[R] HT Dzulmi Eldin menjadi kepala daerah ke 49 yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara khusus di Kota Medan, ia menjadi orang ke empat di jajaran pimpinan Kota Medan yang berurusan dengan hukum karena persoalan korupsi. Sebelum Eldin ada dua Walikota Medan yang tersangkut kasus korupsi yaitu Abdillah dan Rahudman Harahap. Selain itu Wakil Walikota Medan Ramli Lubis juga terjerat kasus yang sama.

‎\"Ini sudah 3 Wali Kota Medan tersandung hukum. Kita aja sebagai warga Medan saja malu. Di Sumatera Utara lihat Gubernur kita (tersandung hukum),‎\" ungkap Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, Jumat 18 Oktober 2019.

Terkait kasus korupsi yang menimpah Eldin. Abyadi meminta Pemkot Medan untuk melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat dengan baik dan profesional. Jangan sampai peristiwa hukum ini, mengganggu kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang ada di Kota Medan.

\"Harus dilakukan seperti biasa atau ditunjukkan kinerja yang lebih baik lagi. Bahwa pelayanan birokrasi di Pemko Medan lebih baik,\" tutur Abyadi.

Abyadi mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera mengambil langkah dengan menunjuk Wakil Wali Kota Medan, Akhyar untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan.

\"Harus ada antisipasi dan hal-hal‎ batas-batasan serta wewenang, harus ditunjuk Plt oleh Mendagri. Makanya kita minta itu. Hal yang penting segara ditunjuk. Intinya, jangan menggangu pelayanan publik,\" pungkasnya.[R]

" itemprop="description"/> [R] HT Dzulmi Eldin menjadi kepala daerah ke 49 yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara khusus di Kota Medan, ia menjadi orang ke empat di jajaran pimpinan Kota Medan yang berurusan dengan hukum karena persoalan korupsi. Sebelum Eldin ada dua Walikota Medan yang tersangkut kasus korupsi yaitu Abdillah dan Rahudman Harahap. Selain itu Wakil Walikota Medan Ramli Lubis juga terjerat kasus yang sama.

\"Harus dilakukan seperti biasa atau ditunjukkan kinerja yang lebih baik lagi. Bahwa pelayanan birokrasi di Pemko Medan lebih baik,\" tutur Abyadi.

Abyadi mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera mengambil langkah dengan menunjuk Wakil Wali Kota Medan, Akhyar untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan.

"/> [R] HT Dzulmi Eldin menjadi kepala daerah ke 49 yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara khusus di Kota Medan, ia menjadi orang ke empat di jajaran pimpinan Kota Medan yang berurusan dengan hukum karena persoalan korupsi. Sebelum Eldin ada dua Walikota Medan yang tersangkut kasus korupsi yaitu Abdillah dan Rahudman Harahap. Selain itu Wakil Walikota Medan Ramli Lubis juga terjerat kasus yang sama.

\"Harus dilakukan seperti biasa atau ditunjukkan kinerja yang lebih baik lagi. Bahwa pelayanan birokrasi di Pemko Medan lebih baik,\" tutur Abyadi.

Abyadi mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera mengambil langkah dengan menunjuk Wakil Wali Kota Medan, Akhyar untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan.

"/>

Dzulmi Eldin Kepala Daerah Ke 49 Kena OTT KPK, Abyadi Siregar: Kita Malu!

LAPORAN : Jonris Purba

Jumat, 18 Oktober 2019 | 03:39

‎"Ini sudah 3 Wali Kota Medan tersandung hukum. Kita aja sebagai warga Medan saja malu. Di Sumatera Utara lihat Gubernur kita (tersandung hukum),‎" ungkap Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, Jumat 18 Oktober 2019.

"Harus dilakukan seperti biasa atau ditunjukkan kinerja yang lebih baik lagi. Bahwa pelayanan birokrasi di Pemko Medan lebih baik," tutur Abyadi.

Abyadi mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera mengambil langkah dengan menunjuk Wakil Wali Kota Medan, Akhyar untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan.

"Harus ada antisipasi dan hal-hal‎ batas-batasan serta wewenang, harus ditunjuk Plt oleh Mendagri. Makanya kita minta itu. Hal yang penting segara ditunjuk. Intinya, jangan menggangu pelayanan publik," pungkasnya.[R]

HT Dzulmi Eldin menjadi kepala daerah ke 49 yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara khusus di Kota Medan, ia menjadi orang ke empat di jajaran pimpinan Kota Medan yang berurusan dengan hukum karena persoalan korupsi. Sebelum Eldin ada dua Walikota Medan yang tersangkut kasus korupsi yaitu Abdillah dan Rahudman Harahap. Selain itu Wakil Walikota Medan Ramli Lubis juga terjerat kasus yang sama.

"Harus dilakukan seperti biasa atau ditunjukkan kinerja yang lebih baik lagi. Bahwa pelayanan birokrasi di Pemko Medan lebih baik," tutur Abyadi.

Abyadi mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera mengambil langkah dengan menunjuk Wakil Wali Kota Medan, Akhyar untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan.

Editor : Jonris Purba

BERITA SEBELUMNYA