Pemerintah akhirnya memutuskan tidak akan memulangkan simpatisan ISIS ke Indonesia. Presiden Joko Widodo bahkan secara tegas memberi predikat kepada mereka yang jumlahnya 689 orang itu sebagai eks Warga Negara Indonesia (WNI). Terkait hal ini, Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri mengajak seluruh pihak untuk kembali mengkaji dan mendalami soal pemulangan simpatisan ISIS. "Bagaimana pun kita memperkuat agar ide-ide atau pikiran-pikiran yang tidak selaras dengan Pancasila, memang harusnya kita coba eliminate," ungkapnya di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan, Salemba Raya, Jakarta Pusat, Kamis (13/2). Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu, menilai langkah yang dilakukan pemerintah saat ini lebih mengutamakan masalah keamanan. "Karena pemikiran mereka, kalau ISIS itu radikalis, terorism. Dalam konteks pengamanan negara, itu agak reluctent dengan hal-hal semacam itu," jelas Rachma. Meski demikian, Rachmawati berharap pemerintah dapat memikirkan agar pemikiran yang radikal itu bisa disadarkan dan menyelaraskan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. "Falsafah kita itu ya berbangsa bernegara, Pancasila," pungkasnya.[R]
Pemerintah akhirnya memutuskan tidak akan memulangkan simpatisan ISIS ke Indonesia. Presiden Joko Widodo bahkan secara tegas memberi predikat kepada mereka yang jumlahnya 689 orang itu sebagai eks Warga Negara Indonesia (WNI). Terkait hal ini, Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri mengajak seluruh pihak untuk kembali mengkaji dan mendalami soal pemulangan simpatisan ISIS. "Bagaimana pun kita memperkuat agar ide-ide atau pikiran-pikiran yang tidak selaras dengan Pancasila, memang harusnya kita coba eliminate," ungkapnya di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan, Salemba Raya, Jakarta Pusat, Kamis (13/2). Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu, menilai langkah yang dilakukan pemerintah saat ini lebih mengutamakan masalah keamanan. "Karena pemikiran mereka, kalau ISIS itu radikalis, terorism. Dalam konteks pengamanan negara, itu agak reluctent dengan hal-hal semacam itu," jelas Rachma. Meski demikian, Rachmawati berharap pemerintah dapat memikirkan agar pemikiran yang radikal itu bisa disadarkan dan menyelaraskan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. "Falsafah kita itu ya berbangsa bernegara, Pancasila," pungkasnya.© Copyright 2024, All Rights Reserved