DPRD dan Pemkot Medan Berupaya Selesaikan Persoalan Masyarakat

 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemkot Medan terus berupaya selesaikan persoalan masyarakat.

Hal itu di lakukan dengan meluncurkan berbagai program yang berpihak dan membantu masyarakat.

DPRD dan Pemkot Medan terus berupaya selesaikan persoalan masyarakat itu disampaikan anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Mulia Syahputra Nasution, menjawab wartawan di Medan, Rabu (10/1/2024).

Di antara program-program itu, sebut Mulia, adalah bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sosial dan bidang UMKM. Pada bidang kesehatan, kata Mulia, Pemkot Medan Bersama DPRD telah mengalokasikan anggarannya pada APBD Kota Medan.

“Pada tahun anggaran 2022 dialokasikan sekitar Rp247 miliar, tahun 2023 sebesar Rp247 miliar dan tahun 2024 kembali dialokasikan sebesar Rp270 miliar. Semua ini untuk membayar kesehatan warga Kota Medan ke BPJS Kesehatan,” katanya.

Untuk memperkuat itu, sebut Mulia, Wali Kota Medan, Bobby Nasution, pada 1 Desember 2022 lalu telah meluncurkan program Universal Health Covarage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKBM). “Sejak saat itu, persoalan kesehatan seluruh warga Kota Medan sudah tuntas. Artinya, urusan kesehatan warga Kota Medan telah dijamin oleh Pemkot Medan,” kata anggota Komisi III itu.

Untuk urusan pendidikan, sambung Mulia, Pemkot Medan melalui program BSM (Bantuan Siswa Miskin) memberikan bantuan kepada warga tidak mampu.

“Untuk tingkat SD mendapatkan bantuan Rp450 ribu/tahun dan SMP Rp750 ribu/tahun. Untuk tahun 2024, bantuan tersebut kembali di anggarkan bagi 55.000 siswa tidak mampu di Kota Medan, dengan rincian tingkat SD sebanyak 30.000 siswa dan tingkat SMP 25.000 siswa,” ungkapnya.

Soal Bansos, tambah Mulia, ada namanya bantuan Lansia tunggal. “Pada tahun 2023 dialokasikan anggaran untuk 1.500 Lansia. Dan tahun 2024 ini di tambah menjadi 2.000 orang Lansia,” kata legislator asal Dapil V meliputi Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Selayang, Medan Tuntungan dan Medan Sunggal itu.

Untuk mendapatkan berbagai bentuk bantuan sosial, baik bantuan pusat maupun daerah, lanjut Mulia, harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Artinya, harus masuk DTKS. Kalua tidak masuk, tidak bisa mendapatkan apa-apa,” katanya.

Semua itu, kata Mulia, menjadi bukti wujud kepedulian Pemkot terhadap warga Kota Medan melalui kolaborasi bersama DPRD dalam mengalokasikan anggarannya. “Kita apresiasi Wali Kota Medan, Bobby Nasution, yang telah meluncurkan berbagai program tersebut. Ini menjadi bukti Pemkot Medan hadir di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.