda, diakuinya akan disampaikan kepada DPP Partai. "Karena yang mau diawasi oleh mahkamah partai itu bukan Golkar Sumut tapi musda. Mekanisme pembentuna panitia, panitia pelaksana sepakat diserahkan kepada Plt ketua untuk disusun. Mudah-mudahan dalam waktu dekat panitia akan disusun di SK kan sama Golkar Sumut dan akan disampaikan ke DPP. Nanti kita koordinasikan ke DPP mengenai cara koordinasi ke mahkamah partai. Golkar ini atasannya bukan mahkamah partai, tapi DPP," pungkasnya.[R]
Plt Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, Doli Kurnia Tanjung dimandatkan untuk menyusun panitia pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) X Golkar Sumatera Utara. Mandat ini menjadi keputusan dalam rapat yang digelar oleh pengurus Golkar Sumut di Kantor DPD Golkar Sumatera Utara, Jalan Wahid Hasyim, Medan, Senin (13/7). "Tadi rapat pleno memutuskan dan memberi mandat ke Plt Ketua (Doli) untuk menyusun kepanitiaan musda," kata Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumut Bidang Kepartaian, Rolel Harahap. Disebutkannya, rapat pleno pembentukan panitia musda saat dibuka quorum. Namun ditengah perjalanannya ada perbedaan pandangan diantara sejumlah pengurus hingga terjadinya aksi walk out sejumlah peserta rapat. Namun menurut Rolel, hal itu biasa dan keputusan rapat tetap akan mereka jalankan. "Mahkamah Partai membuat keputusan antara pihak pemohon dan termohon seperti pemberitaan selama ini bahwa musda akan diulang, oleh karena itu putusan mahkamah partai disampaikan ke DPP. Oleh DPP diintruksikan Golkar Sumut merencanakan, dan mempersiapkan Musda," bebernya. Berdasarkan amar putusan, lanjut Rolel, pelaksanaan musda akan diawasi oleh mahkamah partai. Namun, ditegaskan Rolel bahwa rapat pleno hari ini bukanlah Musda sehingga tidak perlu melapor ke Mahkamah Partai. "Saya ingin katakan ini belum Musda, masih pembentukan Panitia. Persetujuan pembentukan panitia suratnya belum tentu setuju dan tidak setuju, makanya kita tidak tembuskan ke Mahkamah Partai Golkar, cukup kepada ketua umum," ungkapnya. Hasil rapat pleno penyusunan panitia musda, diakuinya akan disampaikan kepada DPP Partai. "Karena yang mau diawasi oleh mahkamah partai itu bukan Golkar Sumut tapi musda. Mekanisme pembentuna panitia, panitia pelaksana sepakat diserahkan kepada Plt ketua untuk disusun. Mudah-mudahan dalam waktu dekat panitia akan disusun di SK kan sama Golkar Sumut dan akan disampaikan ke DPP. Nanti kita koordinasikan ke DPP mengenai cara koordinasi ke mahkamah partai. Golkar ini atasannya bukan mahkamah partai, tapi DPP," pungkasnya.© Copyright 2024, All Rights Reserved