Edwin mengatakan salah satu poin revisi yang kini menjadi polemik yakni terkait pembentukan badan pengawas KPK. Menurut mereka keberadaan pengawas ini juga menjadi bagian penting agar KPK tidak melenceng dari tugas mereka.
\"Polisi, Jaksa hingga hakim pun ada pengawasnya, kenapa KPK tidak boleh ada yang mengawasi?. Demi perbaikan kinerja KPK juga harus diawasi,\" ujarnya.
Saat ini kata pengunjuk rasa, kewenangan KPK yang saat ini sifatnya sangat eksklusif membuat KPK seperti lembaga superbody yang tidak dapat disentuh hukum. Padahal menurut mereka hal ini berpotensi untuk disalahgunakan.
\"Tidak ada jalan lain, KPK harus diawasi,\" pungkasnya." itemprop="description"/>
Edwin mengatakan salah satu poin revisi yang kini menjadi polemik yakni terkait pembentukan badan pengawas KPK. Menurut mereka keberadaan pengawas ini juga menjadi bagian penting agar KPK tidak melenceng dari tugas mereka.
\"Polisi, Jaksa hingga hakim pun ada pengawasnya, kenapa KPK tidak boleh ada yang mengawasi?. Demi perbaikan kinerja KPK juga harus diawasi,\" ujarnya.
Saat ini kata pengunjuk rasa, kewenangan KPK yang saat ini sifatnya sangat eksklusif membuat KPK seperti lembaga superbody yang tidak dapat disentuh hukum. Padahal menurut mereka hal ini berpotensi untuk disalahgunakan.
\"Tidak ada jalan lain, KPK harus diawasi,\" pungkasnya."/>
Edwin mengatakan salah satu poin revisi yang kini menjadi polemik yakni terkait pembentukan badan pengawas KPK. Menurut mereka keberadaan pengawas ini juga menjadi bagian penting agar KPK tidak melenceng dari tugas mereka.
\"Polisi, Jaksa hingga hakim pun ada pengawasnya, kenapa KPK tidak boleh ada yang mengawasi?. Demi perbaikan kinerja KPK juga harus diawasi,\" ujarnya.
Saat ini kata pengunjuk rasa, kewenangan KPK yang saat ini sifatnya sangat eksklusif membuat KPK seperti lembaga superbody yang tidak dapat disentuh hukum. Padahal menurut mereka hal ini berpotensi untuk disalahgunakan.
\"Tidak ada jalan lain, KPK harus diawasi,\" pungkasnya."/>
Puluhan mahasiswa yang menamakan diri Kongres Rakyat Bersatu Sumatera Utara berunjuk rasa ke DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (9/9/2019). Aksi ini mereka lakukan untuk menyuarakan dukungan mereka terhadap wacana revisi UU KPK.
Pimpinan aksi Edwin Stefano Sihombing mengatakan revisi terhadap undang-undang tersebut yidak tepat disebut akan melemahkan KPK.
"Namun yang kita lihat revisi itu akan membuat kinerja KPK semakin baik," katanya.
Edwin mengatakan salah satu poin revisi yang kini menjadi polemik yakni terkait pembentukan badan pengawas KPK. Menurut mereka keberadaan pengawas ini juga menjadi bagian penting agar KPK tidak melenceng dari tugas mereka.
"Polisi, Jaksa hingga hakim pun ada pengawasnya, kenapa KPK tidak boleh ada yang mengawasi?. Demi perbaikan kinerja KPK juga harus diawasi," ujarnya.
Saat ini kata pengunjuk rasa, kewenangan KPK yang saat ini sifatnya sangat eksklusif membuat KPK seperti lembaga superbody yang tidak dapat disentuh hukum. Padahal menurut mereka hal ini berpotensi untuk disalahgunakan.
"Tidak ada jalan lain, KPK harus diawasi," pungkasnya.
Puluhan mahasiswa yang menamakan diri Kongres Rakyat Bersatu Sumatera Utara berunjuk rasa ke DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (9/9/2019). Aksi ini mereka lakukan untuk menyuarakan dukungan mereka terhadap wacana revisi UU KPK.
Pimpinan aksi Edwin Stefano Sihombing mengatakan revisi terhadap undang-undang tersebut yidak tepat disebut akan melemahkan KPK.
"Namun yang kita lihat revisi itu akan membuat kinerja KPK semakin baik," katanya.
Edwin mengatakan salah satu poin revisi yang kini menjadi polemik yakni terkait pembentukan badan pengawas KPK. Menurut mereka keberadaan pengawas ini juga menjadi bagian penting agar KPK tidak melenceng dari tugas mereka.
"Polisi, Jaksa hingga hakim pun ada pengawasnya, kenapa KPK tidak boleh ada yang mengawasi?. Demi perbaikan kinerja KPK juga harus diawasi," ujarnya.
Saat ini kata pengunjuk rasa, kewenangan KPK yang saat ini sifatnya sangat eksklusif membuat KPK seperti lembaga superbody yang tidak dapat disentuh hukum. Padahal menurut mereka hal ini berpotensi untuk disalahgunakan.
"Tidak ada jalan lain, KPK harus diawasi," pungkasnya.