Komisi I DPRD Kota Medan meminta Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution untuk menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengembalikan hak 3 Direksi PD Pasar. Sebagai pemimpin, Akhyar, menurut Ketua Komisi I DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong harus memberika contoh kepada masyarakat untuk patuh terhadap hukum.

Berita Terkait:

“Setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Dalam hal ini eksekutif atau Pemko Medan harus menjadi panutan atau memberikan contoh terhadap azas ketaatan hukum,” ujar Ketua Komisi I DPRD Medan, Rudiyanto saat memberikan keterangan kepada wartawan, Jumat (5/6/2020).

Jika tidak menjalankan putusan PTUN, ia menyebut Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution telah memberikan contoh tidak baik kepada masyarakat.

“Bagi Komisi I wali kota harus menjalankan keputusan PTUN, kalau tidak ini menjadi contoh tidak baik bagi masyarakat,” imbuhnya.

“Masyarakat bisa berdalih ketika melanggar Perda, dan bilang wali kota saja tidak taat hukum. Bahaya seperti itu,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa telah ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI, KPU dan Bawaslu ihwal jadwal pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

“Menuju agenda tersebut, mari kita jaga situasi Medan menjadi aman dan kondusif. Menjalankan amar putusan itu menjadi salah satu upaya menjadikan Medan aman, tenang, dan nyaman bagi seluruh warganya. Jangan persoalan putusan PTUN justru menjadi pemicu Kota Medan menjadi tidak kondusif,” terangnya.

“Dua hal itu harus menjadi cara pandang saudara wali kota, apalagi kita dengar beliau berencana ikut dalam kontestasi pilkada. Kepala daerah harus mampu menyelesaikan masalah, bukan sebaliknya menjadi sumber masalah,” imbuhnya.

Anggota Komisi I lainnya, Mulia Asri Rambe (Bayek) juga mengingatkan jika segala perbuatan Akhyar akan menjadi rujukan masyarakat.

“Sebagai pemimpin, perbuatan Akhyar akan terus dijadikan pedoman bagi masyarakat. Jika putusan ini dipatuhinya, tentu Akhyar akan mendapat nilai tambah dari masyarakat.

Saat memberikan keterangan, Rudianto turut didampingi koleganya di Komisi I seperti Edi Saputra, Sahat Simbolon, Parlindungan Sipahutar, Abdul Rani, Mulia Asri Rambe, Habiburrahman Sinuraya, Robi Barus.

Seperti diketahui, 3 direksi PD Pasar Kota Medan diberhentikan oleh Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution pada Januari 2020 lalu.

Atas pencopotan itu, ketiganya lantas menggugak PTUN Medan. Setelah melalui persidangan akhirnya PTUN mengabulkan gugatan 3 direksi tersebut dan memerintahkan Pemko Medan memulihkan jabatan 3 direksi yang sempat diberhentikan.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here