Besarnya anggaran Kota Medan pada 2027 tidak otomatis menunjukkan keberhasilan pembangunan. DPRD Medan justru meminta setiap rupiah APBD bisa dibuktikan manfaatnya, mulai dari penanganan banjir, pengentasan kemiskinan, layanan kesehatan hingga transportasi publik.
Catatan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas penjelasan kepala daerah mengenai Ranperda APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027, Senin, 5 Oktober 2026.
Fraksi Partai Gerindra menjadi salah satu fraksi yang paling banyak menyoroti ukuran keberhasilan penggunaan anggaran. Fraksi tersebut menegaskan APBD merupakan uang rakyat yang harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang nyata.
Melalui Dame Dumasari Hutagalung, Gerindra meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak sekadar menyampaikan besaran anggaran, tetapi juga mampu menjelaskan tujuan penggunaan hingga hasil yang diperoleh.
"Jangan sampai anggaran OPD meningkat tetapi persoalan masyarakat tidak berubah," jelasnya.
Gerindra meminta Pemko Medan mengevaluasi kegiatan seremonial, belanja barang dan jasa serta berbagai program yang hasilnya sulit diukur. Jika efisiensi dilakukan, fraksi tersebut menegaskan yang harus dipangkas adalah pemborosan, bukan pelayanan kepada masyarakat.
Banjir Jadi Ujian
Penanganan banjir menjadi salah satu contoh yang disorot. Gerindra menilai keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak cukup dilihat dari besarnya serapan anggaran.
Ukuran yang lebih penting, kata mereka, adalah berapa titik banjir yang benar-benar berhasil diselesaikan dan berapa besar anggaran yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut.
Ukuran serupa diminta diterapkan dalam program pengentasan kemiskinan. Kinerja Dinas Sosial, misalnya, tidak semestinya hanya dihitung berdasarkan jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga berapa banyak keluarga yang berhasil keluar dari kemiskinan dan menjadi mandiri.
Gerindra juga meminta anggaran pendidikan dan kesehatan diarahkan pada hasil yang dirasakan masyarakat, bukan berhenti pada pembangunan gedung maupun penambahan fasilitas.
Untuk program BRT Mebidang, keberhasilan juga diminta tidak hanya dihitung dari jumlah halte dan armada. Indikatornya harus terlihat dari meningkatnya penggunaan transportasi publik dan berkurangnya persoalan kemacetan.
Pendapatan Turun, PAD Naik
Sorotan terhadap APBD 2027 juga datang dari Fraksi Partai Demokrat. Melalui Muslim, Demokrat mencermati proyeksi pendapatan Kota Medan 2027 yang mencapai sekitar Rp6,9 triliun lebih atau turun 1,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Di sisi lain, PAD diproyeksikan meningkat 4,28 persen menjadi sekitar Rp4,1 triliun lebih.
Demokrat mendorong Pemko Medan memperkuat koordinasi fiskal dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Optimalisasi aset daerah dan BUMD juga dinilai penting agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.
Sementara belanja daerah 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp7,1 triliun lebih, meningkat 2,29 persen dibandingkan APBD 2026.
Kenaikan belanja tersebut diminta tidak berhenti pada penambahan angka dalam APBD. Demokrat menekankan efisiensi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Fraksi ini juga meminta penjelasan mengenai perubahan alokasi anggaran sejumlah OPD dari KUA-PPAS yang sebelumnya telah disepakati. Di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan hingga Dinas Tenaga Kerja.
Demokrat turut menyoroti pelayanan sejumlah OPD yang dinilai belum maksimal, termasuk keramahan aparatur ketika berhadapan dengan masyarakat.
"RAPBD Tahun 2027 hendaknya benar-benar mampu menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat," tegas Fraksi Demokrat.
Pengentasan kemiskinan dan pengangguran juga diminta menjadi prioritas.
UHC Jangan Cuma Soal Kepesertaan
Sementara itu, Fraksi NasDem melalui Faisal Arbi meminta APBD 2027 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Aspirasi yang disorot mencakup perbaikan jalan lingkungan, akses air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial hingga keberlangsungan UMKM dan pedagang kecil yang menghadapi kenaikan biaya usaha serta perubahan daya beli masyarakat.
NasDem secara khusus meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC).
Menurut fraksi tersebut, keberhasilan UHC tidak cukup diukur dari jumlah atau status kepesertaan masyarakat. Ukuran sebenarnya adalah apakah warga bisa mendapatkan pelayanan ketika membutuhkan.
Persoalan rujukan, keterbatasan kamar rawat inap, penumpukan pasien di IGD hingga keterbatasan ICU dinilai masih perlu mendapat perhatian.
NasDem mengingatkan, persoalan pelayanan kesehatan tidak bisa hanya dilihat dari sisi administrasi pemerintah. Di sisi pasien dan keluarganya, situasi di rumah sakit bisa berarti persoalan hidup dan mati ketika mereka datang dalam kondisi takut, bingung dan membutuhkan pertolongan segera.
Rangkaian catatan tersebut kini menjadi bagian dari pembahasan Ranperda APBD Kota Medan 2027. DPRD meminta rancangan anggaran tidak hanya terlihat besar di atas kertas, tetapi dapat dibuktikan melalui perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas hadir dalam paripurna tersebut dan mengikuti penyampaian pandangan umum fraksi sebagai bagian dari tahapan pembahasan APBD 2027. 