DPRD Sumut Dan Pemprovsu Sepakati Penyaluran JPS Tahap II Secara Tunai

Pansus Covid-19 DPRD Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menyepakati agar penyaluran Jaring Pengamanan Sosial (JPS) tahap II disalurkan secara tunai kepada masyarakat. Hal ini diputuskan dalam rapat yang digelar antara Pansus Covid-19 DPRD Sumut dengan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19 Sumatera Utara di DPRD Sumut, Selasa (26/5). "JPS tahap II akan disalurkan secara tunai langsung kepada masyarakat," kata Ketua Pansus Covid-19 DPRD Sumut, Akbar Himawan Buchari kepada RMOLSumut, Rabu (27/5). Akbar mengatakan selain poin tersebut, DPRD Sumut dan GTPP juga menyepakati beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan koordinasi antara GTPP dengan Anggota DPRD Sumut dalam pengawasan, monitoring dan pendistribusian JPS kepada masyarakat. Kemudian, keterlibatan anggota DPRD Sumut dalam memberikan penanganan dan penyampaikan informasi tentang covid-19 kepada masayrakat. "Stimulus ekonomi juga menjadi perhatian khusus terutama di sektor pertanian dengan target swasembada pangan. Kemudian, pemutakhiran data segera dilakukan untu kpenerima JPS. Dan terakhir, peraturan pemerintah yang tegas dalam pelaksanaan aktifitas usaha maupun aktifitas masyarakat dengan memperhatikan protokol kesehatan," pungkasnya.[R]

Pansus Covid-19 DPRD Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menyepakati agar penyaluran Jaring Pengamanan Sosial (JPS) tahap II disalurkan secara tunai kepada masyarakat. Hal ini diputuskan dalam rapat yang digelar antara Pansus Covid-19 DPRD Sumut dengan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19 Sumatera Utara di DPRD Sumut, Selasa (26/5). "JPS tahap II akan disalurkan secara tunai langsung kepada masyarakat," kata Ketua Pansus Covid-19 DPRD Sumut, Akbar Himawan Buchari kepada RMOLSumut, Rabu (27/5). Akbar mengatakan selain poin tersebut, DPRD Sumut dan GTPP juga menyepakati beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan koordinasi antara GTPP dengan Anggota DPRD Sumut dalam pengawasan, monitoring dan pendistribusian JPS kepada masyarakat. Kemudian, keterlibatan anggota DPRD Sumut dalam memberikan penanganan dan penyampaikan informasi tentang covid-19 kepada masayrakat. "Stimulus ekonomi juga menjadi perhatian khusus terutama di sektor pertanian dengan target swasembada pangan. Kemudian, pemutakhiran data segera dilakukan untu kpenerima JPS. Dan terakhir, peraturan pemerintah yang tegas dalam pelaksanaan aktifitas usaha maupun aktifitas masyarakat dengan memperhatikan protokol kesehatan," pungkasnya.