Pengadilan Tipikor Negeri Medan menggelar sidang perdana korupsi Wali Kota Medan nonaktif, T Dzulmi Eldin (59), Kamis (5/3/2020). Sebelumya, Eldin diciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Oktober 2019.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Iskandar Marwanto mengatakan Eldin, menerima suap dari sejumlah Kepala Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Medan

“Turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiahberupa uang secara bertahap, yakni berjumlah Rp2.155.000.000,00 atau sekira sejumlah itu dari beberapa Kepala OPD)/pejabat Eselon II Pemko Medan,” ujar JPU Iskandar dihadapan Ketua Majelis Hakim Abdul Azis.

Dalam dakwaan disebutkan uang sebanyak Rp2,1 M diterima dari beberapa Kadis melalui perantara Kepala Sub Bagian Protokol Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Medan Samsul Fitri.

Atas perbuatannya, Eldin diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Kata Iskandar, uang itu diminta atas permintaan Eldin. Padahal Eldin mengetahui atau patut menduga bahwa uang itu diberikan agar dia tetap mempertahankan jabatan para pemberi.

Iskandar megatakan, kasus ini bergulir saat Dzulmi Eldin memberikan kepercayaan pada Samsul Fitri untuk mengelola anggaran kegiatan wali kota baik yang ditampung pada APBD maupun nonbudgeter. Selanjutnya Eldin memberi arahan pada Samsul Fitri untuk meminta kepada OPD dan Kadis di Pemko Medan.

Permintaan uang ke pada OPD dan Kadis terkait salah satunya untuk menutupi kekurangan anggaran dalam perjalanan Dzulmi Eldin pada perayaan peringatan 30 tahun ‘Program Sister City’ di Kota Ichikawa, Jepang pada Juli 2019. Saat itu Edlin membawa istri dan dua anaknya serta kepala OPD lainnya.

Total uang yang dibutuhkan saat itu, Rp 1,5 miliar, sementara APBD Kota Medan hanya mengalokasikan Rp 500 juta. Permintaan kekurangan dana itu akhirnya disanggupi para OPD dan pejabat terkait.

“Perbuatan terdakwa melalui Samsul Fitri yang beberapa kali menerima uang secara bertahap sehingga keseluruhannya berjumlah Rp2.155.000.000 atau sekira sejumlah itu,” jelas Iskandar.

Usai mendengarkan keterangan jaksa, Majelis menunda persidangan, hingga Kamis 12 Maret 2020 mendatang dengan agenda eksepsi atau keberatan pada dakwaan.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here